Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

INDEX BERITA

Politikus Demokrat Minta Pembahasan RKUHP Ditunda

Wednesday, 08 Apr 2020 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pemasyarakatan. Sebab...

Politikus Demokrat: Pembahasan RKUHP Tunggu Corona Tuntas

Wednesday, 08 Apr 2020 06:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak perlu terburu-buru. Didik menilai, RKUHP bisa...

Fraksi Nasdem Dorong Adanya Evaluasi RKUHP 

Tuesday, 07 Apr 2020 17:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mendorong adanya evaluasi terhadap Rancangan Undang-undang KUHP. Namun, tak berfokus pada 14 poin kontroversi yang menyebabkan RUU tersebut...

PCINU Inggris dan PCINU Belanda Ajukan Catatan RKUHP

Wednesday, 25 Dec 2019 11:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— PCI Nahdlatul Ulama Inggris (PCINU UK) bekerjasama dengan PCINU Belanda, menyelenggarakan kajian daring dengan tema "Menimbang RKUHP dan Masa Depan Demokrasi Indonesia". Kajian ini terselenggara pada Selasa (24/12).  

Agenda ini...

Masinton Sebut RKUHP Tuntas, Tinggal Pertegas Penjelasan

Wednesday, 06 Nov 2019 21:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan.

"Bukan poin revisi,...

PAN akan Bertemu Pimpinan Parpol Bahas UU Kontroversial

Tuesday, 05 Nov 2019 13:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

DPR-Pemerintah Lanjutkan RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 12:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

Fraksi Nasdem Ingin Adanya Pembahasan Kembali RKUHP

Tuesday, 05 Nov 2019 05:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

NasDem Usul RKUHP Dibahas Bersamaan RUU Lain

Saturday, 12 Oct 2019 08:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibarengkan dengan bahasan undang-undang lain. Misalnya bersamaan dengan revisi Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)...

Jokowi Sebut Ada Sekitar 14 Pasal RKUHP yang Perlu Dikaji

Friday, 20 Sep 2019 15:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR. Presiden juga meminta Menteri Hukum dan HAM untuk terus menjaring...

Jokowi Minta Pengesahan RKUHP Ditunda

Friday, 20 Sep 2019 15:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pengesahan rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) ditunda. Jokowi telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan keputusan ini...

ICJR: Ada 17 Isu Bermasalah di RKUHP

Friday, 20 Sep 2019 14:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, setidaknya ada 17 isu bermasalah di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal yang menegaskan isu-isu...

KPK: Tidak Ada Keuntungan Delik Tipikor Masuk RKUHP

Wednesday, 04 Jul 2018 21:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, KPK meminta agar delik tindak pidana korupsi (tipikor) dikeluarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK...

Delik Korupsi di RKUHP Dinilai Bikin Kisruh Penegakan Hukum

Thursday, 07 Jun 2018 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai masuknya pidana khusus seperti korupsi dan lainnya dalam RKUHP akan menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum....

Pertemuan Pemerintah-DPR-KPK Soal RKUHP Belum Ada Titik Temu

Thursday, 07 Jun 2018 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), belum menemui titik temu. Dalam pembicaraan tersebut,...

PSHK: Pembahasan RKUHP Saat Ini Sarat Politisasi

Saturday, 03 Feb 2018 16:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti mengkritisi proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan di...