Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

Friday, 12 Rabiul Akhir 1442 / 27 November 2020

INDEX BERITA

PKPU Tahapan Pilkada 2020 Tunggu Diundangkan

Wednesday, 10 Jun 2020 14:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada 2020 sudah siap dan tinggal diundangkan. PKPU...

KPU Gelar Uji Publik PKPU Tahapan Pilkada 2020

Saturday, 16 May 2020 15:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar uji publik rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020, secara virtual, Sabtu (16/5). Draf...

Mengapa Larangan Eks Narapidana Korupsi Nyaleg Ditolak?

Tuesday, 05 Jun 2018 04:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID  Oleh: Fauziah Mursid, Dian ErikaUpaya KPU untuk memberikan pengajaran politik yang benar dan bersih sepertinya menghadapi dinding besar. Kebijakan KPU melarang mantan narapidana kasus korupsi mencalonkan diri menjadi...

KPU Optimistis Larangan Caleg Mantan Koruptor Disetujui

Sunday, 08 Apr 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya optimistis usulan larangan calon anggota legislatif dari mantan narapidana korupsi bisa diterima oleh semua pihak. KPU akan...

Mendagri Dukung KPU Keluarkan PKPU

Tuesday, 27 Mar 2018 07:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung agar Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Peraturan KPU untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang terjadi akibat kekosongan hukum. Tjahjo melihat PKPU sangat diperlukan...

KPU Larang Pasang Gambar Presiden di Alat Peraga Kampanye

Wednesday, 28 Feb 2018 18:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BIAK -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua melarang pemasangan gambar Presiden dan Wakil Presiden dalam alat peraga kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati...

Besok, KPU Uji Publik Aturan Teknis Pemilu 2019

Monday, 14 Aug 2017 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, pihaknya akan menggelar uji publik mengenai tiga Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu Serentak 2019. Uji publik ketiga PKPU...

Koalisi Masyarakat Sipil: Cabut Peraturan Napi Jadi Calon Kepala Daerah

Tuesday, 27 Sep 2016 08:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koalisi masyrakat sipil ICW, Perludem dan KoDe Inisiatif meminta agar Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang memperbolehkan terpidana menjadi calon kepala daerah...

DPR tak Bisa Ikut Campur Pembuatan Peraturan KPU

Friday, 16 Sep 2016 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menekankan di dalam sistem ketatanegaraan, DPR RI selaku pembuat undang-undang tidak bisa masuk di dalam ranah pembuatan peraturan. Oleh karena itu, ketentuan...

KPU Revisi PKPU Terkait Terpidana Percobaan Maju di Pilkada

Tuesday, 30 Aug 2016 23:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan kepala daerah sesuai hasil rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. Dalam RDP tersebut, anggota dewan...

DPR: KPU tak Etis Ajukan Judicial Review ke MK

Saturday, 11 Jun 2016 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR ), Lukman Edy tak menghalanghalangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, hal...

Pengamat: Peraturan KPU Perlu Direvisi

Wednesday, 27 May 2015 14:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai ada sejumlah kekeliruan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pilkada. Dua di antaranya terdapat di...

Golkar Ajukan Uji Materi Peraturan KPU

Tuesday, 05 May 2015 08:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Agung Laksono berencana mengajukan uji materi terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada 2015. PKPU dinilai terlalu mencampuri internal partai.Hal itu disampaikan Ketua Bidang Hukum...

Pemerintah Tunggu Surat KPU Terkait Pembatalan Perppu

Monday, 02 Jun 2014 01:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri menunggu surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembatalan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilpres karena KPU menggunakan diskresi soal teknis pemilu.“Katanya ada...

Peraturan KPU Soal Daftar Pemilih Tambahan Simpan 'Bom Waktu'

Wednesday, 29 Jan 2014 01:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengakui masih adanya potensi kerawanan praktik curang memobilisasi pemilih antardaerah dalam satu kabupaten untuk mendukung calon anggota legislatif...

Sejumlah Peraturan KPU Dinilai Bertentangan dengan UUD 1945

Sunday, 13 Oct 2013 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Sejumlah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai bertentangan dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), MS Ka'ban saat...

KPU: Reklame Komersial Tak Diperkenankan di Kampanye

Saturday, 21 Sep 2013 07:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta menyatakan aturan pemasangan alat peraga kampanye termaktub dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013, termasuk melarang pemasangan di reklame komersial."Pemasangan di...

Perpres Cuti Menteri Tunggu Peraturan KPU Rampung

Wednesday, 23 Jan 2013 15:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meski Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sudah menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) tetapi belum bisa segera ditandatangani dan disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Penyebabnya...