Thursday, 5 Syawwal 1441 / 28 May 2020

Thursday, 5 Syawwal 1441 / 28 May 2020

INDEX BERITA

KPU Gelar Uji Publik PKPU Tahapan Pilkada 2020

Saturday, 16 May 2020 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, secara virtual, Sabtu (16/5). Draf...

Simulasi Pilkada Calon Tunggal Tasikmalaya Menuai Protes

Saturday, 17 Oct 2015 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sedang mengelar acara simulasi Pilkada calon tunggal di TPS 4, Dusun Citatah, Desa Sukaherang, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Namun,...

Gubernur Bali: Jangan Pilih Pemimpin Sembako

Sunday, 11 Oct 2015 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dienam kabupaten dan kota Provinsi Bali semakin dekat. Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika mengingatkan masyarakat Bali supaya tidak memilih pemimpin sembako.Artinya,...

MK Diminta Buat Aturan Pelaporan Kecurangan Calon Tunggal

Sunday, 11 Oct 2015 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majunya calon tunggal pada Pilkada serentak Desember mendatang membuat celah kecurangan terbuka lebar. Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) mendesak Mahkamah Konstitusi membuat legal standing yang baku agar...

PKS Jabar Ingin Sapu Bersih Pilkada Serentak

Wednesday, 07 Oct 2015 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- DPW PKS Jabar menargetkan mampu menyapu bersih kemenangan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015. Rasa optimisme ini tumbuh karena persiapan pemenangan telah dilakukan sejak lama."Kami targetkan semuanya...

Banyak DPRD yang Pangkas Anggaran Pilkada

Wednesday, 07 Oct 2015 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memangkas alokasi anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada). Padahal, alokasi anggaran penyelenggran pilkada sudah disetujui berdasarkan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)."Di...

Manado Waspadai Penduduk Asing Jelang Pilkada

Saturday, 03 Oct 2015 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Wali Kota Bitung, Hanny Sondakh mengimbau aparat pemerintahan di kota tersebut mewaspadai penduduk 'asing' yang tidak jelas identitasnya menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2015."Aparat...

Panwaslu Depok Minta KPUD Terbuka dan Komunikatif

Saturday, 03 Oct 2015 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok, Andriansyah meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok lebih terbuka dan komunikatif.“Kami minta KPUD Depok bisa menjalin kerja...

KPU Tangsel Akui Sudah Terima Dana Hibah

Saturday, 03 Oct 2015 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- KPU Kota Tangerang Selatan mengakui adanya dana hibah sebesar Rp 60 miliar. Dana hibah tersebut telah diterima saat tahap perencanaan Pilkada sekitar April-Mei lalu.Hal itu...

Soal Calon Tunggal, MK tak Ingin Ada Kekosongan Hukum

Friday, 02 Oct 2015 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan, keputusan mengenai calon tunggal yang dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sudah tepat. Ia menilai keputusan tersebut diambil...

Penderita Gangguan Jiwa tak Boleh Ikut Pilkada, Eksponen Sipil Protes

Thursday, 01 Oct 2015 22:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Eksponen sipil ramai memprotes keberadaan pasal 57 ayat 3 UU No 8 Tahun 2015. Dimana isinya melarang penderita gangguan jiwa untuk ikut memilih dalam Pilkada.Peneliti Perludem,...

KPU Bentuk Strategi Kampanye Berbeda untuk Calon Tunggal

Thursday, 01 Oct 2015 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah meramu mekanisme Pilkada untuk calon tunggal melalui Peraturan KPU (PKPU) khusus calon tunggal. Nantinya, dalam PKPU tersebut juga diatur mekanisme kampanye...

PKPU Calon Tunggal tak akan Rampung Pekan Ini

Thursday, 01 Oct 2015 16:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah merancang peraturan KPU (PKPU) khusus untuk calon tunggal sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan daerah dengan satu pasangan calon tetap ikut...

Amankan Pilkada, Polres Sleman Siagakan 1.370 Personel

Thursday, 27 Aug 2015 10:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kepolisian Resor Sleman menyiapkan 1.370 personil untuk mengamankan pemilihan Bupati pada Desember mendatang. Kapolres Sleman, AKBP Faried Zulkarnain mengatakan, kekuatan personil yang disiapkan jajarannya disesuaikan dengan...

Kampanye Pilkada Dimulai, Ini yang Bisa Dilakukan Tim Calon

Wednesday, 26 Aug 2015 20:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar 784 pasangan calon yang lolos verifikasi KPU di 261 daerah akan memulai tahapan kampanye pada Kamis (27/8). Namun, berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pilkada kali ini...

Kapolri Larang Anggotanya Bantu Rekapitulasi Suara

Tuesday, 11 Aug 2015 21:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Republik Indonesia gencar melakukan konsolidasi pengamanan Pilkada serentak di Jakarta, Selasa (11/8). Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan, tugas Polri yaitu pengamanan. Karena itu, Badrodin melarang...

Yasonna Akui Sudah Siapkan Rancangan Perppu Pilkada

Monday, 10 Aug 2015 23:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly mengaku telah menyiapkan rancangan atau draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang pemilihan kepala daerah. Perppu ini...

Jokowi Ajak Partai Bertarung Sehat dalam Pilkada Serentak

Monday, 10 Aug 2015 21:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak partai bertarung sehat dalam Pilkada serentak yang akan digelar pada akhir tahun mendatang. Ajakan itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan dalam...

KPU Tegaskan Penundaan Daerah Calon Tunggal

Monday, 10 Aug 2015 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan langsung menetapkan penundaan kepada daerah yang belum memenuhi minimal dua pasangan calon (calon tunggal). Penetapan akan dilakukan jika sampai hingga...

Ada Partai Usung Calon dengan Rekomendasi Palsu di Purbalingga

Thursday, 06 Aug 2015 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengancam pelaku pemalsuan surat rekomendasi pasangan calon kepala daerah ke ranah pidana. ''Kalau memang kami temukan ada oknum pengurus partai...

Sembilan Organisasi di Tangsel Buka Pos Pengaduan Pilkada

Thursday, 06 Aug 2015 16:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sejumlah organisasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membentuk Satuan Petugas (Satgas) untuk melawan praktik politik uang dalam Pilkada 2015. Satgas membuka pos pengaduan hingga Desember...

KPU Belum Tentu Ikuti Rekomendasi Bawaslu

Wednesday, 05 Aug 2015 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengambil keputusan resmi terkait rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai perpanjangan waktu pendaftaran bagi tujuh daerah yang terdapat calon tunggal.Komisioner KPU,...

Perppu Dinilai Mengganggu Jalannya Pilkada Serentak

Wednesday, 05 Aug 2015 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah membuat pemerintah latah menerbitkan Perppu Pilkada. Rancangan Perppu pun sedang dalam pembahasan. Meski begitu,...

KPU Persilakan Pemerintah Keluarkan Perppu

Sunday, 02 Aug 2015 19:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum menyatakan pihaknya siap menerima jika memang pemerintah pusat mengeluarkan Perppu Pilkada. Hal itu terkait dengan PKPU Nomor 12 tahun 2015 yang menyatakan pasangan...

Fahri: Rapat Konsultasi DPR-Presiden Bisa Berkembang ke Isu Lain

Sunday, 17 May 2015 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi, terkait dengan masalah Pilkada 2015, adalah lanjutan dari pertemuan Pimpinan DPR dengan Mendagri....

Golkar Makin Bergejolak Jika Salah Satu Kubu Ikut Pilkada

Friday, 15 May 2015 17:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Pengamat Politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya,  mengatakan Partai Golkar tidak hanya membutuhkan legalitas agar bisa melaju ke Pilkada 2015. Golkar  harus mulai memperkuat hubungan internal...

Golkar Munas Ancol Bersiap Uji Materi PKPU Pilkada

Friday, 15 May 2015 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol berencana melakukan uji materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada. Hal ini dilakukan agar Partai Golkar bisa ikut dalam Pilkada 2015.Ketua...

Jika Kalah, Kubu Agung Mantap Naik Banding

Friday, 15 May 2015 15:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar kubu Munas Ancol akan mengajukan banding jika Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mensahkan kembali SK Kemenkumham. Selain itu kalaupun PTUN memenangkan kubu Aburizal...

Bahas Golkar dan PPP, DPR akan Konsultasi dengan Presiden

Wednesday, 13 May 2015 12:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membicarakan masalah Pilkada 2015. Salah satu agenda yang akan dibahas adalah masalah PPP dan Partai...

Fahri Hamzah: Tak Ada Kesepakatan PKPU Jadi Bom Waktu

Monday, 11 May 2015 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--DPR RI akan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahyo Kumolo Senin (11/5) siang. Pertemuan ini untuk membahas peraturan KPU yang belum ada titik temu. Wakil Ketua DPR...

PPP dan Golkar Diminta tak Lagi Ngotot

Monday, 11 May 2015 16:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Semua kader PPP dan Partai Golkar diminta berjiwa besar menerima pengurus yang sah, sambil menunggu proses hukum yang sedang berlangsung. Saran itu agar PPP dan Golkar...

Ketua KPU Ingatkan Dampak Panjang Revisi UU Pilkada

Sunday, 10 May 2015 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Komisi II DPR RI berencana merevisi terbatas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) dan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah...

Revisi UU Pilkada, KPU: Kalau Mau Diteruskan Ya Harus Ekspres

Saturday, 09 May 2015 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta jika wacana revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada oleh DPR benar dilakukan, revisi harus dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, Peraturan...

Fahri: Revisi UU Agar Pilkada Lebih Punya Legitimasi

Friday, 08 May 2015 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI berencana untuk revisi terbatas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik (Parpol) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).Wakil...

DPR: Revisi UU Pilkada adalah Usulan KPU

Thursday, 07 May 2015 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR, Rambe Kamarul Zaman membantah jika rencana revisi Undang-Undang (UU) Pilkada merupakan ide dari DPR. Ia menegaskan, ide untuk merevisi UU Pilkada justru...

Revisi UU Pilkada Bukti Parpol tak Mampu Selesaikan Konflik

Thursday, 07 May 2015 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Political Communication Institute Heri Budianto mengatakan rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Partai Poltik (Parpol) dan UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) membuktikan ketidakmampuan...

Mendagri: Pemerintah tak Berencana Revisi UU Pilkada

Thursday, 07 May 2015 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Pemerintah tidak berencana umengusulkan revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Terlebih, revisi dilakukan...

Gelisah tak Ikut Pilkada, Kader Golkar Curhat ke Wapres

Thursday, 07 May 2015 12:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD Sulawesi Selatan dari fraksi Partai Golkar yang juga sebagai wakil ketua DPD I Golkar Moh Roem menyampaikan kegelisahan para kader partai Golkar di Sulsel....

PPP: Kalau Mau Ikut Pilkada ya Jangan Berkonflik

Wednesday, 06 May 2015 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR, Hasrul Azwar, menyatakan Revisi terbatas terhadap Undang-undang (UU) Pilkada dan UU Parpol tidak perlu dilakukan. Menurut dia, konflik bukanlah...

Hanura: Revisi UU tak Boleh Hanya Demi Kelompok Tertentu Saja

Wednesday, 06 May 2015 21:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) memilih netral dalam menanggapi wacana revisi terbatas Undang-undang (UU) Pilkada dan UU Parpol. Namun Hanura menegaskan bahwa revisi tidak boleh...