REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) membutuhkan kajian yang lebih mendalam lagi. Sebab, jika payung hukumnya adalah sebuah undang-undang, hal tersebut menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang tengah diwacanakan disebutnya masih sekadar konsep. Sehingga, belum ada kepastian bahwa PPHN adalah haluan negara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan pro dan kontra tentang Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dibuat matrik agar diketahui alasan pihak yang mendukung maupun menolak. "Ini perlu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indikator Politik Indonesia melakukan survei terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Responden kali ini adalah 313 kalangan elite yang terdiri dari akademisi, pimpinan media, tokoh agama,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai adanya urgensi menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai pedoman pembangunan. Namun, bentuk hukum penetapannya tak cukup dengan undang-undang. "Bentuk hukum penetapan PPHN...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan, konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah pertanyaan. Di antaranya, apakah penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN/GBHN ada jaminan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI, Taufik Basari, menilai kekhawatiran sejumlah pihak jika amandemen undang-undang dasar (UUD) 1945 dilakukan bisa membuka 'kotak pandora' mungkin saja terjadi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan, Badan Pengkajian MPR saat ini tengah fokus melakukan kajian terhadap substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Djarot mengatakan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie, mengajak konstituennya untuk menyusun peta jalan kebijakan nasional Indonesia 2025-2045.  Hal yang dia sebut Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 harus diperlakukan sebagai ‘The Living Constitution’ atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan jika tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai, untuk memunculkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) cukup diatur melalui undang-undang (UU). Sehingga, dirinya menolak dilakukan amendemen terbatas UUD NRI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR, Bambang Soesatyo, mengatakan MPR terbuka bagi siapa saja untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Bahkan, dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan diskusi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meluncurkan buku "Negara Butuh Haluan". Buku itu merupakan seri tulisannya menanggapi reaksi atas Rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan 20014-2019 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menilai amendemen Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sulit terjadi. Zulkifli mengatakan, wacana amendemen UUD 1945 sebelumnya sudah pernah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Idris Laena menilai, amendemen UUD NRI 1945 tidak mendesak untuk dilakukan. Sebab, menurut dia, Indonesia saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi Covid-19...