REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Omar Sharif Hiariej  menyatakan hingga kini perkembangan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) masih terus bergulir....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pendalaman dan proses pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sudah saatnya diubah. Hal itu, kata dia, karena UU tersebut sudah berusia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, menegaskan, pengesahan RUU KUHP mendesak. Karena menurutnya, KUHP yang ada saat ini sudah usang. Mahfud saat menjadi pembicara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan agar RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (PAS) tak masuk ke...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan Komisi III DPR membahas mengenai pasal-pasal krusial dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) meski...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Baleg sudah memutuskan peraturan tentang pembentukan undang-undang. Aturan itu di dalamnya mengatur tentang mekanisme pembahasan rancangan undang-undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan pembahasan RUU Pemasyarakatan (PAS) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tak perlu terburu-buru. Hal ini merespons permintaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI sepakat untuk membahas kembali RUU KUHP dan RUU Permasyarakatan dalam waktu dekat. Hal itu disepakati dalam rapat internal yang digelar di Kompleks...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Komisi III DPR mengaku telah memiliki sejumlah RUU yang menjadi prioritas mereka selama masa bakti 2019-2024. Namun, untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas desakan masyarakat akhirnya menyampaikan penundaan terhadap pengesahan revisi empat Undang Undang (UU), yang telah usai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI), yakni...

Akhirnya pemerintah dan DPR sepakat menunda pengesahan RKUHP dan melimpahkan pembahasannya kepada DPR periode 2019-2024. Penundaan dilakukan untuk menampung aspirasi publik terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Sejumlah pasal dalam RUU...

Akhir bulan September ini banyak terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Diawali dengan aksi mahasiswa dari seantero nusantara, yang menilai banyaknya pasal karet dan bermasalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut mengkritik anggota dewan sebelumnya yang kurang mensosialisasikan RUU KUHP. Akibatnya banyak pihak yang salah paham terhadap sejumlah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara memilih jalur uji materi atau judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi terkait UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah disahkan DPR...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Warga melintas di area mural Tolak RUU RKUHP di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019). Mural tersebut merupakan respon penolakan terhadap RUU KUHP yang dinilai bermasalah yang dilakukan...

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Aksi massa 'Gejayan Memanggil' berlangsung di Pertigaan Colombo, Jalan Gejayan. Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, sudah berjanji tidak akan bertindak represif terhadap aksi-aksi demonstrasi di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR dari Komisi VI, Nasim Khan mengaku bersyukur lantaran pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bermasalah akhirnya ditunda. Diketahui beberapa RUU yang ditunda pengesahannya diantaranya yakni, RUU Kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Koordinator Pulau Jawa BEM Nusantara, Cahya Nugeraha Robimadin mengatakan pihaknya memilih menunda undangan dialog dari Presiden RI Joko Widodo karena masih berduka atas tewasnya dua mahasiswa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait penundaan RUU KUHP. Ketua DPR, Bambang Soesatyo menjelaskan penundaan RUU KUHP sampai batas...

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Para jurnalis se-Wilayah Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, Kamis (26/9). Mereka menuntut agar RUU KUHP dibatalkan karena...

BANJARAN, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak 10 pasal dalam RUU KUHPidana mengancam profesi wartawan selaku pembuat berita. Ketua PWI Jawa Barat Hilman Hidayat mengatakan, 10 pasal yang mengancam profesi wartawan dalam RUU KUHPidana...

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM—Ribuan tukang gigi di Jawa Barat yang tergabung dalam Serikat Tukang Gigi Indonesia akan berdemonstrasi ke Gedung Sate Bandung, Kamis (26/9). Hal ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyampaikan IMM sebagai bagian dari gerakan mahasiswa dan elemen bangsa harus memberikan pandangan kritis kepada Dewan Perwakilan Rakyat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Assiddiqie menilai Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) harus disahkan dan tidak boleh ditunda. Dengan syarat sejumlah pasal...

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Demonstrasi yang dilakukan ribuan mahasiswa dan massa gabungan dalam rangka memprotes pengesahan sejumlah kebijakan rancangan dewan di depan Gedung Sate dan gedung DPRD Jawa Barat, berangsur...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020. Meski tidak ada dalam agenda, namun rapat tersebut juga akan membahas tentang RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait sejumlah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh DPR RI. Jokowi yakin, DPR akan mendengar aspirasi dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah mengatakan setuju dengan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) terutama tentang pasal perzinahan. Sebab, prinsipnya pasal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Slamet Pribadi mengaku banyak yang menolak pasal penghinaan terhadap Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Namun ia menilai menilai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ali Taher Parasong tegaskan bahwa Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) tidak terlalu diperlukan. Karena menurutnya segala bentuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI memutuskan untuk menunda bahasan RKUHP. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan, penundaan itu dilakukan setelah mendengarkan aspirasi masyarakat terutama massa yang berdemo di...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) khawatir dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Wantim MUI menilai masih banyak pasal-pasal yang rawan disalahartikan dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Taufiqulhadi menilai masyarakat tidak perlu khawatir RKUHP akan mengekang kebebasan pers dan berekspresi. Ia mengatakan RKUHP tidak boleh menekan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memasuki tahap konsinyering atau menerima masukan dari pihak terkait. Terdapat tujuh isu krusial dalam RKUHP yang rencananya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan bahwa lembaganya menargetkan lima rancangan undang-undang (RUU) selesai hingga Masa Sidang V DPR RI. Masa sidang tersebut akan berakhir...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, KPK meminta agar delik tindak pidana korupsi (tipikor) dikeluarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya percaya bahwa Presiden RI Joko Widodo memiliki perhatian agar pemberantasan korupsi tidak dilemahkan. Presiden Joko Widodo...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai pidana khusus tindak pidana korupsi dianggap tidak perlu dimasukkan dalam kodifikasi rancangan undang-undang kitab undang-undang hukim pidana (RUU KUHP). Selain akan...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana menuturkan, rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang saat ini dibahas di DPR perlu dikawal...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan masuknya delik korupsi dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) mempunyai konsekuensi yang akan mengancam upaya pemberantasan korupsi....

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sarifuddin Sudding memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) sudah melalui pembahasan yang cukup alot...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menyiapkan waktu khusus untuk bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Waktu khusus yang disiapkan oleh Presiden yakni setelah hari raya...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan, terkait polemik masuknya korupsi ke Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Kejaksaan Agung akan mengikuti keputusan legislatif. "Bagaimana melihat RKUHP saya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai masuknya pidana khusus seperti korupsi dan lainnya dalam RKUHP akan menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali menyatakan pemerintah tak ada niatan untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui RUU KUHP. Namun, ia mengakui...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), belum menemui titik temu. Dalam pembicaraan tersebut,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan,  akan ada banyak perbaikan yang dilakukan terhadap draft RKUHP. Ia mengakui belum ada titik temu yang didapat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, tidak ada pencabutan kewenangan apa pun untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...