REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maju Perempuan Indonesia (MPI) menyampaikan selamat kepada seluruh rakyat Indonesia atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Meski demikian, persetujuan DPR terhadap RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua panitia kerja (Panja) rancangam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) Willy Aditya mengatakan, ada sejumlah perdebatan terkait RUU tersebut. Salah satunya adalah usulan agar RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pihaknya saat ini terus menyempurnakan poin-poin yang berada di dalam RKUHP, termasuk 14 isu kontroversial yang menuai...

REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA -- Universitas Airlangga (Unair) kehilangan salah satu Guru Besar terbaiknya. Ialah Prof Dr. Jacob Elfinus Sahetapy., S.H., M.A, guru besar emeritus Fakultas Hukum yang wafat pada Selasa (21/9)....

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sejumlah pakar hukum memandang perlu pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi undang-undang. Asalkan, memenuhi empat pendekatan dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Suparji Ahmad, meminta pasal pidana untuk pengibar bendera Merah Putih kusam dicabut dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP). Menurutnya...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum dari Universitas Sultan Agung (Unissula), Kota Semarang, Jawade Hafidz, mengingatkan pembuat undang-undang jangan sampai memasukkan ketentuan larangan pasang bendera Merah Putih pada tiang atap...

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof Hibnu Nugroho menilai, rumusan Pasal 235 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mempertegas ancaman pidana penghinaan lambang/bendera...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta, Faisal Santiago, mengatakan, pasal penodaan terhadap bendera negara, khususnya mengibarkan bendera Merah Putih yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam,...

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar hukum dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho, menilai rumusan pasal yang berkaitan dengan kekuatan gaib atau santet perlu dihapus dari Rancangan Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar Hukum dari Unissula Semarang, Jawade Hafidz, menilai pasal santet dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) perlu dikaji ulang. Menurutnya, pasal itu...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP saat ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan...