Friday, 4 Rabiul Awwal 1444 / 30 September 2022

INDEX BERITA

Perda Larangan Minuman Beralkohol Perlu Dipertegas

Sunday, 22 May 2016 00:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, setiap daerah harus memiliki peraturan daerah yang tegas terkait pelarangan minuman beralkohol. Itu tak lain karena peredaran minuman keras sudah...

'Larangan Minol Itu Bukan Islam dan tidak Islam'

Friday, 01 Apr 2016 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR RI Komisi V dari Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, pelarangan minuman beralkohol (minol) tanggungjawab dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Sehingga prinsip pelarangan minol...

Bali Cabut Perda Minuman Beralkohol

Monday, 15 Feb 2016 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Pihak DPRD Provinsi Bali akhirnya menyetujui pencabutan Peraturan Daerah (Perda) No 5/ 2012 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Bali. Ini merupakan tindak lanjut dari...

Anggota FPKS: Raperda Pengawasan Minumal Beralkohol Masih Diperlukan

Thursday, 04 Feb 2016 20:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Surabaya Achmad Zakariya menyatakan Raperda Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol tidak harus ditolak melainkan cukup dicoret pasal yang...

Ini Tiga Kata yang Kurang dari Perda Miras Sukabumi

Thursday, 29 Oct 2015 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI—Pemkot Sukabumi memita agar kalangan DPRD membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Pasalnya, ketentuan tersebut kurang tiga kata dalam menjerat pelaku peredaran...

Arak Siap-siap Masuk Perda Minuman Beralkohol

Thursday, 29 Mar 2012 02:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR---DPRD Bali berupaya memasukkan minuman beralkohol yang merupakan industri rumah tangga yaitu Arak Bali dalam pembahasan Peraturan Daerah Minuman Alkohol tersebut. "Perda ini juga nantinya diharapkan dapat melindungi...

Ups...Kemendagri Cabut 9 Perda Minuman Beralkohol

Monday, 09 Jan 2012 12:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 2011 mencabut sebanyak 351 peraturan daerah (perda) bermasalah karena bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan...