REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pemasyarakatan. Sebab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan.

"Bukan poin revisi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fahri Hamzah mengkritik pihak-pihak yang menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, KUHP yang selama ini digunakan bersumber dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana dan HAM Harkristuti Harkrisnowo menilai penolakan yang disuarakan oleh publik terkait beberapa pasal di RKUHP lantaran ketidaktahuan terhadap isi dari RKUHP tersebut. Ia...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR sepakat tunda pengesahan RKUHP dan RUU Permasyarakatan. Penundaan pengesahan tersebut menyusul permintaan presiden yang berharap agar DPR menunda...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan sikap pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tetap meminta penundaan pengesahan UU tersebut. Sikap ini berbeda dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait perbedaan sikapnya dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan empat Rancangan Undang-Undang (RUU). Keempat RUU yang ditunda pengesahannya, RUU Perubahan atas UU nomor 4 tahun 2009 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR masih optimistis RUU KUHP bisa disahkan paad sisa akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Ia menuturkan DPR sedang berupaya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyampaikan partainya masih akan mendiskusikan wacana penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Senin (23/9) hari ini....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menanggapi kontroversi terkait Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Ia mengatakan jika tidak setuju maka bisa melakukan gugatan di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tergantung pada sikap fraksi-fraksi DPR RI. Fraksi-fraksi akan mengambil keputusan pada Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad, menyarankan agar Pasal 217-220 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dihapuskan. Penghapusan untuk merespons aspirasi masyarakat. Pasal 217-220...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua YLBHI Asfinawati menilai jika RKUHP disahkan tanpa ada perubahan atau sama seperti yang sekarang maka makin banyak orang dipenjara. Padahal, Kementerian Hukum dan HAM kerap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya meminta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) jangan sampai tumpang tindih dengan UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. "Ketika muncul persoalan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda. Ia mengatakan permintaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Asfinawati menilai masih banyak pasal yang multitafsir dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang berpotensi menjadi persoalan apabila diterapkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali mengatakan, norma hukum terkait contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan sangat perlu masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan Pasal 281 dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak akan mengkriminalisasi kalangan pers. Sebab, pasal tersebut harus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan Kemenkumham akan membentuk tim sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) baru. Rancangan KUHP akan disahkan dalam Rapat Paripurna...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR masih terus menggodok RUU KUHP. Anggota Komisi III DPR M Syafii mengatakan DPR menargetkan akan mengesahkan RUU tersebut pada 26 September 2019. "Beberapa isu-isu krusial kan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Bvitri Susanti, mengatakan pengesahan rancangan kitab undang-undangan hukum pidana (RKUHP) sebaiknya tidak perlu tergesa-gesa. Menurutnya, perlu ada kesepakatan politik antara pemerintah dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menegaskan, pasal penghinaan presiden dalam Pasal 219 dan Pasal 241 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)  harus dihapus. Sebab, norma tersebut sudah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji berpendapat munculnya rumusan pasal penghinaan pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tidak perlu dikhawatirkan. Sebab, delik...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak harus disahkan pada 17 Agustus mendatang.  Hal ini sesuai arahan Presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah dan DPR dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP. Permintaan itu terkait rumusan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua tim penyusun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Muladi menyampaikan sejumlah pasal yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembahasan terkait perkembangan RKUHP kemarin di...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Pusat Studi dan Pendidikan Hak Asasi Manusia (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka, Maneger Nasution menilai, orang yang mempublikasikan atau mengampanyekan kondom sebagai alat untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi Nasional Reformasi KUHP menilai Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai produk yang justru...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa jika nantinya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan oleh DPR dan pemerintah, akan berpotensi berat terhadap tindakan menyampaikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menuturkan makna perzinahan dalam RKUHP tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  MUI mengusulkan beberapa perubahan terkait pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR. Salah satunya, MUI mengusulkan kepada DPR dan pemerintah untuk memperluas pasal zina.Menurut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Andi Muttaqien menyatakan Rancangan KUHP yang saat ini tengah dibahas bisa berefek lebih kejam dibanding UU yang ada saat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia, Ahmad Sofyan menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemungkinan akan selesai pada akhir 2016, banyak mengandung pelemahan hukum...