REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, persoalan data tenaga non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer terjadi karena sebelumnya...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI, Hugua, mengimbau agar pendataan tenaga honorer yang saat ini dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebaiknya jangan terburu-buru. Dia melihat pendataan tersebut...
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantah honorer yang tengah dilakukan pendataan otomatis akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Honorer tetap harus mengikuti seleksi penerimaan ASN. "Beredar...
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung telah mendata lebih dari 4.000 tenaga honorer sejauh ini. Pendataan dilakukan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Ahmed Zaki Iskandar, mengimbau daerah segera menyelesaikan persoalan terkait pendataan tenaga honorer. Menurut dia, hal itu sudah...
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan percepatan pendataan tenaga non-aparatur sipil negara (ASN). Pendataan agar mereka dapat segera diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena pemerintah...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, ingatkan instansi negara untuk segera melakukan pendataan tenaga Non ASN. Hal ini dikarenakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen...
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tengah melakukan pendataan semua non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer. Pendataan dilakukan menyusul penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang. Kepala Badan...
REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK SELATAN--Ratusan honorer Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat yang sudah dirumahkan hampir setahun menggelar unjuk rasa ke kantor bupati setempat. Aksi mereka untuk menagih hak agar didata sesuai...
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
[email protected] (Redaksi)
[email protected] (Redaksi)
[email protected] (Iklan)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved