Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

Friday, 11 Ramadhan 1442 / 23 April 2021

INDEX BERITA

Pemkot Larang ASN Keluar Kota di Masa Mudik dan Lebaran

Friday, 09 Apr 2021 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melarang aparatur sipil negara (ASN) bepergian keluar kota selama masa mudik dan libur lebaran 2021. Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, kebijakan ini dikeluarkan...

Lima Kasus Positif Covid-19 di Lampung dari Luar Kota

Wednesday, 22 Jul 2020 21:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Lampung sejak 18 Maret hingga 22 Juli 2020 sebanyak 237 orang. Pada Rabu (22/7), terdapat penambahan pasien...

Pemkab Bogor Bolehkan PNS Lakukan Perjalanan Dinas

Tuesday, 14 Jul 2020 23:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIBINONG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor Jawa Barat mulai membolehkan para pegawai negeri sipil (PNS) untuk melakukan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar kota.

"Perjalanan lokal sudah berjalan. Kalau untuk...

Kemenhub: Perjalanan Dinas Dominasi Perjalanan KA-Pesawat

Wednesday, 20 May 2020 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Perhubungan menyatakan berdasarkan evaluasi terhadap Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, perjalanan dinas lembaga pemerintah, BUMN, dan swasta mendominasi perjalanan kereta api dan penerbangan...

Cara Pemprov Jabar Hemat Perjalanan Dinas

Wednesday, 19 Feb 2020 04:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menggandeng empat perusahaan penyedia layanan booking tiket dan hotel online untuk keperluan perjalanan dinas ASN Pemprov dan DPRD Jabar. Penandatanganan...

Tiket Perjalanan Dinas Pemprov Jabar Kini Online

Wednesday, 12 Feb 2020 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG---Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa menjalin kerja sama dengan empat aplikator penyedia jasa tiket online.

Menurut Kepala Biro Pengadaan dan Jasa...

Kemendagri Hanya Membatasi Kepala Daerah ke Luar Negeri

Monday, 22 Jul 2019 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan tak akan menghambat izin Kepala Daerah untuk ke luar negeri. Izin akan diberikan setelah Kemendagri melakukan koordinasi dengan pihak...

Mendagri: Ada Gubernur Hampir Tiap Pekan ke Luar Negeri

Monday, 22 Jul 2019 13:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, surat pemberitahuan prosedur operasional standar (POS) pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri untuk para kepala daerah ditujukan untuk seluruh...

JK Harap Kepala Daerah Kurangi Perjalanan Dinas

Wednesday, 17 Jul 2019 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kepala daerah dan jajarannya mengurangi frekuensi jumlah perjalanan dinas ke luar kota. Menurut JK, itu bagian penghematan guna menekan defisit anggaran...

Tiket Pesawat Mahal, Pemkot Pangkas Biaya Perjalanan Dinas

Monday, 24 Jun 2019 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pemerintah Kota Surakarta, Jawa Tengah, melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas. Efisiensi diterapkan seiring kenaikan tarif pesawat terbang sejak sebelum Lebaran 2019."Apalagi pada tahun ini terjadi penurunan...

Kementerian Agama Atur Perjalanan Dinas Istri Pejabat

Wednesday, 07 Nov 2018 02:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) mengatur perjalanan dinas istri pejabat. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Sekjen No 7220 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan oleh Istri...

Bagaimana Fikih Biaya Perjalanan Dinas yang Dipersingkat?

Thursday, 18 Jan 2018 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  Fikih Islam terkait perjalanan dinas pegawai ke suatu tempat yang dipersingkat, dari hari yang lebih banyak menjadi lebih sedikit. Pengasuh: Dr Oni  Sahroni, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama...

Gubernur Ini akan Pajang Seluruh Biaya Perjalanan Dinas di Media

Wednesday, 20 Apr 2016 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merencanakan akan memajang seluruh perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi (pemprov) setempat termasuk perjalanan dinasnya sendiri. "Rencananya saya akan...

Gubernur Bali: Kurangi Perjalanan Dinas Pejabat

Saturday, 05 Dec 2015 09:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali diimbau untuk melakukan efisiensi anggaran. Salah satu tujuannya agar anggaran tersebut bisa dialihkan untuk mengentaskan kemiskinan di Bali. "Efisiensi...

