Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

Friday, 19 Rabiul Akhir 1442 / 04 December 2020

INDEX BERITA

BPIP Susun Draf Standarisasi Materi PIP Pejabat Negara

Tuesday, 11 Aug 2020 20:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) FX. Adji Samekto menyampaikan, pihaknya menyusun draf standarisasi materi bahan ajar pembinaan ideologi Pancasila bagi pejabat negara....

KPK: Masih Ada 11 Pejabat Negara yang Belum Serahkan LHKPN

Tuesday, 03 Dec 2019 15:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sebelas pejabat menteri dan setingkatnya, masih belum menuntaskan kewajibannya untuk melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara (LHPKN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mengingatkan kembali agar menteri...

Berharap Kemajuan

Friday, 25 Oct 2019 19:25 WIB

Pelantikan presiden dan wakil presiden telah dilakukan. Demikian pula susunan kabinet yang akan membantu kerja presiden telah diumumkan. Kabinet Indonesia Maju, demikian nama yang disematkan. Banyak rancangan telah disampaikan, banyak...

Pemangkasan Birokrasi akan Berdampak pada Efisiensi

Monday, 21 Oct 2019 22:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pemangkasan eselon birokrasi seperti yang direncanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pengamat kebijakan publik dari Universitas...

Ombudsman Kritisi Pejabat Negara Dukung Capres-Cawapres

Thursday, 30 Aug 2018 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman Republik Indonesia mengritik adanya pejabat negara yang menyatakan dukungan pada salah satu pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Bahkan, beberapa nama...

Bamsoet Ajak Fraksi Kompak Percepat Seleksi Sejumlah Pejabat

Wednesday, 14 Mar 2018 03:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Demi membicarakan penyelesaian sejumlah agenda krusial yang harus segera dilaksanakan oleh Parlemen, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo kembali melakukan pertemuan formal dengan sejumlah pimpinan fraksi dan...

Legislator Gerindra: Banyak Pejabat "Safety Player"

Monday, 23 Oct 2017 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria melihat banyak pejabat di Indonesia yang "safety player" yakni mencari aman untuk mengamankan jabatannya. Ia mengimbau agar...

400 Pejabat Pemerintah Belum Lapor LHKPN

Friday, 18 Mar 2016 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada sekitar 30 persen atau sekitar 120 pejabat eksekutif yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara...

KPK: Laporan Korupsi di Riau Tinggi

Wednesday, 02 Dec 2015 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bidang pencegahan menyatakan bahwa sejak 2013 sampai sekarang sudah ada 632 laporan masyarakat terkait adanya dugaan korupsi di Provinsi Riau."KPK sejak 2004...

Hanya Setengah Tahun, KPK Tangani Ratusan Pejabat Negara Korupsi

Wednesday, 02 Dec 2015 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Hardianto Harefa mengatakan hingga Juni 2015 KPK telah menangani 261 kasus korupsi pejabat negara."KPK...

Wapres Ragu Pejabat 'Mampu' Jadi Pelanggan PSK Artis

Tuesday, 12 May 2015 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejabat dan pengusaha disebut-sebut menjadi pelanggan prostitusi artis. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tak yakin para pejabat negara terlibat dalam dunia prostitusi atau menyewa PSK...

Pollycarpus Bebas, Imparsial Khawatir 'Dalang' Utama Malah Jadi Pejabat Negara

Sunday, 30 Nov 2014 00:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LSM Imparsial mengaku kecewa dengan keputusan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) memberikan pembebasan bersyarat (PB) kepada Pollycarpus. Keputusan tersebut seakan-akan memupus harapan masyarakat yang menginginkan diusutnya kasus kematian aktivis...

Target Pertama Revolusi Mental Jokowi, Pejabat Negara

Friday, 10 Oct 2014 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi hukum Tommy Sihotang menilai revolusi mental dalam aspek hukum bisa tercapai dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pemimpin."Berbicara revolusi mental berhubungan dengan hukum, ubah mentalitas...

Soal Rekrutmen Hakim, KY Bisa Dosa Besar

Tuesday, 09 Sep 2014 19:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrohman Syahuri mengatakan, peraturan bersama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan rekrutmen jangka pendek memang harus segera dibuat. "Kalau peraturan bersama tidak segera...

Soal Rekrutmen Hakim, MA: Perlu Ada Peraturan Bersama

Tuesday, 09 Sep 2014 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Suwardi mengatakan, perubahan status kepegawaian hakim menjadi pejabat negara ada dalam UU Kekuasaan Kehakiman (KK). Di situ disebutkan, hakim harus...

Jimly Usulkan Jokowi Buat Perpres Soal Rekrutmen Hakim

Tuesday, 09 Sep 2014 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqqie mengusulkan agar presiden terpilih Joko Widodo menerbitkan perpres untuk mengatur rekrutmen hakim sebagai pejabat negara. Proses rekrutmen hakim...

