IHRAM.CO.ID, STRASBOURG – Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) pada Selasa (10/11) memutuskan Turki melanggar kebebasan berbicara dan perlindungan penangkapan. Ini melanggar hukum, ketika menahan 10 jurnalis dan manajer...

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan kepada Presiden Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa bahwa Undang-Undang Anti-Terorisme, yang direncanakan disahkan tahun ini, akan menghormati aturan hukum dan kebebasan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum bergerak untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukun terhadap rakyat papua.Selain...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seratus hari pemerintahan Jokowi JK dinilai masih belum memprioritaskan kasus HAM. Imparsial menilai malah ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang muncul saat pemerintahan ini.Pada seratus hari...

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA-- Hingga kini Palestina memang tak izin lampu merah dari Dewan Keamanan PBB terkait rencana Palestina untuk bergabung dengan Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC). Namun Palestina mendapat dukungan sejumlah...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wacana pembentukan pengadilan ad hoc yang khusus untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, sampai saat ini belum lagi terwujud. Oleh karenanya, Presiden...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Koordinator Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM, Maneger Nasution, menegaskan Komnas HAM mengutuk keras kebrutalan Israel terhadap rakyat Palestina yang tidak berdosa. "Israel telah berulang kali mempertontonkan kejahatan...

REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Aksi pembantaian massal kelompok komunis radikal Kamboja, Khmer Merah, yang menewaskan sekitar 1,7 juta jiwa sekitar 40 tahun lalu belum berhasil menjerat para pelakunya dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc, guna...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Partai Gerindra menilai wacana pembentukan pengadilan Hak Azasi Manusia (HAM) jelang Pemilu 2014 tidak penting. Pengadilan HAM disebut sebagai manuver politik jelang pemilihan presiden nanti."Tidak penting....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi Universitas Atma Jaya bersama Forum Aksi Mahasiwa Semanggi (FAMSI) hari ini, Ahad (11/11) menggelar aksi damai mengenang 14 tahun Tragedi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR, Lili Wahid, meminta pemerintah jangan membicarakan RUU Kamnas jika kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa yang terjadi 1997-1998 lalu belum tuntas....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama lima tahun kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012 belum banyak perubahan terhadap kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Padahal, Komnas HAM menyebutkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, mengatakan terbuka jalan bagi mantan anggota DPR, Muhammad Misbakhun, untuk mengadukan nasibnya ke Pengadilan HAM PBB. "Terbuka bagi Misbakhun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Muhammad Misbakhun menyatakan Pengadilan HAM PBB merupakan jalan terakhir bagi dirinya mendapatkan keadilan. "Saya harus mengadu ke siapa lagi kalau...