Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

Sunday, 3 Zulqaidah 1442 / 13 June 2021

INDEX BERITA

Pemerintah Diminta Serius Lakukan Pemetaan Terhadap Eks ISIS

Saturday, 07 Mar 2020 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Jamhari Makruf meminta pemerintah serius melakukan pemetaan terhadap orang-orang yang pernah bergabung dengan kelompok ISIS. Sebab menurutnya, ada banyak...

Infografis Akhir Perjalanan WNI Eks ISIS

Monday, 17 Feb 2020 00:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS yang kini terdapat di sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu alasan pemerintah menolak pemulangan eks ISIS itu karena khawatir...

Jika WNI Eks ISIS Dipulangkan, Pakar Minta Mereka Dibina

Sunday, 16 Feb 2020 09:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Diskusi tentang relevansi pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS masih menua pro dan kontra. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar tutur menyumbangkan...

Legislator: Perlu Pemetaan Terkait WNI Eks ISIS

Friday, 14 Feb 2020 22:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menilai perlu pemetaan yang baik terkait dengan WNI eks ISIS. Menurutnya, terkait WNI eks ISIS perlu diambil kebijakan yang...

KPAI: Pemulangan Anak Eks ISIS Perlu Kajian Mendalam

Friday, 14 Feb 2020 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah mengatakan, pemulangan anak eks kombatan ISIS perlu kajian mendalam dan komprehensif. Kajian pemulangan anak eks ISIS yang dibawa...

Tolak Eks ISIS, Pemerintah tak Langgar Apa Pun

Friday, 14 Feb 2020 12:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Pengamat hukum dan Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Dr Johanes Tuba Helan SH MHum mengatakan pemerintah tidak melanggar kebebasan warga negara Indonesia (WNI) eks...

Pemerintah Tolak WNI Eks ISIS, YLBHI: Keputusan Terburu-buru

Friday, 14 Feb 2020 07:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS, merupakan keputusan yang terburu-buru. YLBHI mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pemilahan derajat keterlibatan...

Dasar Hukum Pencabutan Kewarganegaraan Eks ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 20:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia telah memutuskan tidak akan memulangkan para WNI eks ISIS demi menjaga keamanan 260 juta warga Indonesia di Tanah Air. Pemerintah pun menyatakan berwenang untuk...

Wapres: Kita Masih Kaji Pemulangan Anak WNI Eks ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 20:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan Pemerintah masih mengkaji  untuk memulangkan anak dari warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terorist fighters (FTF). Ma'ruf mengatakan, pemerintah tetap mempertimbangkan...

Wapres Sebut Status WNI Otomatis Hilang Saat Gabung ke ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 18:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan status kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan jaringan kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) otomatis hilang. Alasannya karena mereka...

Wapres: Mereka Sendiri yang Buat Kewarganegaraan Hilang

Thursday, 13 Feb 2020 17:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf tidak membantah jika keputusan pemerintah menolak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF), berpengaruh terhadap hilangnya status kewarganegaraan para WNI...

Wapres: Lebih Aman dan Maslahat tak Pulangkan WNI Eks ISIS

Thursday, 13 Feb 2020 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF). Menurut Ma'ruf, keputusan ini diambil sebagai jalan...

Istana Pastikan WNI Eks ISIS Jadi Stateless

Thursday, 13 Feb 2020 12:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur...

Tolak Eks ISIS, Akademisi: Pemerintah Serius Perangi Teroris

Thursday, 13 Feb 2020 09:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya mantan anggota ISIS menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme. Menurutnya sikap tegas...

Muhammadiyah Beri Dua Pandangan Soal WNI Eks ISIS

Wednesday, 12 Feb 2020 20:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi. Khusus soal ISIS yang menjadi salah satu pembahasan, PP Muhammadiyah memberikan dua...