REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) adalah alat untuk memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) tidak perlu dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mayoritas fraksi di DPR menginginkan agar perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup hanya yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menanggapi soal rencana pemerintah mengupayakan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022. Menurutnya revisi UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja selesai awal tahun depan. Seperti diketahui, sebelumnya Mahkamah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengaku belum bisa memberikan tanggapan resmi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Wakil...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) melakukan perbaikan naskah UU Cipta Kerja yang disampaikan DPR untuk Presiden Jokowi. Pratikno mengatakan, sebelum disampaikan ke...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Sekretariat Negara tidak melakukan pengajuan revisi terhadap UU Ciptaker....