Wednesday, 17 Syawwal 1443 / 18 May 2022

INDEX BERITA

UU TPKS Disahkan, Maju Perempuan Indonesia Kawal RUU KUHP

Tuesday, 03 May 2022 09:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maju Perempuan Indonesia (MPI) menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Meski demikian, persetujuan DPR terhadap RUU...

Baleg: Ada Usulan RUU PTKS dan RKUHP Disahkan Berbarengan

Thursday, 18 Nov 2021 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua panitia kerja (Panja) rancangam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, ada sejumlah perdebatan terkait RUU tersebut. Salah satunya adalah usulan agar RUU...

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Friday, 01 Oct 2021 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya...

Kemenkumham Sempurnakan 14 Isu Kontroversial dalam RKUHP

Friday, 01 Oct 2021 22:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pihaknya saat ini terus menyempurnakan poin-poin yang berada di dalam RKUHP, termasuk 14 isu kontroversial yang menuai...

Perancang RUU KUHP Wafat

Tuesday, 21 Sep 2021 17:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) kehilangan salah satu Guru Besar terbaiknya. Ialah Prof Dr. Jacob Elfinus Sahetapy., S.H., M.A, guru besar emeritus Fakultas Hukum yang wafat pada Selasa (21/9)....

Pakar: RUU KUHP Harus Segera Disahkan Asalkan... 

Thursday, 08 Jul 2021 21:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sejumlah pakar hukum memandang perlu pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang. Asalkan, memenuhi empat pendekatan dan...

Pakar: Cabut Pasal Pidana Pengibar Bendera Kusam dari KUHP

Thursday, 01 Jul 2021 04:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Menurutnya...

Pakar: Pasang Bendera Saat Bangun Rumah Jangan Dipidana

Wednesday, 30 Jun 2021 12:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum dari Universitas Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang, Jawade Hafidz, mengingatkan pembuat undang-undang jangan sampai memasukkan ketentuan larangan pasang bendera Merah Putih pada tiang atap...

Pakar: RUU KUHP Pertegas Hukuman Penghinaan Bendera Negara

Wednesday, 30 Jun 2021 12:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho menilai, rumusan Pasal 235 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mempertegas ancaman pidana penghinaan lambang/bendera...

Pengibaran Bendera Kusam tak Perlu Diatur RUU KUHP

Wednesday, 30 Jun 2021 09:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta, Faisal Santiago, mengatakan, pasal penodaan terhadap bendera negara, khususnya mengibarkan bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam,...

Pakar: Rumusan Pasal Santet Perlu Dihapus dari RUU KUHP

Thursday, 24 Jun 2021 00:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, menilai rumusan pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau santet perlu dihapus dari Rancangan Undang-Undang...

Pakar: Pasal Santet dalam RUU KUHP Perlu Dikaji Ulang

Wednesday, 23 Jun 2021 11:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar Hukum dari Unissula Semarang, Jawade Hafidz, menilai pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dikaji ulang. Menurutnya, pasal itu...

Pakar: Perlu Ada Ketentuan Pemidanaan Polisi Salah Tangkap

Tuesday, 22 Jun 2021 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU...

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Thursday, 10 Jun 2021 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP saat ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah...

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Thursday, 10 Jun 2021 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan...