Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

INDEX BERITA

Bukan Pilkada Langsung yang Sebabkan Biaya Politik Mahal

Monday, 25 Nov 2019 06:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana Pilkada tak langsung kembali muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut biaya pilkada mahal dan membuat kepala daerah rentan korupsi. Namun, pakar justru menilai...

Pilkada Langsung atau Partai yang Bermasalah?

Monday, 25 Nov 2019 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Teguh Firmansyah*

Beberapa waktu terakhir, beredar wacana untuk mengevaluasi Pilkada langsung. Musababnya, Pemilihan model ini dianggap sebagai pemicu utama praktik korupsi di daerah.

Pilkada one...

Ridwan Kamil Akui Pilkada Kembali ke DPRD Kurang Tepat

Thursday, 21 Nov 2019 18:58 WIB

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku kurang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia mengatakan, selama ini...

Saan Mustofa Nilai Pilkada Lewat DPRD Sebuah Kemunduran

Wednesday, 20 Nov 2019 07:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung oleh rakyat akan dievaluasi. Pilkada langsung dianggap memiliki mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya. Di antaranya, biaya politik yang sangat...

Waketum Gerindra Nilai Pilkada Lewat DPRD tak Langgar UUD

Wednesday, 20 Nov 2019 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam...

Evaluasi Pilkada Langsung

Wednesday, 13 Nov 2019 21:50 WIB

...

Ketua DPR: Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Perlu Dikaji

Friday, 09 Mar 2018 02:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD agar dikaji secara sungguh-sungguh untuk kemudian dilaksanakan. Dia mengatakan pilkada langsung selama...

Revisi UU Pilkada Jangan Mengubah Hal Fundamental

Wednesday, 21 Jan 2015 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengundang pakar untuk membahas kemungkinan revisi UU Pilkada. Pakar hukum tata negara Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf mengatakan, revisi jangan sampai mengubah...

MA Temui KPU, Ada Apa?

Friday, 09 Jan 2015 23:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pembahasan Perppu Nomor 1/2014 tentang Pilkada Langsung di DPR pekan depan, Mahkamah Agung (MA) menemui Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (9/1). Dalam perppu, MA ditunjuk...

SBY Masih King Maker

Tuesday, 16 Dec 2014 05:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Esthi Maharani Twitter: @sssthi Meski sudah tak lagi menjabat sebagai presiden republik Indonesia, tetapi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih memperlihatkan taring di dunia politik Tanah Air. Hanya dengan sekali dua...

Ketua MPR: Perppu Pilkada Hanya Soal Waktu

Saturday, 13 Dec 2014 17:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan menyatakan, Perppu Pilkada hanya menunggu waktu. Menurutnya, sudah tidak ada lagi hambatan untuk mengesahkan Perppu Pilkada. Karena, sebagian besar kalangan, khususnya di parlemen,...

Soal KMP dan KIH di DPR, Politikus PDIP Tagih Janji Setya Novanto

Saturday, 13 Dec 2014 16:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait (Ara) berkomentar tentang isu keretakan yang saat ini sedang melanda kubu Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen.  Menurutnya, konflik yang terjadi...

Soal Perppu Pilkada, Politikus PDIP: Golkar Kembali ke Jalan yang Benar

Saturday, 13 Dec 2014 15:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan Partai Golkar untuk mendukung Perppu Pilkada dilihat sebagai tindakan yang tepat. Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Maruarar Sirait menyambut baik komitmen yang dibuat Ketua Umum Partai Golkar...

PAN: Ikatan KMP tidak Ideologis

Friday, 12 Dec 2014 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Teguh Juwarno mengakui tak ada ikatan ideologis di antara partai Koalisi Merah Putih (KMP). Karenanya, wajar jika kemudian muncul prediksi...

Ical: Golkar Dukung Pilkada tak Langsung, eh Maaf...

Wednesday, 10 Dec 2014 21:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dinilai menyalahi putusan munas Bali terkait Perppu Pilkada. Menanggapi hal itu, Ical menyatakan, putusan dalam munas hanya bersifat rekomendasi. "Dalam...

Ini Penjelasan Fahri Soal Perppu Pilkada, KMP dan SBY

Wednesday, 10 Dec 2014 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memaparkan mengenai Perppu Pilkada dan konteksnya dengan Koalisi Merah Putih (KMP).  Melalui akun twitter @Fahrihamzah, ia menjelaskan kalau konteks kelahiran...

Bagi SBY, Golkar Dukung Perppu Pilkada Merupakan Sinyal

Wednesday, 10 Dec 2014 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, Partai Golkar mendukung Perppu Pilkada. Ia melihat, hal itu sebagai sinyal bagus bagi kelancaran memuluskan perppu tersebut.  "Pak...

Fadli Zon: Kita Masih Setuju Perppu, Belum Ada Penolakan Tertulis

Tuesday, 09 Dec 2014 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rekomendasi Partai Golkar untuk menolak Perppu Pilkada menuai polemik. Inisiator Perppu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dinilai mulai merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sebab, Koalisi Merah...

Legislator Demokrat Harap Pertemuan Jokowi-SBY Loloskan Perppu Pilkada

Tuesday, 09 Dec 2014 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo berharap, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (8/12) dapat memperkuat kemungkinan...

Jokowi Bisa Tunjuk Kepala Daerah Jika Perppu Pilkada Ditolak DPR

Monday, 08 Dec 2014 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Reform Institute, Yudi Latif mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menunjuk 246 kepala daerah tingkat gubernur dan kabupaten/ kota jika DPR menolakan Perppu Pilkada....

Ini Pengakuan Penyebab Golkar Khianati Kesepakatan dengan SBY

Friday, 05 Dec 2014 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Apa sebenarnya yang membuat Partai Golkar mengingkari kesepakatan dengan Partai Demokrat dalam mendukung Perppu Pilkada Langsung?. Dalam rekaman pertemuan yang diduga merupakan pertemuan antara Panitia Penyelenggara...

Golkar Ingkar Janji, Demokrat: Sakitnya Gimana Gitu...

Friday, 05 Dec 2014 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjend Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyayangkan sikap Partai Golkar yang ingkar dengan perjanjian untuk mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung yang diterbitkan oleh...

Mendagri: Penolakan Perppu Pilkada akan Permalukan SBY

Friday, 05 Dec 2014 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan cukup optimis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada Langsung akan diterima Dewan Perwakilan Rakyat...

Pengamat Lebih Setuju Perppu Pilkada Diterima, karena...

Friday, 05 Dec 2014 02:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Asep Warlan Yusuf mengaku lebih setuju jika Perppu Pilkada disahkan. Karena perppu itu bisa membawa masyarakat ikut berpartisipasi dalam dunia pemerintahan. "Mereka juga...

SBY Minta Demokrat Gandeng PDIP dan KIH Demi Pilkada Langsung

Friday, 05 Dec 2014 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Munas IX Partai Golkar secara resmi menolak Perppu Pemilihan Kepala Daerah langsung. Hal ini juga terungkap kala Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta anggota partai untuk...

PG Tolak Pilkada Langsung, SBY: Itu, Ingkar Kesepakatan

Friday, 05 Dec 2014 00:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Munas IX Partai Golkar secara resmi menolak Perppu Pemilihan Kepala Daerah langsung. Hal ini juga terungkap kala Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta anggota partai untuk...

Demokrat Tegaskan Sikap Perjuangkan Perppu Produk SBY

Thursday, 04 Dec 2014 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Didik Mukrianto menegaskan partainya akan memperjuangkan disetujuinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada DPRD. Hal ini karena perppu tersebut produk presiden yang...

Jika Perppu Pilkada Ditolak, Bagaimana dengan Bawaslu?

Wednesday, 26 Nov 2014 20:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib Perppu No 1/2014 tentang Pilkada masih menunggu persetujuan DPR. Namun, Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mempersiapkan...

Soal Perppu Pilkada, Tjahjo Sudah Kontak Pimpinan DPR

Thursday, 30 Oct 2014 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tetap dalam posisi memperjuangkan pilkada langsung. Pemerintah pun akan mengupayakan lobi lebih intensif agar DPR menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan Presiden...

Ini Opsi Solusi Perppu Pilkada dari DPR

Thursday, 30 Oct 2014 17:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR sudah yang baru saja terbentuk kemarin, Rabu (29/10) langsung tancap gas untuk bekerja. Komisi yang diketuai Rambe Kamarul Zaman itu akan menjadikan Perppu...

DPR Terpecah, Pengamat: Perppu Pilkada Bisa Buat Tambah Rumit

Thursday, 30 Oct 2014 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat pemilu Said Salahudin mengatakan, keluarnya Perppu Pilkada pada 2 Oktober lalu sebenarnya memang penuh keganjilan. Perppu tersebut sarat dengan perbedaan pandangan politik. "Ini bisa timbulkan persoalan...

Dualisme di DPR Dikhawatirkan Pengaruhi Perppu Pilkada

Thursday, 30 Oct 2014 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dualisme yang terjadi di DPR dikhawatirkan memberi efek negatif terhadap isu strategis yang harus dibahas dalam waktu dekat. Seperti Perppu Nomor 1/2014.  Karena pengambilan keputusan tidak akan...

Kemendagri Diminta Segera Bahas Anggaran Pilkada Serentak 2015

Tuesday, 28 Oct 2014 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pembahasan anggaran pilkada 2015 sesuai Perppu Nomor 1/2014 harus menjadi prioritas jangka pendek yang dilakukan...