Uang Saku Perjalanan Dinas Anggota Dewan akan Naik

Monday, 02 Nov 2015 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Uang saku perjalanan dinas bagi anggota DPRD Kota Cirebon rencananya akan mengalami kenaikan pada 2016. ''Rencana kenaikan uang saku perjalanan dinas sudah dibicarakan di dewan,'' kata...

Istana Klaim Perjalanan Presiden ke Amerika Hemat Anggaran

Monday, 26 Oct 2015 06:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Istana Kepresidenan mengklaim perjalanan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan rombongan dalam rangka kunjungan resmi ke Amerika Serikat (AS) hemat anggaran. Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulis...

Perjalanan Dinas PNS Pemprov Sulsel Dipangkas 50 Persen

Wednesday, 13 May 2015 07:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pegawai negeri sipil (PNS) di kawasan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan terkena imbas kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan efektifitas anggaran. Mulai Mei tahun ini, Pemprov Sulsel mulai...

Perjalanan Dinas Jabar Dipangkas Hingga Rp 310 Miliar

Saturday, 24 Jan 2015 01:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai memperlihatkan komitmennya untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) dan Reformasi Birokrasi tentang Kesederhanaan dan Penghematan Negara. Caranya dengan...

Gubernur Sulbar Pangkas Enam Persen Perjalanan Dinas

Saturday, 27 Dec 2014 05:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh memangkas sebesar enam persen anggaran perjalanan dinas pejabatnya dalam rangka efisiensi anggaran."Kalau dulu anggaran yang dikelola pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mencapai...

Bupati Mengaku tak Tahu Perjalanan Seluruh Lurah Mimika ke Singapura

Tuesday, 09 Dec 2014 06:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng mengaku tidak mengetahui bahwa 18 kepala distrik (camat) dan sejumlah lurah di wilayahnya saat ini sedang menikmati kegiatan perjalanan dinas berkedok...

Presiden akan Bertemu PM India di Myanmar

Wednesday, 12 Nov 2014 10:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Presiden Joko Widodo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela Pertemuan Puncak (KTT) ke-25 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)...

Gubernur Aceh Ingatkan Pejabat tidak ke LN

Friday, 24 Oct 2014 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengingatkan para pejabat pemerintahan di provinsi ini untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri menjelang akhir 2014."Tidak terasa 2014 telah sampai...

DPRD Jateng Batasi Perjalan Dinas Legislator

Wednesday, 01 Oct 2014 17:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah membatasi jumlah perjalanan dinas legislator sebagai bentuk dari efisiensi anggaran."Perjalanan dinas anggota dewan ke beberapa daerah yang dinilai tidak terlalu penting...

Proyek dan Perjalanan Dinas Munculkan Perilaku Korupsi

Thursday, 04 Sep 2014 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengapresiasi gagasan Jokowi terbaru. Gagasan tersebut adalah memangkas pendanaan proyek pembangunan gedung dan perjalanan dinas.Andrinof menilai menilai proyek pembangunan...

Maruarar Akan Usulkan Jokowi Jual Pesawat Kepresidenan

Monday, 01 Sep 2014 14:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP PDIP Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, untuk...

Daerah Ini Berani Batasi Perjalanan Dinas

Wednesday, 30 Apr 2014 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Yusran Aspar menerbitkan surat edaran untuk membatasi maraknya perjalanan dinas yang dilakukan pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten setempat dengan alasan...

Pemkot Bekasi: Kurangi Biaya Studi Banding Bukan Perjalanan Dinas

Sunday, 03 Nov 2013 15:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BEKASI -- Rencana pemerintah pusat guna melakukan pemangkasan perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan penolakan dari Pemerintah Kota Bekasi.Wacana yang dilakukan guna menekan defisit APBN dari 2,4 persen...

Biaya Dinas PNS Dipangkas

Tuesday, 29 Oct 2013 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sedang mempersiapkan formulasi pemangkasan perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu dilakukan demi menekan defisit APBN dari 2,4 persen menjadi 1,69 persen. Bagian yang...

Gubernur DIY Pangkas Volume Perjalanan Dinas Dewan

Monday, 23 Sep 2013 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui Putusan Gubernur Nomor 134/2013 tentang Hasil Evalusi Rancangan Peraturan Daerah APBD Perubahan Anggaran 2013 memangkas volume...

Sering Dikorupsi, Perjalanan Dinas PNS Harus di-Reimburse

Saturday, 06 Oct 2012 06:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, meminta kepada seluruh pemerintah daerah, kementerian atau lembaga untuk menggunakan sistem at cost atau reimburse untuk anggaran dinas. Menurutnya, skema reimburse akan...

Evaluasi Sistem Perjalanan Dinas!

Wednesday, 03 Oct 2012 19:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sistem perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai berpeluang menimbulkan korupsi. Ketua Unit Kerja Presiden untuk Percepatan Program Reformasi, Kuntoro Mangkusubroto, mengungkapkan sistem penganggaran dengan cara...

KPK Serius Usut Korupsi Perjalanan Dinas

Sunday, 27 May 2012 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan keseriusannya dalam menindaklanjuti indikasi korupsi pada biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara.  KPK menelaah...

Lemahnya Irjen Perparah Korupsi Biaya Perjalanan Dinas

Sunday, 27 May 2012 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ---  Biaya perjalanan dinas kerap dimanipulasi oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara. Inspektorat Jenderal (Irjen) di setiap instansi pemerintahan dinilai lemah, sehingga tak bisa...

KPK Sorot Korupsi Biaya Perjalanan Dinas Pejabat

Sunday, 27 May 2012 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyoroti dugaan praktik tindak pidana korupsi pada perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara. Untuk mendalami dugaan tindak pidana...

Penipuan Perjalanan Dinas Makin Rendah

Friday, 25 May 2012 17:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penipuan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dinilai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semakin rendah, terutama di pemerintah pusat. Meskipun demikian, kerugian negara yang...

Dahlan: BUMN Besar Stop Perjalanan Dinas

Wednesday, 02 May 2012 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan menyarankan perusahaan BUMN menurunkan anggaran yang dipakai untuk perjalanan dinas. Ia menilai hal ini bisa menjadi jawaban untuk...

SBY: Penghematan Anggaran untuk Dana Cadangan

Thursday, 07 Apr 2011 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengklaim pemerintah telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp 16,8 triliun pada tahun anggaran berjalan 2011. Pemerintah akan mengalokasikan hasil penghematan tersebut untuk...

'Bilang Hemat Anggaran, Tapi Malah Lakukan Perjalanan Dinas'

Thursday, 07 Apr 2011 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan secara efisien dan tepat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendapat informasi ada instansi yang disinyalir menghambur-hamburkan anggarannya untuk...

Usut Korupsi di Kementrian Perdagangan, Kejagung Koordinasi dengan BPKP

Tuesday, 15 Mar 2011 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kejaksaan Agung menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan korupsi pengelolaan biaya perjalanan dinas ke luar negeri di Kementerian Perdagangan (Kemdag)...

ICW Desak BPK Audit Investigatif Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas DPR

Thursday, 11 Nov 2010 05:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–-Kontroversi kunjungan kerja DPR ke luar negeri berbuntut desakan audit investigastif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan anggaran DPR. Desakan itu datang dari Indonesia Corruption Watch (ICW). “Perlu...

Menteri Diimbau Kurangi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri

Friday, 22 Oct 2010 06:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Para menteri diminta untuk menahan diri dari melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yang tidak terlalu penting.Menurut Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto,...

Teuku Faizasyah: Tugas Rombongan Presiden ke Luar Negeri Jelas

Wednesday, 22 Sep 2010 04:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Juru Bicara Kepresidenan Teuku Faizasyah mengatakan, anggota rombongan yang menyertai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke luar negeri memiliki tugas dan fungsi yang jelas. Dalam menilai kunjungan itu, Teuku...

Kemenkes: Perjalanan Dinas Luar Negeri Terbanyak untuk Petugas Haji

Tuesday, 21 Sep 2010 03:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak menampik mengeluarkan biaya perjalanan dinas yang besar bagi pegawainya namun berkilah bahwa sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk membiayai petugas kesehatan pendamping haji. "Sekitar...

Saatnya Mengubah Metode Studi Banding Anggota DPR

Wednesday, 15 Sep 2010 02:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho menilai, metode studi banding DPR harus diubah agar efektif dan tak menjadi ajang pemborosan. "Seharusnya studi banding DPR...