REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil sementara jajak pendapat oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan, mayoritas masyarakat Indonesia belum mengetahui Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan, keharaman aborsi yang dikeluarkan oleh ulama NU pada Musyawarah Nasional alim ulama beberapa waktu lalu bersumber dari fatwa mayoritas ulama Islam....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PP Kesehatan Reproduksi dinilai masih rawan disalahgunakan. Sebab, beberapa pasal di dalamnya masih terlalu longgar dan dapat menyebabkan berbagai tafsir.“Yang dipandang longar itu, definisi pemerkosaan di...

Peraturan Pemerintah (PP) No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi menuai pro-kontra. PP ini membolehkan aborsi dalam upaya mengatur kejadian kehamilan yang tidak diinginkan, khususnya korban pemerkosaan karena pertimbangan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia mengakui PP Kesehatan Reproduksi atau PP Aborsi rawan dimanfaatkan oknum yang tidak bertangung jawab. Kerawanan pemanfaatan PP No 61/2014 ini karena terdapat kalimat...

PP Aborsi rawan disalahgunakan.Polemik aborsi di Indonesia menjadi hangat kembali dalam satu bulan terakhir.Respons masyarakat yang beragam ini muncul setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014...

JAKARTA -- Kalangan dokter mengusulkan digelarnya diskusi tiga pihak (tripartit) antara Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Polri. Diskusi tripartit untuk mencari titik temu polemik pemberlakuan Peraturan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nahar Nahrawi menegaskan peraturan pemerintah (PP) nomor 61 tahun 2014 tentang aborsi sudah tepat. Nahrawi mengakui sebelum dikeluarkannya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Pro-kontra mengenai PP Aborsi terus bergulir. Kalangan dokter menilai, dokter yang melakukan tindakan aborsi rawan terkena hukuman. Sehingga untuk terlibat dalam melakukan praktik aborsi, dokter membutuhkan jaminan...

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Di tengah polemiknya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai aborsi, serta maraknya kasus pembuangan bayi di Tasikmalaya. Kemarin siang warga Desa Janggala, Kabupaten Tasikmalaya menemumakan satu janin mengambang...

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Rumah sakit daerah di Kabupaten Sukabumi belum menerima secara resmi informasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam ketentuan tersebut salah satunya...

JAKARTA -- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meminta para dokter mematuhi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014. PP 61/2014 ini mengatur masalah aborsi bagi perempuan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wanita korban perkosaan yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan kini dapat memilih untuk melakukan aborsi, namun keputusan tersebut harus disetujui tim kelayakan aborsi yang dibentuk pemerintah. "Tim kelayakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kendati menuai kritik banyak kalangan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berkeras tidak akan merevisi klausul 'aborsi karena perkosaan' dalam PP No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi.Pihak Kemenkes meyakini, keberatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi berkukuh membela Peraturan Pemerintah (PP) No. 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi, atau yang dikenal sebagai 'PP Aborsi'. Demi menglarifikasi aturan yang menjadi kontroversi tersebut,...