REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jamhari Makruf meminta pemerintah serius melakukan pemetaan terhadap orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS. Sebab menurutnya, ada banyak...

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS yang kini terdapat di sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu alasan pemerintah menolak pemulangan eks ISIS itu karena khawatir...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Diskusi tentang relevansi pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS masih menua pro dan kontra. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar tutur menyumbangkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai perlu pemetaan yang baik terkait dengan WNI eks ISIS. Menurutnya, terkait WNI eks ISIS perlu diambil kebijakan yang...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan, pemulangan anak eks kombatan ISIS perlu kajian mendalam dan komprehensif. Kajian pemulangan anak eks ISIS yang dibawa...

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum dan Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan SH MHum mengatakan pemerintah tidak melanggar kebebasan warga negara Indonesia (WNI) eks...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS, merupakan keputusan yang terburu-buru. YLBHI mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pemilahan derajat keterlibatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS demi menjaga keamanan 260 juta warga Indonesia di Tanah Air. Pemerintah pun menyatakan berwenang untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah masih mengkaji  untuk memulangkan anak dari warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terorist fighters (FTF). Ma'ruf mengatakan, pemerintah tetap mempertimbangkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) otomatis hilang. Alasannya karena mereka...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf tidak membantah jika keputusan pemerintah menolak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF), berpengaruh terhadap hilangnya status kewarganegaraan para WNI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF). Menurut Ma'ruf, keputusan ini diambil sebagai jalan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur...

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya mantan anggota ISIS menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme. Menurutnya sikap tegas...

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. Khusus soal ISIS yang menjadi salah satu pembahasan, PP Muhammadiyah memberikan dua...