REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) Dr. H.  M. Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap Tim Hukum Front Pembela Islam (FPI) menyiapkan langkah hukum,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ismail Yusanto, menyatakan HTI memberi dukungan penuh kepada Partai Bulan Bintang (PBB). Menurut dia, bentuk dukungan tersebut tidak menyalahi prinsip...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, meminta masyarakat untuk tidak membawa persoalan terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) keluar dari ranah hukum. "Ikuti saja proses...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nahdlatul Ulama (NU) menyambut baik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan yang diajukan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terhadap Kementerian Hukum dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menghadirkan tiga saksi dalam sidang lanjutan gugatan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (29/3)....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Status badan hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dicabut melalui surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017. Pencabutan...

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, kepala daerah harus selalu mengawasi keberadaan organisasi masyarakat di daerah supaya sejalan dengan Negara Kesatuan RI. Apalagi jumlah ormas cukup...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli agama dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU), KH Ahmad Ishomuddin menyatakan bahwa organisasi Hizbut Tahrir internasional menentang paham-paham demokrasi. Karena peraturan perundang-undangan dalam paham demokrasi dibuat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam persidangan gugatan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persidangan gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta, Kamis (1/2). Agenda...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyerahkan bukti tambahan terkait gugatan pembubaran organisasi massa (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tata...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan HAM I Wayan Sudirta mengatakan, saksi fakta yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam sidang gugatan Surat Keputusan Menteri Hukum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, hari ini kembali menggelar sidang lanjutan gugatan SK Kemenkumham yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).  Seorang saksi fakta bernama Noviar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Kamis (25/1), kembali menggelar sidang lanjutan terkait gugatan terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembubaran organisasi Hizbut Tahrir...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Video Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta, diputar dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta....

Oleh: Ma'mun Murod Al-Barbasy, Direktur Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) FISIP UMJ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah dibubarkan Pemerintah tanpa melalui proses yang lazim sebagaimana amanat UU Nomor 17/2013...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai pihak penggugat masih memperkarakan pembubaran ormas HTI oleh pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai pihak tergugat dalam...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui kuasa hukumnya, menolak replik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait gugatan pencabutan status badan hukum ormas tersebut oleh pemerintah. "Tergugat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum dari Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) Mohamad Adli Hakim menyatakan, pihaknya tidak puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan uji materi terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak tujuh gugatan uji materi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Penolakan tersebut disebabkan pemerintah sudah mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-undang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Hafzan Taher menilai gugatan yang diajukan oleh perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sudah tidak memiliki kedudukan hukum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu memastikan Undang Undang (UU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) nomor 16 tahun 2017 yang sebelumnya Perppu nomor 2 tahun 2017, tetap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani meminta Undang-Undang (UU) Nomor 16/2017 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan alasan pemerintah menerbitkan Perppu Ormas yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Jokowi mengatakan, ideologi Pancasila merupakan kesepakatan negara Indonesia.Karena...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan sebagaimana dirinya telah menerapkan dalam setiap kebijakan.Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri Pembukaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pencabutan permohonan pengujian Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Para pemohon menarik kembali permohonan itu dengan alasan Perppu tersebut sudah dikadikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas) menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Dr Hamka (Uhamka) mengusulkan kepada PP Muhammadiyah untuk menggugat Undang Undang (UU) Ormas. Usulan ini merupakan hasil Forum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon mengatakan, pernyataan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang (UU) Ormas yang baru merupakan bentuk pengakuan adanya kekurangan dari tersebut. Fadli menilai, kekurangan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan konten revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017, tidak bisa dibatasi pada kesepakatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menegaskan, Fraksi PKS tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil langkah revisi UU Ormas. Ia menegaskan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak ingin memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera merevisi Undang Undang (UU) Ormas. Walaupun posisi PPP dalam rapat Paripurna lalu,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya tidak akan mengajukan inisiatif usulan revisi atas UU Ormas. "Kami tidak menginisiasi dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai poin revisi Undang-undang hasil pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas tidak terbatas dengan poin tertentu, baik poin yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menanggapi sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla atas sikap politik Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Presiden...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat telah menyerahkan usulan rancangan revisi UU Ormas ke Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Fadli menyatakan pimpinan DPR RI...

...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR memastikan juga akan mengusulkan revisi undang-undang hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Setelah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap, fraksi PAN di DPR mendukung penuh sejumlah fraksi yang hendak mengusulkan revisi Undang-Undang hasil pengesahan Perppu Ormas....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria pesimistis Perppu No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang baru disetujui menjadi undang-undang direvisi pada 2017....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, revisi terhadap Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 diharapkan selesai sebelum pelaksanaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan tidak memiliki kewenangan khusus dalam pemberlakuan Undang-Undang no. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Sebab, dalam UU tersebut tidak terdapat pasal pidana."Polri itu menjalankan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menanggapi sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas No 2 Tahun 2017 tentang Ormas....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Komisi II DPR RI Riza Patria mengatakan, Undang-Undang (UU) Ormas yang baru disahkan merupakan bukti pemerintah saat ini tidak aspiratif. Pasalnya, kata dia, jika UU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) Soedarmo mengatakan, pemerintah tidak akan melakukan revisi terhadap poin ajaran yang bertentangan dengan Pancasila...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman of the Democratic Party Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) urged the government to postpone the implementation of Mass Organizations (Ormas) law. He said, several articles in the...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali angkat bicara soal perlunya revisi UU Ormas yang baru saja disahkan DPR. SBY, sapaan Yudhoyono, mendesak agar beleid...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...