Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

Saturday, 13 Rabiul Akhir 1442 / 28 November 2020

INDEX BERITA

Perludem: Kebutuhan Perppu Pilkada Mendesak 

Saturday, 03 Oct 2020 13:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai kebutuhan terkait hadirnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perludem) pilkada mendesak. Hal tersebut menyusul keputusan pemerintah tetap...

DPR Harap Pemerintah Segera Terbitkan Perppu Pilkada

Tuesday, 29 Sep 2020 07:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahapan pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 digelar kurang dari tiga bulan lagi. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengimbau agar pemerintah segera menerbitkan Peraturan...

DPR Tetap Sarankan Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada

Monday, 28 Sep 2020 22:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyarankan agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. Azis mengatakan, salah satu alasan mengapa pemerintah perlu...

Wakil Ketua DPR Sebut Masih Cukup Waktu Bahas Perppu Pilkada

Sunday, 27 Sep 2020 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Azis Syamsuddin mengatakan, DPR RI sebenarnya masih mempunyai waktu untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)...

PKS: Perppu untuk Pastikan Pilkada tidak Horror

Wednesday, 23 Sep 2020 09:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS  DPR RI Netty Prasetiyani mendorong agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pilkada. Menurutnya peraturan yang ada saat ini...

Pilkada Lanjut, Pemerintah Enggan Terbitkan Perppu

Tuesday, 22 Sep 2020 10:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang (UU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlaku saat ini hanya mengatur tata cara pemilihan dalam kondisi normal, sehingga dinilai berpotensi menimbulkan kerumunan massa dan risiko...

Fraksi PKS Desak Pemerintah Keluarkan Perppu Pilkada

Tuesday, 22 Sep 2020 10:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak agar pemerintah mengeluarkan perppu yang mengatur tekait penerapan protokol covid-19, larangan, dan sanksi tegas terhadap calon kepala daerah yang melanggar protokol...

DPR Harap Perppu Pilkada Atur Sanksi Tegas Pelanggar Prokes

Monday, 21 Sep 2020 18:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Sebab, keselamatan...

Pilkada, Perlu Perppu untuk Memperketat Protokol Covid-19

Monday, 21 Sep 2020 07:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Pilkada serentak 2020. Anggota Komisi II DPR Agung Widyantoro meminta agar pemerintah fokus...

Pemerintah Siapkan Dua Opsi Perppu Pilkada di Tengah Pandemi

Sunday, 20 Sep 2020 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan...

DPR Dukung Adanya Perppu Pilkada demi Keselamatan Masyarakat

Sunday, 20 Sep 2020 19:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mendukung diadakannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Dia mengaku sepakat selama keberadaan...

Soal Perppu Pilkada, Pakar: Jangan Basa-Basi

Friday, 18 Sep 2020 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) disebut tengah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada...

Gerindra Dukung Perppu Penegakan Protokol Covid di Pilkada

Friday, 18 Sep 2020 16:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra mendukung adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan pilkada...

KPU: Ada Peluang Penerbitan Perppu Penegakan Protokol Covid

Friday, 18 Sep 2020 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkapkan, adanya peluang penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penegakan pelanggaran protokol Covid-19 pada pemilihan kepala daerah (Pilkada)...

Pengamat Usulkan Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada

Friday, 18 Sep 2020 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengusulkan, agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (Perppu) terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). Qodari menilai, hal...

DPR Sahkan Perppu Penundaan Pilkada 2020 Jadi Undang-Undang

Tuesday, 14 Jul 2020 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang (UU). UU tersebut...

Mendagri: Semua Fraksi DPR Setuju Perppu Pilkada Jadi UU

Tuesday, 30 Jun 2020 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, semua semua fraksi di Komisi II DPR RI menyepakati Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan...

DPR-Pemerintah Setuju Perppu Pilkada Dibawa ke Paripurna

Tuesday, 30 Jun 2020 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR dan Pemerintah menggelar agenda rapat pengambilan keputusan tingkat I Rancangan Undang-undang (RUU) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas...

Hakim MK: Sepanjang 2019 tak Ada Pengujian Perppu Dikabulkan

Thursday, 25 Jun 2020 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh menyebut sepanjang 2019 tidak ada pengujian peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Ini di antaranya karena di tengah...

Perppu Pilkada Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Tuesday, 09 Jun 2020 14:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon gugatan adalah Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban...

Ketua KPU: Pilkada Digelar Desember tak Bisa Mundur Lagi

Friday, 29 May 2020 06:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, pilkada serentak tetap akan digelar pada Desember 2020 dan tidak mungkin ditunda lagi. Hal itu sesuai dengan ketentuan...

Komisi II akan Rapat dengan Kemendagri Bahas Nasib Pilkada

Monday, 25 May 2020 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akan menggelar rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu (27/5) mendatang. Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi mengungkapkan agenda...

Politikus PDIP Nilai tak Pantas Pilkada Digelar Akhir Tahun

Tuesday, 19 May 2020 10:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Komarudin Watubun mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2021....

Komisi II DPR Tunggu Pemerintah Serahkan Perppu Pilkada

Thursday, 07 May 2020 13:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan masih menunggu Pemerintah menyampaikan secara resmi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Perppu 2/2020)...

Pakar Nilai Perppu Pilkada Masih Menggantung

Thursday, 07 May 2020 13:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indekstat Consulting and Research menilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 masih menggantung secara substansi penyelenggaran. Perppu menyebutkan pemungutan suara dapat ditunda dan...

Perludem: Pemerintah Terlalu Paksakan Pilkada pada Desember

Thursday, 07 May 2020 04:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintah terlalu memaksakan diri untuk menggelar pemungutan suara Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Hal itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah...

