REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Komisi III DPR menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pemasyarakatan. Sebab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tak perlu terburu-buru. Didik menilai, RKUHP bisa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mendorong adanya evaluasi terhadap Rancangan Undang-undang KUHP. Namun, tak berfokus pada 14 poin kontroversi yang menyebabkan RUU tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON— PCI Nahdlatul Ulama Inggris (PCINU UK) bekerjasama dengan PCINU Belanda, menyelenggarakan kajian daring dengan tema "Menimbang RKUHP dan Masa Depan Demokrasi Indonesia". Kajian ini terselenggara pada Selasa (24/12).  

Agenda ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) mengklaim belasan pasal di RKUHP yang bermasalah sudah direvisi. Masinton mengatakan, RKUHP cukup mempertegas penjelasan.

"Bukan poin revisi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengakui dirinya akan bertemu dengan pimpinan partai politik antara lain PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Golkar. Pertemuan menyamakan persepsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI dan Pemerintah sudah melakukan rapat untuk melakukan rapat pembahasan program legislasi nasional pada Senin (4/11) kemarin. Salah satu yang menjadi bahasan adalah kelanjutan rencana kitab...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Taufik Basari mengatakan fraksinya menginginkan adanya pembahasan kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Sebab, ada beberapa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai NasDem mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibarengkan dengan bahasan undang-undang lain. Misalnya bersamaan dengan revisi Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR. Presiden juga meminta Menteri Hukum dan HAM untuk terus menjaring...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pengesahan rancangan kitab Undang-Undang hukum pidana (RKUHP) ditunda. Jokowi telah meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan keputusan ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Maidina Rahmawati mengatakan, setidaknya ada 17 isu bermasalah di Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Pasal-pasal yang menegaskan isu-isu...

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menegaskan, KPK meminta agar delik tindak pidana korupsi (tipikor) dikeluarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KPK...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Maneger Nasution menilai masuknya pidana khusus seperti korupsi dan lainnya dalam RKUHP akan menimbulkan kekisruhan dalam penegakan hukum....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat koordinasi antara pemerintah, DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), belum menemui titik temu. Dalam pembicaraan tersebut,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Bivitri Susanti mengkritisi proses pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang dilakukan di...