Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

INDEX BERITA

KPPOD: Kebijakan Bantuan Covid-19 di Pusat tak Harmonis

Sunday, 03 May 2020 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai sejumlah regulasi di tingkat pemerintah tak harmonis dalam penanganan Covid-19. Perbedaan kebijakan antarkementerian soal penerima...

KPPOD: Pilkada Harus Langsung Sesuai Prinsip Otonomi Daerah

Tuesday, 12 Nov 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara langsung. Hal tersebut sesuai prinsip otonomi daerah (otda)...

Fenomena Desa Fiktif, Verifikasi Kemenkeu Dinilai Lemah

Wednesday, 06 Nov 2019 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai verifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengalokasian dana desa lemah. Menurut dia, fenomena desa...

Pemekaran Papua, Pemerintah Ditagih Desain Penataan Daerah

Monday, 04 Nov 2019 12:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menagih pemerintah pusat menerbitan penataan daerah. Strategi penataan daerah menjadi penting menyusul rencana memekarkan Papua...

KPPOD: Anggota DPD Sebaiknya dari Kalangan Independen

Saturday, 28 Jul 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan anggota DPD sebaiknya memang berasal dari kalangan independen yang merepresentasikan daerah secara utuh. Karena...

Soal THR di Daerah, Mendagri Sebaiknya Konsultasi ke BPK

Wednesday, 06 Jun 2018 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait risiko instruksi pergeseran...

KPPOD: Perizinan Sumber Korupsi Kepala Daerah

Monday, 14 May 2018 03:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah lantaran bupati dan birokratnya memiliki kekuasaan yang besar. Salah satu sumbernya adalah...

'Aceng Harus Dimundurkan, Bukan Diharapkan Mundur'

Friday, 07 Dec 2012 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPRD Garut diminta untuk memberhentikan Bupati Garut, Aceng HM Fikri. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng mengatakan, Bupati Garut Aceng HM...