Saturday, 6 Rajab 1444 / 28 January 2023

INDEX BERITA

Poin-poin Hasil Pembahasan Tingkat I Revisi UU Pilkada

Tuesday, 17 Feb 2015 20:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II, Rambe Kamarulzaman membacakan hasil pembahasan tingkat I Revisi UU Pilkada dengan Pemerintah. Dalam paparannya, ada poin-poin penting yang dihasilkan saat pembahasan revisi UU Pilkada...

Pengesahan UU Pilkada Dihujani Catatan Fraksi

Tuesday, 17 Feb 2015 20:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah resmi disahkan DPR RI, Selasa (17/2). Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon...

Rapat Paripurna Pengesahan Daerah Otonomi Baru Nyaris Ricuh

Monday, 29 Sep 2014 18:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat paripurna DPR yang salah satu agendanya mengesahkan usulan daerah otonomi baru (DOB) berlangsung panas. Sebab, keputusan pimpinan Komisi II DPR dan Panitia Kerja RUU DOB untuk...

Revisi UU MD3 Bangun Tirani Politik

Wednesday, 16 Jul 2014 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang menilai revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) merupakan skenario poros Merah Putih untuk membangun tirani...

Soal UU MD3, DPR Akan Panggil Ketua KPK

Monday, 14 Jul 2014 23:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAJKARTA--Anggota Komisi VI DPR RI Fahri Hamzah menganggap Ketua KPK Abraham Samad tidak mengerti UU MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Atas dasar itu, menurut Fahri, DPR bisa...

Pengamat: UU MD3 Layak Diujimaterikan

Sunday, 13 Jul 2014 18:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Pahrayangan Asep Warlan menilai pengesahan UU MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) terkesan dipaksakan. Banyak muatan yang dianggap justru bertolakbelakang...

APBD Belum Disahkan, Operasional Sekolah di Yogya Minimalis

Thursday, 20 Feb 2014 11:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Hingga pekan ketiga bulan Februari, APBD Kota Yogyakarta belum juga disahkan. Akibatnya banyak operasional kegiatan dan pembangunan di Kota Yogyakarta agak terganggu termasuk bidang pendidikan.  Sekolah-sekolah di...

DPR Sahkan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Apa Dampaknya?

Thursday, 19 Dec 2013 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjadi undang-undang. Ketua Komisi IV DPR, M. Rommahurmuziy mengatakan...

Pengesahan Raperda Pelayanan Publik Terancam Molor

Tuesday, 26 Nov 2013 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) Yogyakarta menyiapkan kajian akademik rancangan peraturan daerah (raperda) pelayanan publik. Namun, pengesahan raperda pelayanan publik terancam molor karena masuk dalam program legislasi daerah...

DPR Enggan Sahkan Aturan Jaminan Halal

Tuesday, 19 Nov 2013 14:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Restoran bersertifikat halal di Indonesia kurang dari 10 persen.JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Hal ini disebabkan masih adanya...

APBD Surabaya 2014 Rp 6,6 Triliun Resmi Disahkan

Tuesday, 12 Nov 2013 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/11) kemarin mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun anggaran 2014...

Pengesahan Kurikulum 2013 Dinilai Politis

Wednesday, 05 Jun 2013 20:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta Wuryadi mengatakan pengesahan Kurikulum Pendidikan 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan keputusan bernuansa politik yang belum tentu sepenuhnya telah sesuai...

MPR: Pengesahan RUU Ormas Tak Perlu Dipaksakan

Tuesday, 09 Apr 2013 19:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Tohari meminta DPR menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Ormas Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) menjadi Undang-Undang. Hal ini karena menurutnya sebagian besar masyarakat masih...

Mendikbud: UU PT Sudah Tepat Disahkan

Friday, 13 Jul 2012 23:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mensahkan Undang-Undang Perguruan Tinggi (UU PT) pada hari ini, Jumat (13/7) pukul 11.15. Menteri...