Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

Friday, 13 Rabiul Awwal 1442 / 30 October 2020

INDEX BERITA

Buka 6 Outlet, Implementasi Qanun BNI Syariah Lampaui Target

Monday, 19 Oct 2020 10:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNI Syariah melanjutkan implementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh dengan membuka enam outlet Kantor Cabang Pembantu (KCP) pada Senin (19/10). Kantor tersebut sebelumnya beroperasi...

Konversi Qanun Mandiri Syariah Ditarget Selesai Akhir 2020

Friday, 11 Sep 2020 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konversi portofolio Bank Mandiri di Aceh menjadi syariah ditargetkan selesai tahun ini. SEVP Mandiri Syariah, Wawan Setiawan mengatakan konversi dari induk dilakukan sejak awal...

Implementasi Qanun BRI Syariah Sesuai Rencana

Tuesday, 12 May 2020 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BRI Syariah terus melakukan ekspansi implementasi qanun Aceh tahun ini. Direktur Bisnis Komersil BRI Syariah Kokok Alun Akbar menyampaikan realisasi implementasi sesuai dengan rencana.

"Realisasi konversi qanun per...

Tingkatkan Aset, Mandiri Syariah Perluas Jaringan di Aceh

Monday, 11 May 2020 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) menambah lima kantor cabang baru dan merelokasi tiga kantor cabang existing yang berlokasi di kantor cabang Bank Mandiri (sharing office) menyusul...

Asuransi Syariah Tingkatkan Intensitas Konsultasi Qanun Aceh

Monday, 16 Mar 2020 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) telah menyatakan kesiapan untuk turut serta menyukseskan ketentuan Qanun di Aceh. Qanun Nomor 18 tahun 2018 yang akan mulai berlaku...

Implementasi Qanun, BRI Syariah Kerja Sama dengan MA

Wednesday, 04 Mar 2020 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BRI Syariah dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung (MA) sepakat memperkuat kerja sama. Hal ini dikukuhkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara BRI Syariah dan...

KNKS Pantau Perkembangan Bank Hadapi Qanun

Sunday, 22 Dec 2019 20:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persiapan perbankan Indonesia untuk menghadapi kebijakan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh cukup signifikan menjelang akhir tahun 2019. Direktur Inovasi Produk, Pendalaman Pasar, dan Pengembangan Infrastruktur...

BNI Group Paparkan Roadmap Implementasi Qanun Aceh

Thursday, 19 Dec 2019 07:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BNI Group menyatakan siap mengimplementasi Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh. Implementasi Qanun LKS ini sekaligus menegaskan pengalihan secara bertahap status kantor-kantor cabang konvensional yang...

BRI Syariah Fokus Implementasi Qanun untuk Naikkan Kinerja

Friday, 16 Aug 2019 18:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIsyariah) aktif menangkap peluang diberlakukannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) di wilayah Provinsi Aceh. BRI Syariah telah mulai mengkonversi portofolio bisnis...

Ulama Dukung Qanun Legalkan Poligami Hindari Nikah Siri

Saturday, 06 Jul 2019 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat, Teungku Abdurrani Adian, mengatakan pihaknya sangat setuju dan sependapat dengan rencana Pemerintah Aceh untuk melegalkan poligami bagi masyarakat...

Banda Aceh Targetkan 2022 Jadi Kota Layak Anak

Thursday, 02 May 2019 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Kota Banda Aceh menargetkan pada tahun 2022, daerah yang dijuluki "Serambi Makkah" tersebut menjadi kota layak anak (KLA) sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah...

Eksekutor Berhenti Cambuk Dua Terpidana karena Terluka

Friday, 05 Aug 2016 18:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TAPAKTUAN —  Eksekutor menghentikan hukuman cambuk sebelum selesai terhadap Dedi Firmansyah dan Ali Imran di halaman Mesjid Agung Istiqamah, Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (5/8). Hukuman itu harus dihentikan...

Aceh Buat Qanun Pendirian Rumah Ibadah

Saturday, 18 Jun 2016 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh membuat qanun atau peraturan daerah tentang pendirian rumah ibadah dan pedoman kerukunan umat beragama. Staf Ahli Gubernur Aceh M Jafar...

Gubernur: Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Terhambat

Wednesday, 01 Jun 2016 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH —  Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, masih banyak hambatan dan tantangan dalam mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh. Sejak dilaksanakan 16 tahun lalu, dia menjelaskan, masih banyak...

Lima Pelaku Zina Dicambuk di Aceh

Saturday, 13 Feb 2016 06:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Lima pelaku khalwat atau perzinaan di Kabupaten Aceh Besar dicambuk karena terbukti melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 25 ayat 1 tentang khalwat...

Berduaan di Gubuk, Musliadi dan Linawati Dicambuk

Saturday, 16 Jan 2016 04:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar, Jumat (15/1), melaksanakan hukuman cambuk terhadap dua pelaku khalwat/mesum. Kedua terpidana hukuman...

Terapkan Qanun, Aceh Jadi Contoh Kerukunan Antarumat Beragama

Monday, 27 Jul 2015 16:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEULABOH -- Aceh dinilai dapat menjadi contoh kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Di Serambi Mekah, tidak pernah terjadi konflik antara Islam dan non Islam. "Aceh yang penduduknya mayoritas Islam dapat...

DPR Aceh Keluarkan Pencabutan Qanun Bank Aceh Syariah

Saturday, 04 Apr 2015 04:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- DPR Aceh mengeluarkan rancangan qanun/peraturan daerah pencabutan Qanun 9/2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah dengan cara dipisahkan (spin off) dari program legislasi prioritas 2015 dan...

PDIP Minta Aceh Prioritaskan Qanun Kepentingan Rakyat

Saturday, 29 Nov 2014 20:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua PDI Perjuangan DPD Aceh Karimun Usman mengatakan sebaiknya pemerintah dan legislatif (DPRA) provinsi itu memprioritaskan qanun (Perda) yang menyentuh langsung kepentingan rakyat."Sebaiknya pemerintah dan...

UU Pemerintahan Aceh Dinilai Perlu Direvisi

Tuesday, 28 Oct 2014 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Pengamat politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh Zainal Abidin mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) perlu direvisi. Karena beberapa pasalnya sudah...

Pemprov Aceh: Qanun Jinayat Belum Legal

Wednesday, 01 Oct 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Aceh, Edrian mengatakan Qanun Jinayah yang sudah disahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh belum legal. Sebab, Qanun tersebut belum ditandatangani gubernur...

Mendagri Bisa Batalkan Qanun

Wednesday, 01 Oct 2014 14:00 WIB

JAKARTA -- Qanun Jinayat Aceh yang disahkan pada akhir pekan lalu mendapat sorotan terkait potensi melanggar peraturan yang lebih tinggi. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan, dengan...

Kemenkum HAM: Belum Ada Kajian Isi Qanun Aceh

Tuesday, 30 Sep 2014 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan HAM akan membantu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) soal reaksi dari disahkannya Qanun oleh Pemerintah Provinsi Aceh. Pelaksana tugas pada Dirjen Perundang-Undangan Kemenkum HAM, Mualimin...

Kemenkumham akan Kaji Isi Qanun Aceh

Tuesday, 30 Sep 2014 21:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski tidak mempunyai otoritas dalam melakukan evaluasi, namun Kementerian Hukum dan HAM akan membantu Kementerian Dalam Negeri soal reaksi dari disahkannya Qanun oleh Pemerintah Provinsi Aceh....

Non Muslim Di Hukum Qanun Jinayat, Itu Pilihan

Tuesday, 30 Sep 2014 16:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dekan Fakultas Hukum Unsyiah, Mawardi Ismail mengatakan menyangkut aturan Qanun Jinayat yang berlaku untuk non muslim di Provinsi aceh merupakan sebuah pilihan dan tidak berlaku secara kaku."Berlaku...

Bank Aceh Syariah Segera Dibentuk

Thursday, 11 Sep 2014 11:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDA ACEH--Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah unsur masyarakat membahas Rancangan Qanun tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.Rapat yang berlangsung di ruang serba...

Pengamat: Pemberlakuan Qanun Bagi Non Muslim tak Hormati HAM

Tuesday, 09 Sep 2014 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Langkah dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) membuat rencana Qanun Jinayat dinilai sesuai harapan dari masyarakat Aceh. Tetapi tampaknya belum tentu sesuai harapan bagi...

Pusat Bisa Batalkan Qanun

Tuesday, 09 Sep 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, qanun jinayah atau hukum pidana syariah Islam yang disepakati DPRA Aceh bisa saja dibatalkan Kemendagri. Hal...

Kemendagri Bisa Batalkan Qanun Jinayah, Kenapa?

Monday, 08 Sep 2014 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  --  Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan qanun jinayah atau hukum pidana syariah Islam yang disepakati DPRA Aceh bisa saja dibatalkan Kemendagri. Aturan...

Aceh Susun Kurikulum Pendidikan Islami

Friday, 02 May 2014 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH --  Pemerintah Aceh sedang menyusun kurikulum pendidikan Islami sebagai salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara menyuluruh (kaffah) di provinsi penduduknya mayoritas Muslim tersebut. "Saat ini...

Nasib Aceh Bergantung Hasil Diskusi Pagi ini

Wednesday, 16 Apr 2014 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi akan bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pertemuan akan membahas kelanjutan peraturan daerah (Qanun), Rabu (16/4) pukul 10.00 WIB. Nasib daerah...

Kemendagri Kembali Bahas Qonun Aceh

Monday, 14 Apr 2014 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dijadwalkan membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Selasa (15/4).  Direktur Jendral (Dirjen) Otonomi...

