REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Febrianto Adi Saputro, Nawir Arsyad Akbar DPR RI dan pemerintah sudah melakukan rapat pada Senin (4/11) untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional (prolegnas). Salah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan, pembahasan pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berseberangan dengan Undang-Undang Pers seharusnya tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengadakan Rembuk Hukum Warga UMM bertajuk 'Bahas Tuntas Isu-Isu Aktual Hukum Nasional', beberapa waktu lalu. Agenda ini dilatarbelakangi oleh makin...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet meminta pemerintah dan DPR RI untuk menyerap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait pembahasan RUU KUHP. Dia mengatakan, hal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap DPR RI dan pemerintah bisa segera membahas kembali RUU KUHP dengan memperhatikan semua kritik dan aspirasi dari masyarakat. Karena, menurutnya,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo, meminta DPR dan pemerintah menyerap aspirasi dan kritikan masyarakat untuk membahas serta memperbaiki kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Dia mengatakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, meminta anak-anak (pelajar) yang ikut aksi demonstrasi pada 24,26 dan 30 September lalu tidak perlu diproses hukum....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI periode 2019-2024 termuda, Hillary Brigitta Lasut mengkritik anggota dewan sebelumnya yang kurang mensosialisasikan RUU KUHP. Akibatnya banyak pihak yang salah paham terhadap sejumlah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengkritisi aksi represif dari aparat kepolisian saat menangani aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatalan stabilitas politik dalam negeri sejauh ini aman. Meski ia mengakui ada dinamika di beberapa daerah terkait aspirasi politik masyarakat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat kepolisian lakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang meliput kericuhan di bawah kolong Fly Over Slipi pada Kamis (26/9) pukul 03.00 WIB. Aparat menghapus foto dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa di sekitar Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri usai demonstrasi pada Kamis (26/9) dini hari. Kebanyakan massa menggunakan sepeda motor mengarah ke Tanah Abang.Namun,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kericuhan yang terjadi di sekitar bawah kolong Fly Over Slipi, Jakarta Barat, masih terus berlangsung hingga Kamis (26/9) pukul 03.40 WIB. Bentrokan antara polisi dan massa...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Rizkyan Adiyudha, Ali Mansur, Antara Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan DPR RI telah menyepakati untuk membahas Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Rancangan Undang- Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) ditunda pengesahannya tapi sejumlah pihak mewanti-wanti agar tidak terlena dengan sikap pemerintah tersebut. Apalagi sikap fraksi-fraksi di Dewan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun sidang 2019-2020. Dalam rapat tersebut, sebanyak enam RUU direncanakan akan disahkan hari ini.Pertama, pengambilan keputusan...

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Rektor Universitas Brawijaya (UB), Profesor Nuhfil Hanani, membantah telah menyerukan aksi demonstrasi di halaman Gedung DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (23/9). Pesan meme yang viral...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (23/9) untuk membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panita Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Masinton Pasaribu menyetujui penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP. Menurut anggota Komisi III DPR RI itu,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan, pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dapat ditunda berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011. Sebab,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengatakan, bahwa pemidanaan terkait penyiaran berita bohong dan berita tidak pasti dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana, Muladi menegaskan bahwa penundaan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus disahkan, meski ada penundaan. Muladi adalah salah satu tim ahli yang ikut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menjelaskan, bahwa mengkritik kebijakan presiden dan wakil presiden (wapres) tidak akan mendapat hukuman pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan ancaman hukuman bagi perempuan yang melakukan aborsi dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih rendah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapat sorotan publik. Yasonna menilai, adanya kesalahpahaman...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal tentang tindak pidana korupsi dalam Rancangan Undang Undang RKUHP yang dinilai pidananya lebih ringan kepada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, bahwa pihaknya mempertimbangkan permintaan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang. DPR seyogiyanya dijadwalkan akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengakui kurangnya sosialisasi atas Rancangan Undang-Undang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada masyarakat. Yasonna menjelaskan, hal ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa pengaturan soal unggas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dibutuhkan petani. Hal itu diungkapkan Yasonna dalam keterangan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mendukung keputusan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR RI menunda pengesahan revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International Indonesia menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta penundaan pengesahan RKUHP terlambat. Seharusnya, tenaga yang terkuras untuk mengurus persoalan itu bisa digunakan untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengklarifikasi pasal-pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mendapat sorotan publik. Yasonna menilai, adanya kesalahpahaman...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mempertanyakan mengapa pasal penggelandangan di Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru diributkan sekarang. Padahal, sejak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Jokowi berharap pengesahan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, menilai, permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR menunda pengesahan RKUHP sebagai langkah karena...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan RKUHP ditunda. Ia meminta agar RKUHP tetap bisa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengesahan rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) ditunda. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan agar presiden menghadiri rapat konsultasi dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda oleh DPR. Menurutnya, apa...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI. Jokowi juga meminta pembahasan RKUHP dilanjutkan oleh anggota DPR...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengklaim bahwa, DPR mendapatkan tekanan dari asing, terutama Eropa terkait pembahasan RKUHP yang berkenaan dengan isu LGBT. Eropa, kata...