REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan pemerintah tidak melarang setiap warga negara Indonesia untuk mendirikan organisasi kemasyarakatan (ormas) sesuai aspirasi rakyat. Namun, Wapres mengingatkan semua ormas harus...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait wacana pembubaran FPI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akui tengah mengkajinya, termasuk ormas-ormas lainnya di Indonesia. Tjahjo menjelaskan, masalah ini bukan memolitisasi melainkan masalah politik negara....
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kembali ada organisasi kemasyarakatan (ormas) yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan dasar negara, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena itu, pemerintah...
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membuktikan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saksi ahli yang dihadirkan pihak Hizbut Tahrir Indonesia dalam sidang lanjutan gugatan SK Menkumham di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (1/2), menyebut organisasi HTI tidak berniat...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara Universitas Sultan Agung Tirtayasa Fatkhul Muin menegaskan bahwa UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) terutama terkait dengan pencabutan status badan hukum ormas, memberikan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan gugatan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) tentang pembubaran Ormas Hizbut Tahrir...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Kemenkumham dalam perkara pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengatakan bakal membuka sejumlah pelanggaran baru yang dilakukan bekas Ormas tersebut pada sidang 18 Januari...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dua orang warga negara Indonesia bernama Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 80A UU Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) ke Mahkamah...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku tak ingin memaksa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera merevisi Undang Undang (UU) Ormas. Walaupun posisi PPP dalam rapat Paripurna lalu,...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), yang diajukan oleh fraksi Parpol di DPR maupun pemerintah. Namun belum bisa dipastikan apakah...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Demokrat Fandi Utomo menyatakan proses penindakan terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap melanggar aturan ataupun menyimpang, harus tetap mengacu...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Undang-Undang Ormas hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang baru saja disahkan masih...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) Fahira Idris mengajak seluruh ormas bersatu dalam satu wadah untuk mengajukan uji materi Undang-Undang Ormas yang baru...
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved