Tuesday, 1 Rabiul Awwal 1444 / 27 September 2022

INDEX BERITA

Tidak Sesuai dengan Perkembangan Zaman, KUHP Harus Diperbaharui

Tuesday, 27 Sep 2022 00:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Hukum adalah pelayan masyarakatnya sehingga harus memuat isi yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Jika masyarakat berubah, maka hukum juga harus berubah agar...

Sederat Alasan Mengapa Revisi KUHP Dinilai Langkah yang Tepat

Sunday, 28 Aug 2022 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUBANG— Langkah pemerintah untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai tepat sebab, KUHP yang ada saat ini dinilai sebagai warisan kolonial dan sudah tidak lagi relevan dengan nilai-nilai...

Bambang Wuryanto Tegaskan Komitmen Komisi III DPR Segera Selesaikan RUU KUHP

Tuesday, 16 Aug 2022 13:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan Komisi III DPR berkomitmen segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). "KUHP ini sudah digunakan sejak...

Infografis RKUHP Ancam Kebebasan Pers

Wednesday, 10 Aug 2022 01:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Dewan Pers mencermati sejumlah ketentuan hukum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers itu telah dikritisi Dewan Pers...

Fraksi PDIP Terima Masukan Dewan Pers Soal RKUHP

Monday, 08 Aug 2022 23:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR beraudiensi dengan Dewan Pers yang menyampaikan pandangan terkait rancangan Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP). Prinsipnya, Fraksi PDIP menerima masukan Dewan...

Pemerintah Saran Cabut Pasal Penggelandangan, Unggas-Ternak Masuk Pekarangan dari RKUHP

Wednesday, 03 Aug 2022 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritik bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dinilai cenderung overkriminalisasi. Menyikapi itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Eddy Omar Sharief Hiariej mengatakan, bahwa...

Anggota DPR Minta Pers tak Khawatir Terhadap RKUHP

Tuesday, 19 Jul 2022 19:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, pers tetap berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karenanya, ia meminta pers tak khawatir...

RKUHP Dinilai Berpotensi Ancam Demokrasi

Tuesday, 12 Jul 2022 05:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Pusat Studi Hukum dan HAM LP3ES Milda Istiqomah menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpeluang mengancam demokrasi di Tanah Air. Ia khawatir, KUHP akan digunakan...

Wamenkumham: RKUHP Larang Penghinaan Presiden, Bukan Kritik

Thursday, 07 Jul 2022 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, pasal yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan terhadap presiden dan wakil presiden tetap ada dalam...

Pemerintah Tambahkan Definisi Kritik dalam Pasal Penghinaan Presiden RKUHP

Wednesday, 06 Jul 2022 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menyerahkan draf revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) kepada Komisi III DPR. Salah satu...

Polemik Transparansi Draf RKUHP yang Masih Rahasia untuk Publik

Tuesday, 28 Jun 2022 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Nugroho, Rizky Suryarandika, AntaraMahasiswa yang tergabung dalam massa aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menutup pagar gedung parlemen dengan...

Komisi III: Pemerintah Belum Setuju untuk Sahkan RKUHP

Friday, 08 Apr 2022 03:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) sudah selesai sejak lama, karena itu sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I....

Kemenkumham akan Buat Pedoman Pemidanaan Penjara dalam RKUHP

Friday, 01 Oct 2021 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice. Nantinya, pihaknya...

Yasonna Klaim Masyarakat Respons Positif RUU KUHP

Wednesday, 09 Jun 2021 23:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly mengeklaim, masyarakat merespons baik Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang saat ini tengah disosialisasikan pemerintah....

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Wednesday, 09 Jun 2021 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Rizky Suryarandika, Antara Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...