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (2-habis)

Tuesday, 21 Oct 2014 19:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

13 Kesepakatan KPU dan Bawaslu Terkait Perppu Pilkada (1)

Tuesday, 21 Oct 2014 19:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

KPU dan Bawaslu Sepakat Tindak Lanjuti Perppu Pilkada

Tuesday, 21 Oct 2014 18:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menggelar rapat koordinasi menindaklanjuti Perppu Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua lembaga itu...

Kemendagri: Tak akan Ada Kekosongan Hukum Terkait Pilkada

Wednesday, 15 Oct 2014 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan mengatakan tak akan terjadi kekosongan hukum dalam melaksanakan pilkada. Jika Perppu Nomor 1 dan 2/2014 ditolak oleh DPR, maka akan berlaku...

MK Minta Penggugat Cabut Gugatan Perkara UU Pilkada

Monday, 13 Oct 2014 15:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para pemohon uji materi UU Pilkada mencabut gugatannya. Sebab, Perppu yang dikeluarkan pemerintah secara langsung telah menggugurkan pokok perkara pelakasanaan pilkada DPRD.“Jadi...

'Itu Bisa Jadi Indikator Kalau Konflik KMP dan KIH Masih Berlanjut'

Saturday, 11 Oct 2014 22:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan di parlemen terkait UU Pilkada yang dimenangkan oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) beraroma kuat hanya untuk memburu kekuasaan. Sehingga menimbulkan konflik yang akan terus...

Apa yang Dipilih Santri? Pilkada Langsung atau Lewat DPRD

Saturday, 11 Oct 2014 18:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sebanyak 85,4 persen dari 240 santri yang mondok atau nyantri pada 24 pesantren di Jawa Timur mendukung pilkada langsung. "Hanya 10,7 persen yang menghendaki pilkada lewat DPRD dan...

Perppu Pilkada Terancam Ciptakan Ketidakpastian Hukum

Saturday, 11 Oct 2014 17:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin mengatakan penerbitan Perppu Pilkada justru berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. "Sebab, dalam hal perppu dimaksud mendapatkan penolakan dari...

Fitra Sebut Pilkada Langsung Malah Hemat Rp 7 Triliun

Friday, 10 Oct 2014 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) pelaksanaan pilkada langsung justru dapat menghemat anggaran sekitar Rp 7 triliun. "Kalau dihitung, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak langsung atau oleh...

PPI Belanda Dukung Perppu Pilkada

Thursday, 09 Oct 2014 07:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DELFT -- Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014. Perppu itu mencabut UU Nomor 22/2014 tentang pilkada langsung. "Dukungan ini merupakan kesepakatan Dewan...

Soal Perppu Pilkada, DPD Diminta Ikut Berperan

Wednesday, 08 Oct 2014 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPD dianggap mempunyai peran sebagai alat penekan terhadap DPR terkait peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pilkada langsung. "Alasannya, masalah pilkada adalah terkait langsung dengan tugas dan tanggung...

Tolak Pilkada Lewat DPRD, Daerah Disarankan Buat Perda

Tuesday, 07 Oct 2014 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Johanes Tuba Helan memastikan, DPR akan menolak Perppu Pilkada yang diajukan presiden. "UU Pilkada lahir atas keinginan Koalisi...

KPU: Kami akan Periksa Dulu Bunyi Perppu Pilkada

Tuesday, 07 Oct 2014 05:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner KPU Pusat Hadar Nafis Gumay mengatakan perlu dilakukan penyesuaian peraturan terkait pelaksanaan pilkada dengan adanya UU Pilkada yang baru dan penerbitan perppu. "Perppu langsung berlaku dan...

Sekjen Gerindra: Saya Belum Baca Perppu Pilkada

Monday, 06 Oct 2014 23:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) menghormati peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). KMP menilai Perppu...

Perppu Pilkada Dikeluarkan karena Penilaian Subjektif SBY?

Monday, 06 Oct 2014 23:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Substansi Perppu Pilkada dianggap tak berbeda dengan usulan Partai Demokrat terkait opsi pilkada langsung dengan 10 perbaikan.   "Itukan sebenarnya (10 perbaikan dalam pilkada langsung). Makanya, ke...

Untuk Pilkada 2015, Mendagri Sebut KPU Bisa Gunakan Perppu

Monday, 06 Oct 2014 22:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menggunakan Perppu Nomor 1/2014 sebagai landasan menyusun peraturan pelaksanaan pilkada pada 2015.  "Saya sudah bicara dengan Ketua KPU, bahwa KPU sudah bisa...

Isi Perppu SBY Sama dengan RUU Pilkada? Ini Kata Mendagri

Monday, 06 Oct 2014 21:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan isi Perppu Pilkada berbeda dengan draf RUU Pilkada yang pernah disampaikan pemerintah ke DPR. "Ada sedikit perubahan, ada penambahan dan pengurangan. Jadi ini...