Tiga Catatan Penting Bawaslu untuk Perppu Penundaan Pilkada

Wednesday, 06 May 2020 22:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan tiga catatan penting untuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 yang baru saja diterbitkan...

Bawaslu: Masih Ada Ketidakpastian Pelaksanaan Pilkada 2020

Wednesday, 06 May 2020 20:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan mengatakan, masih ada sisi ketidakpastian dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Pemungutan suara...

Nasib Pilkada Jika Pandemi Masih Berlangsung Hingga Desember

Wednesday, 06 May 2020 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika

Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (4/5), telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Perppu ini mengatur penundaan Pilkada 2020 menjadi...

Perludem: Perppu Pilkada Masih Menyimpan Kegamangan

Wednesday, 06 May 2020 10:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada masih menyimpan kegamangan dan situasi ketidakpastian pelaksanaan Pilkada...

Pramono: Perppu Pilkada Atur Lebih Tegas Kewenangan KPU

Wednesday, 06 May 2020 06:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan kewenangan kepada KPU melakukan penetapan penundaan pilkada dan pelaksanaan pemilihan lanjutan. Kewenangan itu diatur dalam Peraturan...

Pilkada Diundur Desember, Bagaimana Jika Covid Belum Reda?

Tuesday, 05 May 2020 20:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pemunduran jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Perppu tersebut resmi diundangkan pada Senin (4/5). 

Perppu...

Jokowi Terbitkan Perppu, Pilkada 2020 Resmi Ditunda

Tuesday, 05 May 2020 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada). Perppu ini mengatur penundaan Pilkada 2020 menjadi Desember dari jadwal semula...

Bawaslu: Belum Ada Perppu, Pilkada Belum Tentu Ditunda

Tuesday, 05 May 2020 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada sebagai dasar hukum penundaan pemilihan serentak 2020 belum terbit hingga kini. Dengan demikian, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI,...

Komnas HAM Minta Pemerintah Lekas Terbitkan Perppu Pilkada

Tuesday, 05 May 2020 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan presiden untuk lekas mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi dasar penundaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemerintah diminta...

Perppu Pilkada Belum Terbit, Nasib Pilkada Dipertanyakan

Monday, 04 May 2020 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan nasib penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada belum ditetapkan. Sedangkan, Komisi Pemilihan...

DPR Minta Pemerintah Segera Kirim Perppu Penundaan Pilkada

Sunday, 03 May 2020 00:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diminta segera mengirimkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penundaan pemilihan kepala daerah 2020 ke DPR, agar proses bisa segera diterbitkan. Anggota Komisi II DPR Mardani...

Bawaslu Harap Ada Pasal Sapu Jagat di Perppu Pilkada

Friday, 01 May 2020 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan berharap, ada pasal sapu jagat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. Pasal itu untuk mengatur semua permasalahan yang...

Perppu Pilkada Penting Atur Masa Jabatan Kepala Daerah

Wednesday, 29 Apr 2020 21:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas menilai Peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk Pemilihan kepala daerah serentak 2020 penting mengatur masa jabatan bagi kepala daerah terpilih....

Pegiat Pemilu Tetap Usul Pilkada Digelar Tahun Depan

Wednesday, 29 Apr 2020 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pegiat pemilihan umum mengusulkan pemungutan suara Pilkada 2020 digelar pada 21 September 2021. Sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang...

Pegiat Pemilu Tetap Usul Pilkada Digelar September 2021

Wednesday, 29 Apr 2020 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pegiat pemilu tetap mengusulkan pemungutan suara Pilkada 2020 digelar pada 21 September 2021. Sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada...

Pemerintah Didesak Segera Tetapkan Perppu Pilkada 

Wednesday, 29 Apr 2020 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mendesak pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada. Perppu menjadi dasar hukum bagi...

Kemendagri: Draf Perppu Pilkada Selesai

Wednesday, 22 Apr 2020 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengatakan, tim dari tiga kementerian telah merampungkan draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada.

Draf tersebut telah disampaikan...

Pilkada Desember, KPU: Perppu Harus Keluar April

Sunday, 19 Apr 2020 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai payung hukum harus diterbitkan pada April ini jika pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan...

Legislator: Perppu Pilkada tak Detail Atur Waktu Pemungutan

Thursday, 16 Apr 2020 17:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada tak mengatur detail soal waktu pemungutan suara pemilihan serentak 2020. Menurut...

Perludem: Perppu Pilkada Harus Sudah Disahkan April

Wednesday, 08 Apr 2020 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Titi...

KPU Usul Revisi Dua Pasal agar Perppu Pilkada Cepat Terbit

Tuesday, 07 Apr 2020 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI hanya fokus mengusulkan revisi dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atas penundaan Pilkada 2020 akibat pandemi virus...

Perppu Penundaan Pilkda Sebaiknya Terbit Sebelum Akhir Mei

Saturday, 04 Apr 2020 19:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penundaan Pilkada serentak sebaiknya diterbitkan sebelum akhir Mei 2020. Sebab,...

Perludem Desak Presiden Terbitkan Perppu Pilkada

Friday, 27 Mar 2020 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada. Hal ini dalam rangka menunda pemungutan suara serentak...

Sleman Siagakan Pengamanan Pilkada Hingga Kecamatan

Monday, 19 Oct 2015 06:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Mengingat suasana politik yang semakin memanas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman pun menyiapkan kesiagaan pengamanan pemilihan kepala daerah hingga tingkat kecamatan. Kepala Satpol PP Sleman, Joko Supriyanto...