Thursday, 25 Syawwal 1443 / 26 May 2022

INDEX BERITA

Pimpinan MPR: PPHN Lewat UU tidak Terlalu Kuat

Sunday, 24 Oct 2021 12:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Sebab, jika payung hukumnya adalah sebuah undang-undang, hal tersebut menjadi...

Wakil Ketua MPR: PPHN Bukan Haluan Pemerintah

Sunday, 24 Oct 2021 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah diwacanakan disebutnya masih sekadar konsep. Sehingga, belum ada kepastian bahwa PPHN adalah haluan negara...

Arsul Sani: Pro dan kontra PPHN perlu dibuat matrik

Saturday, 23 Oct 2021 23:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pro dan kontra tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dibuat matrik agar diketahui alasan pihak yang mendukung maupun menolak. "Ini perlu...

Survei: Mayoritas Elite Nilai PPHN Cukup dengan UU

Wednesday, 13 Oct 2021 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Responden kali ini adalah 313 kalangan elite yang terdiri dari akademisi, pimpinan media, tokoh agama,...

Bamsoet: PPHN Sebaiknya tidak dengan Undang-Undang

Monday, 04 Oct 2021 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai adanya urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan. Namun, bentuk hukum penetapannya tak cukup dengan undang-undang. "Bentuk hukum penetapan PPHN...

Mantan Ketua MK: Konflik PPHN Munculkan Tanda Tanya

Tuesday, 14 Sep 2021 14:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan...

Nasdem: Amandemen UUD 1945 Seperti Gempa Tektonik

Monday, 13 Sep 2021 18:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, menilai kekhawatiran sejumlah pihak jika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan bisa membuka 'kotak pandora' mungkin saja terjadi....

Djarot Klaim MPR tak Bahas Wacana Presiden Tiga Periode

Monday, 13 Sep 2021 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, Badan Pengkajian MPR saat ini tengah fokus melakukan kajian terhadap substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Djarot mengatakan,...

Jimly Ajak ICMI Susun Peta Jalan Kebijakan Nasional

Thursday, 09 Sep 2021 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengajak konstituennya untuk menyusun peta jalan kebijakan nasional Indonesia 2025-2045.  Hal yang dia sebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)...

Arsul Sani: Amendemen UUD tidak Boleh untuk Jangka Pendek

Tuesday, 07 Sep 2021 06:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus diperlakukan sebagai ‘The Living Constitution’ atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan jika tidak...

Syarief Hasan Tolak Amendemen UUD, PPHN Cukup Diatur UU

Tuesday, 07 Sep 2021 02:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai, untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup diatur melalui undang-undang (UU). Sehingga, dirinya menolak dilakukan amendemen terbatas UUD NRI...

Bamsoet: MPR Terbuka Bagi Aspirasi Masyarakat Terkait PPHN

Saturday, 04 Sep 2021 19:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan, dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan diskusi...

Ketua MPR Luncurkan Buku Soal Urgensi Hadirkan PPHN

Friday, 03 Sep 2021 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku "Negara Butuh Haluan". Buku itu merupakan seri tulisannya menanggapi reaksi atas Rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan 20014-2019 tentang...

Zulkifli Hasan: Amendemen UUD 1945 Sulit Terjadi

Tuesday, 31 Aug 2021 13:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menilai amendemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sulit terjadi. Zulkifli mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 sebelumnya sudah pernah...

Golkar: Amendemen UUD 1945 tidak Mendesak

Wednesday, 25 Aug 2021 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai, amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan. Sebab, menurut dia, Indonesia saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19...