Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

Sunday, 19 Safar 1443 / 26 September 2021

INDEX BERITA

AP I Perketat Perjalan Internasional Sesuai Regulasi

Tuesday, 14 Sep 2021 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Angkasa Pura (AP) I (Persero) memastikan akan memperketat perjalanan internasional sesuai dengan regulasi yang berlaku. Saat ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih menunggu Surat Edaran (SE)...

Hakim MK Saldi Isra: Indonesia Hiperregulasi

Monday, 12 Jul 2021 06:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mengatakan hyper regulation atau regulasi yang sangat banyak di Indonesia justru terjadi pada peraturan di bawah undang-undang (UU). Sebab faktanya, pembentuk...

Minat Riset HPTL Minim, Regulasi Terhambat

Friday, 25 Jun 2021 19:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Minimnya ketersediaan informasi berbasis riset maupun pilihan produk nikotin alternatif di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low- and middle-income countries atau LMIC) dinilai menghambat upaya edukasi dan...

Predikat Salatiga Kota Tertoleran Lewati Proses Panjang

Friday, 12 Mar 2021 04:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SALATIGA—Proses untuk mewujudkan kota Salatiga sebagai kota ter-toleran se-Indonesia bukan dibangun dalam waktu yang pendek (instan). Proses tersebut dibangun melalui komitmen pemerintah daerah serta dukungan penuh seluruh komponen...

OJK Dorong Bank Kecil Terapkan Kecerdasaan Buatan

Thursday, 04 Mar 2021 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan kecil untuk menerapkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kepala OJK Institute Agus Sugiarto mengatakan penerapan...

Dorong Ekonomi Digital, Regulasi tak akan Mengekang

Tuesday, 15 Dec 2020 12:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan akan membuat regulasi dan strategi nasional untuk ekonomi digital yang bersifat tidak membatasi. Arah kebijakan ini diharapkan mampu mendukung sektor-sektor terkait yang secara jangka panjangnya,...

UU Ciptaker Dinilai Sederhanakan Regulasi

Wednesday, 21 Oct 2020 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dianggap sebagai bentuk autokritik pemerintah. Sejak reformasi, banyak Undang-Undang tumpang tindih dibentuk dan mempersulit sektor riel. "Sehingga ini introspeksi pemerintah, deregulasi big...

'Omnibus Law Bisa Tingkatkan Investasi Sektor Transportasi'

Friday, 09 Oct 2020 08:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR saat ini sudah mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja. Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati mengatakan Undang-undang Cipta Kerja dapat meningkatkan iklim investasi di sektor transportasi.  “Ini...

Ekspor Mamin Masih Positif, Gapmmi: UMKM Perlu Ambil Peluang

Monday, 28 Sep 2020 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ekspor makanan dan minuman (Mamin) masih mencatatkan tren yang positif meski dihantam badai pandemi virus corona. Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) menyatakan, situasi itu memberikan kesempatan usaha mikro,...

UMKM Kota Semarang Butuh Keberpihakan Regulasi

Sunday, 27 Sep 2020 13:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG—Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang, masih membutuhkan sejumlah regulasi yang memiliki keberpihakan kepada mereka. Selain regulasi, bertumbuhnya UMKM juga perlu mentoring atau pendampingan...

Akademisi Nilai Penyederhanaan UU Semangat Reformasi

Thursday, 27 Aug 2020 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Akademisi dari Universitas Riau Edyanus Herman Halim mengatakan semangat memangkas berbagai regulasi penghambat investasi merupakan cita-cita dan harapan yang diusung reformasi. Karena itu, dia menilai RUU Cipta Kerja...

Pakar: Birokrasi Sebabkan Ekonomi Melemah

Saturday, 15 Aug 2020 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Sumatra Utara (USU) Fredick Broven Ekayanta mengatakan rumitnya birokrasi menyebabkan lemahnya perekonomian nasional. Menurutnya, perlu penyederhanaan regulasi agar ekonomi Indonesia bisa...

Pentingnya Peranan Kajian Ilmiah dalam Pembuatan Regulasi

Wednesday, 05 Aug 2020 15:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama WHO sekaligus Visiting Professor di NUS’s Yong Loo Lin School of Medicine, Tikki Pangestu, berpendapat Badan Pengawas Obat dan...

Pengamat: Indonesia Butuh Instrumen untuk Tarik Investasi

Wednesday, 05 Aug 2020 04:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina Jakarta, Muhamad Iksan, mengatakan pemerintah Indonesia membutuhkan instrumen untuk menarik investasi. Terutama, menarik investasi di kawasan Timur Indonesia. "Selama ini investasi masih...

Kemenag Matangkan Peraturan Turunan UU Pesantren

Wednesday, 29 Jul 2020 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) terus mematangkan turunan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren), Waryono, meminta tim penyusun agar serius...