Saturday, 27 Syawwal 1443 / 28 May 2022

INDEX BERITA

Wamenkumham Jamin RKUHP Disahkan pada Juni Mendatang

Monday, 04 Apr 2022 14:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjawab keraguan anggota panitia kerja (Panja) rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS)...

Legislator: Pasal Perzinaan di RKUHP Patut Dikaji Hati-hati

Tuesday, 15 Jun 2021 23:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto, menilai revisi terhadap ketentuan mengenai pasal perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) patut dikaji dengan prinsip kehati-hatian. Menurutnya...

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang Asas Hukum

Monday, 14 Jun 2021 20:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly, mengatakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie yang merupakan warisan Kolonial...

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Sunday, 13 Jun 2021 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Agus Surono, menilai pasal penghinaan presiden masih diperlukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Agus melihat...

Jokowi Mania: Masyarakat Sulit Bedakan Kritik dan Menghina

Sunday, 13 Jun 2021 12:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menilai problem masyarakat saat ini adalah kesulitan dalam memahami antara kritik dan menghina. Oleh karena itu ia berharap agar pasal...

Pemerintah Belum Bahas Pasal Bermasalah di RKUHP

Friday, 11 Jun 2021 13:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemeterian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengaku jika pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum direvisi. Pemerintah dan DPR sepakat untuk memasukan RKUHP ke...

Infografis Pasal dalam RKUHP yang Tuai Kritikan

Friday, 11 Jun 2021 01:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Empat pasal dalam RUU KUHP mendapatkan kritikan, yakni Pasal 218 dan 219 tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pasal mengatur ancaman pidana maksimal 4,5 tahun...

Anggota DPR Sarankan RKUHP tak Perlu Dibahas Sejak Awal

Thursday, 10 Jun 2021 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang. Tetapi cukup beberapa pasal saja...

Disebut Beda Sikap, Mahfud: Agak Ngawur

Wednesday, 09 Jun 2021 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pernyataan yang mengatakan sikapnya berbeda terhadap pasal penghinaan kepada presiden di RKUHP agak ngawur. Menurut Mahfud,...

Politikus Demokrat Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Wednesday, 08 Apr 2020 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pemasyarakatan. Sebab...

Masinton Sebut RKUHP Tuntas, Tinggal Pertegas Penjelasan

Wednesday, 06 Nov 2019 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan. "Bukan poin revisi,...

PAN akan Bertemu Pimpinan Parpol Bahas UU Kontroversial

Tuesday, 05 Nov 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

DPR-Pemerintah Lanjutkan RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

Fraksi Nasdem Ingin Adanya Pembahasan Kembali RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

Fahri Hamzah Kritik Pihak yang Masih Gunakan UU Belanda

Monday, 30 Sep 2019 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari...