REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pengawasan akuntabilitas pembangunan di provinsi itu. "BPKP Sulbar diminta awasi akuntabilitas pembangunan mulai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam proses pengangkatan penjabat (pj) kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Temuan ini didasarkan pada laporan akhir hasil...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan para penjabat kepala daerah yang bertugas selalu menaati peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan manuver politik. Hasto menanggapi kekhawatiran adanya penjabat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau agar kepala daerah menjauhi perilaku koruptif. Ia mengatakan, ada sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Wahyu SuryanaKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggodok aturan baru pengangkatan penjabat kepala daerah. Salah satunya yaitu melalui usulan dari DPRD. Mendagro Tito Karnavian mengatakan, pihaknya sedang...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para penjabat kepala daerah memanfaatkan kepercayaan yang telah diberikan, untuk menjalankan program pemerintahan yang baik di daerahnya. Momentum ini...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Nawir Arsyad Akbar, Mimi KartikaPenunjukan penjabat kepala daerah sebagai pengganti gubernur, wali kota, atau bupati yang habis masa jabatannya sebelum 2022 masih penuh pro dan kontra....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengundang 48 Penjabat (Pj) Kepala Daerah ke Istana Negara pada Selasa (7/6/2022). Adapun tujuan Presiden mengundang 48 Pj Kepala Daerah dalam rangka memberi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan teknis mengenai penunjukan penjabat kepala daerah. Menurut dia, Kemendagri mencermati dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS),  Indonesia Corruption Watch (ICW), serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaporkan menteri dalam negeri (mendagri) ke Ombudsman...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid mengungkapkan, adanya penjabat (pj) kepala daerah yang langsung mengundurkan diri usai dirinya dilantik. Namun, ia tak mengungkapkan penjabat kepala daerah mana...

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pakar Hukum Tata Negara (HTN), Margarito Kamis menyampaikan bahwa berdasarkan sistem hukum yang ada sampai saat ini ada cara untuk menggunakan TNI dan Polri aktif untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur menilai, pengangkatan TNI-Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali dwifungsi TNI-Polri. Padahal,...

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Bismar Arianto, berpendapat, diskusi terkait siapa dan dari lembaga mana yang berhak menjabat sebagai penjabat kepala daerah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan pelaksana tugas (Plt) gubernur DKI Jakarta periode 2016-2017 Soni Sumarsono mengatakan, ada beberapa kriteria yang perlu dimiliki penjabat (pj) gubernur DKI Jakarta 2022-2024 mendatang. Menurutnya,...