Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

Monday, 28 Ramadhan 1442 / 10 May 2021

INDEX BERITA

Wapres Bantah Pembubaran Ormas Sebagai Bentuk Pembungkaman

Thursday, 04 Feb 2021 15:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah tidak melarang setiap warga negara Indonesia untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai aspirasi rakyat. Namun, Wapres mengingatkan semua ormas harus...

Kemendagri Kaji Wacana Pembubaran FPI

Wednesday, 31 Jul 2019 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait wacana pembubaran FPI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akui tengah mengkajinya, termasuk ormas-ormas lainnya di Indonesia. Tjahjo menjelaskan, masalah ini bukan memolitisasi melainkan masalah politik negara....

Putar Video HTI, Mendagri Sebut Ormas Ingin Ganti Pancasila

Monday, 29 Oct 2018 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan dasar negara, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena itu, pemerintah...

Gugatan HTI Ditolak, Seskab: Bukti Tindakan Pemerintah Benar

Tuesday, 08 May 2018 07:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuktikan...

Saksi: HTI tidak Ingin Merebut Pemerintahan

Thursday, 01 Feb 2018 17:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia dalam sidang lanjutan gugatan SK Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (1/2), menyebut organisasi HTI tidak berniat...

Ahli: UU Ormas Pengaruhi Kebebasan Berserikat

Thursday, 18 Jan 2018 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa Fatkhul Muin menegaskan bahwa UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terutama terkait dengan pencabutan status badan hukum ormas, memberikan...

Sidang Pembubaran HTI, Kemenkumham Putar Bukti Video

Thursday, 18 Jan 2018 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang pembubaran Ormas Hizbut Tahrir...

Tim Hukum Kemenkumham: Pelanggaran HTI akan Dibuka di Sidang

Friday, 05 Jan 2018 01:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Kemenkumham dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bakal membuka sejumlah pelanggaran baru yang dilakukan bekas Ormas tersebut pada sidang 18 Januari...

Dua Orang Gugat UU Ormas ke MK

Wednesday, 29 Nov 2017 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 80A UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah...

PPP tak Mau Memaksa Mendagri Segera Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak ingin memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera merevisi Undang Undang (UU) Ormas. Walaupun posisi PPP dalam rapat Paripurna lalu,...

Pimpinan DPR Kaji Usulan Revisi UU Ormas

Wednesday, 01 Nov 2017 16:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...

Hiruk Pikuk Pembubaran Ormas Islam

Wednesday, 01 Nov 2017 14:38 WIB

...

'Penindakan Anggota Ormas yang Dibubarkan Harus Sesuai KUHP dan KUHAP'

Tuesday, 31 Oct 2017 06:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...

Yusril: UU Ormas Banyak Problematikanya

Monday, 30 Oct 2017 21:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja disahkan masih...

Bang Japar Ajak Seluruh Ormas Bersatu Lawan UU Ormas

Monday, 30 Oct 2017 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengajak seluruh ormas bersatu dalam satu wadah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Ormas yang baru...