Thursday, 7 Jumadil Awwal 1444 / 01 December 2022

INDEX BERITA

Legislator Harap Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

Sunday, 13 Nov 2022 19:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sampai saat ini belum keluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pemilu usai menetapkan 3 Daerah Otonomi Baru (DOB). Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizami Karsayuda, mendorong...

KPU RI: Penyeragaman Masa Jabatan KPU Daerah Butuh Kompensasi Rp 147 M

Monday, 07 Nov 2022 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengusulkan agar jabatan komisioner KPU daerah diseragamkan mulai 2023. Jika pemerintah menerima usulan tersebut, dibutuhkan dana kompensasi ratusan miliar rupiah bagi...

Komisi II DPR Targetkan Perpu Pemilu Rampung Desember

Monday, 07 Nov 2022 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menargetkan pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Pemilu rampung pada Desember. Hal itu perlu dilakukan guna mengakomodasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di...

Soal Perppu Pemilu, Legialstor: Mudah-mudahan Dibahas dengan Pemerintah Pekan Depan

Saturday, 01 Oct 2022 07:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi II DPR RI dan Pemerintah berencana membicarakan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pemilu pada pekan depan. Pembicaraan Perppu harus mendengarkan pendapat para penyelenggara pemilu karena yang...

Pemerintah Disarankan Keluarkan Perppu Pemilu, Dampak Pemekaran Papua

Monday, 04 Jul 2022 07:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, menyarankan agar pemerintah keluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai langkah terkait usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal status Pemilu...

Komisi II: Penerbitan Perppu Lebih Cepat Dibanding Revisi UU Pemilu

Thursday, 30 Jun 2022 13:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung memastikan akan dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini sebagai dampak...

Legislator PDIP Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu Pemilu

Tuesday, 09 Nov 2021 14:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo mendorong pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu dan Pilkada. Legislator dari fraksi PDIP itu menilai perubahan...

Hamdan Zoelva: Perppu Pemilu Sangat Mungkin Dilakukan

Friday, 24 Sep 2021 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilu sangat mungkin dilakukan. Potensi masalah teknis pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang ditimbulkan akibat regulasi yang ada memenuhi...

Wakil Ketua Komisi II: tak Perlu Perppu untuk Pemilu 2024

Friday, 04 Jun 2021 19:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan poin-poin yang dibahas dalam persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sejauh ini tidak memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Legislator PKB Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Pemilu

Monday, 24 May 2021 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyarankan presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Pemilu, mengantisipasi berbagai hal yang belum diatur dalam...

Anggota DPR: Perppu Pemilu Dinilai tidak Mendesak

Wednesday, 17 Feb 2021 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mohamad Muraz memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan hak dan wewenang presiden untuk kemaslahatan masyarakat. Namun ia menilai Perppu terkait Pemilu...

Mendagri Sebut Perppu Pemilu Belum Mendesak Diterbitkan

Friday, 28 Apr 2017 11:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang Pemilu belum mendesak dikeluarkan karena pembahasan revisi UU Pemilu masih memiliki cukup waktu. "Kenapa harus...

Abaikan Sebaran Suara Provinsi, KPU Perlu Perppu

Thursday, 05 Jun 2014 19:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa memutuskan sepihak presiden dan wakil presiden 2014 terpilih hanya berdasarkan perolehan...

Mendagri Berharap KPU Selesaikan Rekapitulasi Hari ini

Friday, 09 May 2014 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sangat berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dapat menyelesaikan rekapitulasi nasional Jumat (9/5) ini. Pihaknya akan mengawal proses tersebut hingga ada...

Perppu Tak Bisa Selamatkan KPU dari Sanksi Pidana

Friday, 09 May 2014 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) atas waktu penetapan hasil rekapitulasi suara nasional dinilai tak bisa menyelamatkan Komisi Pemilihan Umum dari sanksi pidana karena memundurkan tahapan pemilu.Menteri...