REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, Selasa (3/11). Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan kasus dugaan ujaran...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun siap diperiksa terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan pendakwah Sugik Nur Rahardja alias Gus Nur. "Kewajiban saya untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh polisi. Pria yang juga salah satu deklarator KAMI Itu menyebut...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Dadang KurniaAcara yang akan digelar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) kemarin kembali dibubarkan di Surabaya, Jatim. Pembubaran acara KAMI bukan untuk pertama kali terjadi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum Refly Harun menganalisis pengakuan mantan Panglima TNI periode 2015-2019 Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang mengaku dicopot dari jabatannya lantaran menginstruksikan seluruh jajaran TNI menonton...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Rizal Ramli meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan ambang batas presiden (presidential threshold) karena menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Ustadz Abdul Somad (UAS) melakukan diskusi tentang politik. Diskusi itu ditayangkan dalam akun youtube Refly Harun dengan judul PART...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengajak dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, berbincang tentang diskusi yang diselenggarakan mahasiswa fakultas Hukum UGM...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Refly Harun mengundang pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Amien Rais, untuk berbincang masalah politik di akun channel Youtube pribadinya. Berbagai hal dibahas Refly bersama...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan ketua umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015, Din Syamsuddin mengungkapkan, hasil perbincangan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pernah meminta bantuan Muhammadiyah untuk menghadapi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya Achmad Djamaludin sebagai komisaris utama (komut) PT Pelindo I (Persero) yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Refly Harun menyarankan agar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mundur dari PDIP. Meskipun status Ahok di dalam partai hanya sebatas kader atau anggota partai....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyebutkan ada lembaga-lembaga konstitusional yang seakan seperti macan ompong. Itu karena lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk menentukan."Lembaga-lembaga seperti itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menetapkan beberapa susunan baru pada jajaran anggota Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) (Persero). Ahli tata hukum negara yang...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- State-Owned Enterprises Minister Rini Soemarno conveyed Refly Harun’s removal from president commissioner of PT Jasa Marga (Persero) purely due to rotation of position. According to her,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memutuskan mencalonkan kembali Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Muncul wacana untuk memasangkan kembali Jokowi dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun berharap presiden perlu terlibat membersihkan para pejabat negara dari tindak pidana korupsi. Hal ini terkait daruratnya pemberantasan korupsi hingga menyeret...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kasus korupsi KTP elektronik yang menyeret nama Ketua DPR Setya Novanto melengkapi terlibatnya oknum pimpinan dan pejabat di lembaga tinggi negara dalam pratek korupsi. Sebelumnya pengadilan dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Refly Harun menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang berisi tiga hal penting. "UU Ormas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Refli Harun menilai Setya Novanto melakukan hal blunder dengan alasan mangkir dari pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI melalui rapat paripurna pada Selasa (24/10) lalu memutuskan menyetujui peraturan pengganti undang-undang (perppu) nomor 2 Tahun 2017 tengang organisasi masyarakat (Ormas) menjadi undang-undang (UU)....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refli Harun mengatakan gugatan Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK) otomatis tidak diterima pasca disetujuinya Perppu tersebut oleh DPR. Sehingga Refli menyarankan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan pemberantasan korupsi yang dilakukan baik oleh KPK, jaksa, maupun polisi harus dipastikan berada di jalan yang benar (on the...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun dan Yusril Ihza Mahendra dan Refly Harun  mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyambut baik rencana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) yang digagas Polri. Refly mengatakan harus ada sinergitas antara...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun memberikan rekomendasi penolakan terhadap Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurut Refly, ada beberapa yang menjadikan Perppu Ormas tersebut harus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Refly Harun menilai, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk menghilangkan eksistensi lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebutkan perlu ada efek jera terhadap perilaku politik uang terutama untuk pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah."Untuk pemilu dan pilkada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga pakar hukum melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin (4/1) pagi. Mereka yakni Saldi Isra, Refly Harun dan Zainal Arifin Mochtar. Menteri...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara Refly Harun mengatakan, metode seleksi pejabat publik seperti Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara umum harus diperbaiki. Peninjauan tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata Negara Refly Harun mengatakan, ada aspirasi politik kiri kanan yang dilakukan partai politik dalam proses uji kelayakan calon pimpinan KPK. Malahan, asprasi tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara, Refly Harun mengatakan, posisi menteri harusnya bisa menguatkan jabatan presiden. Sehingga perlu adanya penempatan menteri sesuai dengan tupoksi dan profesionalisme yang tinggi.Refly...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengusulkan pembuatan buku putih pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia oleh pemerintah sebagai bentuk penyelesaian sengketa HAM tersebut.Buku...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia Refly Harun mengatakan kode etik dapat menyelesaikan masalah pencemaran nama baik Hakim Saprin dengan dua pejabat Komisi Yudisial. "Kejadian ini adalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak menyelesaikan konflik partai yang tengah bertikai, sehingga tidak layak untuk dinantikan berkaitan penyelenggaraan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun telah ditetapkan sebagai komisaris utama PT Jasa Marga (Persero). Wakil Presiden Jusuf Kalla pun mengaku baru mengetahui posisi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Constitutional law expert Refly Harun said it is impossible to impeach President Joko Widodo (Jokowi) if he refused to install Comr.Gen. Budi Gunawan as new police...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Beredarnya kabar adanya komunikasi antara presiden Jokowi dengan Pimpinan DPR RI Setya Novanto terkait pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri membuat publik bertanya-tanya. Bahkan sebagian...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Presiden Joko Widodo menyiratkan tidak akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI."Sinyal Presiden Jokowi arahnya tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Refly Harun mengatakan solusi untuk penyelesaian polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri harus didasarkan pada hati nurani. "Solusinya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pengangkatan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota panitia seleksi hakim MK.   Ketua Lembaga...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat agar para anggota panitia seleksi (pansel) calon hakim konstitusi tidak berasal dari kalangan pengacara.  "Saya sependapat, sebaiknya lawyer yg sering...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Surat keberatan yang dilayangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atas penunjukan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis dapat membuat masyarakat berpikir kinerja Jokowi sebagai presiden.  “Penunjukan Refly dan Todung yang dinilai...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentang dipilihnya Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) hakim konstitusi oleh Presiden Jokowi dinilai sebagai upaya menjunjung moralitas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) melayangkan surat keberatan atas penunjukkan Refly Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai anggota Tim Panitia Seleksi (Pansel) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Surat keberatan yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas dipilihnya Refli Harun dan Todung Mulya Lubis sebagai Tim Panitia Seleksi (Pansel) mendapat dukungan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai surat Mahkamah Konstitusi mengenai keberatan terhadap keputusan Presiden Joko Widodo memilih anggota Panitia Seleksi Hakim MK, bermuatan politis."Surat MK No. 2777/HP.00.00/12/2014...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sikap Mahkamah Konstitusi (MK) yang keberatan terhadap dua anggota Panitia Seleksi Calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Refly Harun dan Todung Mulya Lubis dinilai terlalu berlebihan."Apa yang disampaikan oleh MK terlalu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berwenang mengajukan keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal komposisi tim panitia seleksi (pansel) hakim MK. "Saya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota fraksi PDI Perjuangan di Komisi III DPR, Achmad Basarah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menarik kembali surat keberatan yang mereka ajukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)...