Kemendagri: Bendera Aceh Harus Netral

Monday, 14 Apr 2014 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak agar Pemerintah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) mengganti bendera yang menjadi simbol daerah. Lambang tersebut diminta tidak menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka...

Aceh Tengah Bertekad Tegakkan Syariat Islam

Wednesday, 12 Mar 2014 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH – Bupati Aceh Tengah Nasaruddin mengatakan pemerintahnya tetap komitmen terhadap penegakan Syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat."Kami mendukung penuh penegakan Syariat Islam...

Kemendagri Belum Restui Qanun Tambang

Thursday, 06 Mar 2014 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Hukum Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih mengkaji qanun Pertambangan Mineral dan Batubara yang diterbitkan Pemerintah Aceh. "Sudah masuk...

DPR Aceh Gagal Selesaikan Qanun Syariat Islam

Saturday, 28 Dec 2013 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh telah menyelesaikan dan mengesahkan 18 qanun dari 21 rancangan qanun yang masuk program legislasi (prolega) 2013. "Untuk tahun ini, DPR Aceh sudah...

DPR Aceh Mensahkan Sembilan Qanun

Friday, 27 Dec 2013 22:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima pengesahan sembilan rancangan qanun untuk ditetapkan menjadi qanun. Pernyataan pengesahan menerima pengesahan qanun tersebut disampaikan dalam pendapat akhir...

Qanun Jinayah Perlu Segera Diterbitkan di Aceh

Tuesday, 26 Nov 2013 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, Rusjdi Ali Muhammad menyatakan untuk memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam di provinsi itu perlu secepatnya melengkapi...

Ketika Polisi Syariat Wanita Bertugas Menjaga Pelaksanaan Shalat Jumat

Friday, 25 Oct 2013 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BLANGPIDIE -- Polisi Syariat (Wilayathul Hisbah) wanita menjaga persimpangan dan mengalihkan jalur lalu lintas di kawasan yang berdekatan dengan masjid saat pelaksanaan ibadah shalat Jumat di Desa Meudang...

Audiensi Qanun Menemui Jalan Buntu

Sunday, 14 Apr 2013 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan lanjutan antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terkait evaluasi 13 poin Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menemui jalan buntu....

Aceh Tidak Puas Evaluasi Qanun

Thursday, 11 Apr 2013 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duabelas poin evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sepertinya tidak membuat puas Pemerintah Aceh. Ketua Badan Legislasi DPR Aceh Abdullah...

Presiden SBY Bisa Batalkan Qanun Aceh

Tuesday, 09 Apr 2013 15:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika Pemerintah Daerah (Pemda) dan legislatif Aceh menolak evaluasi yang diberikan Kemendagri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa membatalkan Qanun (Perda) Aceh No. 3 Tahun 2013...

SBY: Fokus pada Pembangunan Aceh

Friday, 05 Apr 2013 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai seharusnya Aceh tidak perlu diributkan dengan adanya qanun tentang lambang dan bendera Aceh. Menurut dia, bukan itu yang menjadi prioritas agenda....

SBY Minta Pemerintah Aceh Hormati Proses Perdamaian

Friday, 05 Apr 2013 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan pernyataan terkait qanun atau Perda tentang bendera dan lambang Aceh. Ia pun meminta agar pemerintah Aceh menghormati proses perdamaian yang...

PPP: Qanun Aceh Langgar Perjanjian Helsinki

Wednesday, 03 Apr 2013 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin menilai persoalan pengibaran bendera Aceh seperti mengungkit masa lalu. Karena lambang bendera Aceh yang disebut mirip dengan lambang gerakan...

Mendagri: Hanya SBY yang Bisa Batalkan Qanun

Wednesday, 03 Apr 2013 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bertemu dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Selain memberikan hasil evaluasi Qanun 3/2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, mediasi dilakukan untuk...

Puan Maharani: Tak Ada Bendera Lain, yang Berkibar Hanya Merah Putih

Wednesday, 03 Apr 2013 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani berharap agar pemerintah bersikap tegas terhadap hal-hal yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seperti kembali munculnya bendera dengan...

SBY: Bendera Aceh Jangan Dibawa ke Sana ke Mari

Monday, 01 Apr 2013 16:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan perhatian pada peraturan daerah (perda) alias qanun di Nangroe Aceh Darussalam. Terutama yang berkaitan dengan bendera Aceh. Ia meminta persoalan tersebut tidak...

Daerah Dilarang Gunakan Bendera Separatis

Monday, 01 Apr 2013 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih terus mengkaji Qanun (Perda Aceh) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan...

Aceh Tak Bisa Seenaknya Tentukan Lambang GAM

Wednesday, 27 Mar 2013 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dinilai tidak bisa seenaknya menentukan lambang daerah secara sepihak. Pemprov diminta berkonsultasi dengan pemerintah pusat.   “Tidak serta merta ditetapkan,” kata politikus Partai...