REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjawab keraguan anggota panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto, menilai revisi terhadap ketentuan mengenai pasal perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) patut dikaji dengan prinsip kehati-hatian. Menurutnya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mengatakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang merupakan warisan Kolonial...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Agus Surono, menilai pasal penghinaan presiden masih diperlukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Agus melihat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menilai problem masyarakat saat ini adalah kesulitan dalam memahami antara kritik dan menghina. Oleh karena itu ia berharap agar pasal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke...

REPUBLIKA.CO.ID, Empat pasal dalam RUU KUHP mendapatkan kritikan, yakni Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang. Tetapi cukup beberapa pasal saja...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pernyataan yang mengatakan sikapnya berbeda terhadap pasal penghinaan kepada presiden di RKUHP agak ngawur. Menurut Mahfud,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pemasyarakatan. Sebab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan. "Bukan poin revisi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari...