Monday, 22 Syawwal 1443 / 23 May 2022

INDEX BERITA

PPP Minta Proses Legislasi RKUHP Dilanjutkan

Saturday, 21 May 2022 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan pihaknya sepakat meminta kepada pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi Revisi...

Komisi III: Pemerintah Belum Setuju untuk Sahkan RKUHP

Friday, 08 Apr 2022 03:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) sudah selesai sejak lama, karena itu sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I....

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Friday, 01 Oct 2021 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya...

Menkumham Dorong Pembahasan RUU PAS dan RKUHP Berbarengan

Wednesday, 15 Sep 2021 20:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly, mendorong pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS) beriringan dengan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

RUU PAS dan RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Wednesday, 15 Sep 2021 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Dua di antaranya revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995...

Pakar: Perlu Ada Ketentuan Pemidanaan Polisi Salah Tangkap

Tuesday, 22 Jun 2021 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago memandang perlu memasukkan ketentuan pemidanaan polisi yang salah tangkap ke dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU...

Pemerintah Belum Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Friday, 11 Jun 2021 13:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke...

Infografis Pasal dalam RKUHP yang Tuai Kritikan

Friday, 11 Jun 2021 01:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Empat pasal dalam RUU KUHP mendapatkan kritikan, yakni Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun...

SETARA Institute Sindir Hukuman Pidana bagi Gelandangan

Thursday, 10 Jun 2021 18:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SETARA Institute menyayangkan rencana hukuman pidana bagi gelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). SETARA Institute memandang gelandangan ialah tanggung jawab negara. Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail...

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Thursday, 10 Jun 2021 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP saat ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah...

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Thursday, 10 Jun 2021 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan...

DPR-Pemerintah Sepakat RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Wednesday, 09 Jun 2021 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Komisi III DPR sepakat memasukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas...

PPP Tetap Pertahankan Pasal Perzinaan di RKUHP

Wednesday, 09 Jun 2021 22:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani, mengatakan partainya akan tetap mempertahankan pasal perzinaan yang ada dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diatur dalam Pasal...

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Wednesday, 09 Jun 2021 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Rizky Suryarandika, Antara Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Ini Alasan Penghinaan Presiden Tetap Ada di RKUHP

Wednesday, 09 Jun 2021 08:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, memahami adanya perdebatan di publik terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP. Sebab, pasal tersebut sebelumnya diketahui telah dibatalkan Mahkamah...