REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan, Donny Gahral Adian mengatakan pemerintah masih melakukan pengkajian terkait wacana pemulangan anak-anak WNI eks ISIS. Donny mengungkapkan, pemerintah masih memantau...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus melakukan indentifikasi dan validasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Data terkini menunjukkan, ada 699 WNI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih melakukan proses assesment terhadap ratusan WNI yang terdeteksi merupakan mantan teroris lintas batas di Timur Tengah. Menurut Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly,...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta untuk mempercayakan sepenuhnya kepada pemerintah terkait penanganan anak-anak eks WNI yang terindikasi ISIS yang rencananya akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) akan segera memblokir paspor anggota ISIS eks WNI setelah proses identifikasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan akan memulangkan anak-anak eks ISIS berusia 10 tahun ke bawah dan yatim-piatu. Kini, pemerintah baru memulai melakukan pengidentifikasian terhadap anak-anak yang memenuhi kriteria...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah sudah mengidentifikasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) eks kombatan ISIS yang berusia dewasa. Data tersebut sudah mulai diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS, merupakan keputusan yang terburu-buru. YLBHI mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pemilahan derajat keterlibatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf tidak membantah jika keputusan pemerintah menolak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF), berpengaruh terhadap hilangnya status kewarganegaraan para WNI...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah untuk tidak memulangkan warga negara Indonesia yang menjadi foreigner terrorist fighters (FTF). Menurut Ma'ruf, keputusan ini diambil sebagai jalan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pemerintah memang tidak berkewajiban memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Namun, pemerintah juga tidak bisa melarang warganya...

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto,  Muhammad Fauzan mengatakan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ekstra terhadap eks kombatan ISIS yang berasal dari Indonesia....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan proses verifikasi data identitas 689 WNI mantan teroris lintas batas akan berlangsung tiga hingga empat bulan. Verifikasi akan dilakukan oleh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Presiden Moeldoko memastikan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas yang ditolak masuk ke Indonesia menjadi stateless. Menurut Moeldoko, status kewarganegaraan mereka sudah diatur...

REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang menilai keputusan pemerintah untuk menolak kembalinya mantan anggota ISIS menunjukan bahwa Indonesia sangat serius memerangi terorisme. Menurutnya sikap tegas...