REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TENGAH -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan pemerintah masih mempertimbangkan rencana untuk memulangkan anak warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi foreign terorist fighters (FTF).Menurut Ma'ruf, Pemerintah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan pihaknya masih mengkaji pencabutan status kewarganegaraan WNI mantan teroris lintas batas di Timur Tengah. Untuk menggugurkan status kewarganegaraan WNI eks...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Kholifah menyampaikan pentingnya mengkaji risiko yang kemungkinan terjadi sebagai konsekuensi atas pemulangan anak dari WNI yang terlibat...

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin menegaskan, pemerintah masih mempertimbangkan kebijakan memulangkan anak-anak WNI eks ISIS yang usianya masih di bawah 10 tahun. Sebelumnya, pemerintah telah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang untuk memulangkan anak-anak WNI yatim piatu yang masih berada di pengungsian eks ISIS. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik usulan tersebut. Ketua Komisi Perlindungan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto mengatakan perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan rencana pemulangan anak-anak WNI eks ISIS. Susanto mengatakan, jangan sampai pemerintah hanya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi mendukung penuh langkah pemerintah yang berencana memulangkan anak-anak WNI eks ISIS kembali ke Indonesia. Seto menilai anak-anak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengatakan rencana pemulangan anak-anak WNI eks ISIS membutuhkan asesmen atau kajian mendalam. Hal itu untuk mengetahui sejauh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks-ISIS dinilai perlu berhati-hati. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat mempertimbangkan keselamatan rakyat Indonesia secara luas. "Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa terkait hal ini....