Masih Ada Pejabat Negara 'Berani' Minta Jatah Kuota Haji

Wednesday, 03 Sep 2014 05:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah masa pengisian dan optimalisasi kuota haji tahun keberangkatan 2014 yang masih berproses hingga 5 September mendatang, masih banyak oknum yang “berani” meminta jatah kuota...

Baleg DPR: Anggota DPRD akan Berstatus Pejabat Negara

Monday, 07 Jul 2014 17:00 WIB

Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah mematangkan naskah akademik revisi Undang Un dang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau Un dang Undang MD3,...

'Pengunduran Diri Belum Diterima, Pejabat Tetap Bisa Nyapres'

Friday, 16 May 2014 20:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sigit Pamungkas mengatakan, pejabat negara yang didaftarkan partai politik (parpol) atau gabungan parpol sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden...

KPU: 6 Pejabat Negara Sudah Ajukan Izin Cuti Kampanye

Thursday, 13 Mar 2014 16:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Tiga hari menjelang kampanye terbuka dimulai pada 16 April 2014 nanti, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima pemberitahuan izin cuti kampanye dari enam pejabat negara. Yakni lima...

Sudi Silalahi: Sejumlah Menteri Cuti Kampanye

Monday, 10 Mar 2014 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi mengatakan sejumlah menteri telah mengajukan cuti untuk ikut berkampanye pada pemilu 2014. "Ada 3-4 orang yang sudah mengajukan, ada Menteri Perhubungan...

Iklan Kampanye di Televisi Akan Segera Dihentikan

Wednesday, 26 Feb 2014 21:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iklan kampanye politik di televisi akan diberhentikan sementara. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Idy Muzzayyad mengatakan agar iklan-iklan ilegal tersebut ditunda penyiarannya sampai masa berkampanye...

KY Buka Pendaftaran 10 Lowongan Hakim Agung

Wednesday, 05 Feb 2014 13:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial kembali membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung untuk mengisi 10 lowongan yang tersedia. "Mahkamah Agung kembali meminta seleksi untuk mengisi empat lowongan dan ditambah utang...

KY Sisakan Pekerjaan Rumah untuk MA

Monday, 23 Dec 2013 22:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Yudisial (KY) menyisakan pekerjaan rumah untuk Mahkamah Agung (MA) di 2014 ke depan. Persoalan tersebut menyangkut mekanisme perekrutan hakim sebagai pejabat negara, bukan Pegawai Negeri...

Pejabat Negara Wajib Punya Nilai Taqwa, Ikhlas, dan Taat

Tuesday, 15 Oct 2013 11:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kandidat calon presiden (capres) konvensi Partai Demokrat, Hayono Isman mengatakan Idul Adha merupakan perayaan terhadap nilai ketaqwaan, keikhlasan, dan ketaatan. Nilai-nilai itu menurutnya wajib dimiliki para...

Hanura: Pejabat Negara Peserta Konvensi Harus Laporkan Sumbangan ke KPK

Thursday, 26 Sep 2013 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Hanura mengkritik aturan konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat yang membolehkan setiap peserta konvensi menerima sumbangan. Bagi Hanura, aturan itu berpotensi menjerat pejabat negara peserta konvensi...

Saran Marzuki Alie untuk Pejabat yang Ikut Konvensi

Friday, 30 Aug 2013 15:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejabat negara sebaiknya mempertimbangkan diri mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Keikutsertaan mereka pejabat negara dalam konvensi dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi...

Ahad, Caleg Sudah Bisa Berkampanye

Thursday, 22 Aug 2013 20:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon anggota legislatif yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum bisa mulai melakukan kampanye pada Ahad (25/8) nanti. Sesuai Undang-Undang Pemilu nomor 8 tahun 2012, tiga hari...

Awasi Kampanye Pejabat Negara, Bawaslu Ajak PPATK dan KPK

Monday, 19 Aug 2013 16:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat aturan mengenai larangan kampanye pejabat negara yang menggunakan iklan pesan layanan masyarakat. Menanggapi aturan KPU tersbeut, komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan...

Pejabat Negara Dilarang Kampanye Via Pesan Layanan Masyarakat

Monday, 19 Aug 2013 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu pelarangan pemanfaatan pesan layanan masyarakat untuk kampanye. Aturan...

Pejabat Negara Dilarang Pakai Pesan Layanan Masyarakat untuk Kampanye

Monday, 19 Aug 2013 14:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan dalam revisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu pelarangan pemanfaatan pesan layanan masyarakat untuk kampanye.  Aturan...

Lanud Halim Dibanjiri Tokoh dan Pejabat Negara

Sunday, 09 Jun 2013 10:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah pejabat dan tokoh Negara membanjiri Skuadron 17 Landasan Udara Halim Perdanakusuma jelang kedatangan pesawat yang menjemput jenazah Taufiq Kiemas Ahad (9/6). Tampak mereka di antaranya bukan...

Sst, Gaji Pejabat Negara Siap-siap Naik

Thursday, 31 Jan 2013 02:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berharap gaji pejabat negara naik pada tahun ini, meliputi presiden, wakil presiden, menteri, anggota MPR-DPR, gubernur serta bupati-walikota."Harapannya di atas gaji...

'Harus Ada Tradisi Pejabat Ungkap Asal Usul Harta'

Sunday, 09 Dec 2012 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Dalam peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional yang jauh pada 9 Desember 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat mendukung penuh pemberantasan korupsi di Indonesia.  KPK juga meminta agar ada tradisi baru...

Menag: Kasus Sampang Bukan Soal Agama

Monday, 27 Aug 2012 13:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus kekerasan di Sampang, Madura, Jawa Timur, coba diredam para petinggi pemerintahan. Menteri Agama (Menag), Suryadharma Ali beserta sejumlah pejabat terkait terbang ke lokasi untuk melokalisir...

Usai Ratas, Sejumlah Pejabat Berangkat ke Sampang

Monday, 27 Aug 2012 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA –- Usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah pejabat negara langsung terbang ke Surabaya. Keberangkatan mereka terkait bentrokan di Sampang, Madura, Jawa Timur yang...

Pergantian Pejabat Negara, Istana Masih Bungkam

Tuesday, 12 Jun 2012 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pergantian sejumlah pejabat negara yang hingga saat ini masih kosong, pihak istana belum mau banyak berkomentar. Jabatan itu misalnya Menteri Kesehatan, Wakil Menteri ESDM, ataupun Kepala...

Lemahnya Irjen Perparah Korupsi Biaya Perjalanan Dinas

Sunday, 27 May 2012 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA ---  Biaya perjalanan dinas kerap dimanipulasi oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara. Inspektorat Jenderal (Irjen) di setiap instansi pemerintahan dinilai lemah, sehingga tak bisa...

Pemerintah Bahas Kesejahteraan Hakim, Bulan Ini

Tuesday, 08 May 2012 15:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowadjojo mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), serta Komisi...

MA Bakal Perjuangkan Hakim Jadi Pejabat Negara

Monday, 07 May 2012 15:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahkamah Agung (MA) bakal memperjuangkan status hakim sebagai pejabat negara. Soal status ini, MA sependapat dengan Komisi Yudisial (KY) atas tuntutan para hakim. Menurut Ketua Bagian...

Pengamat: Politikus RI Harusnya Contoh Etika Politik Jerman

Wednesday, 22 Feb 2012 06:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah politikus di negara ini terjerat kasus hukum dan sebagian sudah menjalani hukumannya. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Boni Hargens, para politikus maupun pejabat publik...

Jero Wacik: Temuan PPATK Ditindak ke Ranah Hukum

Tuesday, 21 Feb 2012 16:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) yang juga Menteri ESDM, Jero Wacik, mengatakan agar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah temuan transaksi...

Soal Rekening Mencurigakan, Istana Tunggu Kepastian PPATK

Tuesday, 21 Feb 2012 15:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Istana belum mau berkomentar dengan adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang sejumlah temuan transaksi mencurigakan yang mengalir ke sejumlah pejabat negara. Juru...

Soal Perilaku Pejabat Negara, Wapres Sitir Pemikiran PM Singapura

Thursday, 19 Jan 2012 14:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sukses atau tidaknya suatu negara sangat ditentukan kualitas tata kelola pemerintahannya. Kunci dari kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bergantung pula pada kualitas dan efektifitas dari birokrasi.Demikian disampaikan...

Pejabat Negara Hedonis...Pantas Saja Korupsi Tumbuh Subur!

Tuesday, 29 Nov 2011 12:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG - Pakar komunikasi Universitas Diponegoro Semarang Turnomo Rahardjo menilai, gaya hidup hedonis yang ditunjukkan pejabat tinggi turut memicu dan melestarikan praktik korupsi di negeri ini. "Saat seseorang...

PPATK Pastikan Ada Pejabat Negara Nasabah Malinda

Thursday, 19 May 2011 02:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan ada beberapa pejabat dan mantan pejabat tinggi yang menjadi nasabah Malinda Dee. Walau telah menemukan sejumlah nama, PPATK belum...

Indonesia Duduki Peringkat Empat Negara Terkorup di Asia

Friday, 06 May 2011 18:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO--Peringkat korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi. Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke empat negara terkorup di kawasan Asia. Upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan. KPK,...

Kenaikan Gaji Pejabat Negara tak Melulu Dongkrak Kinerja

Wednesday, 26 Jan 2011 13:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar Administrasi Negara dari Universitas Indonesia, Eko Prasodjo, menilai, peningkatan kinerja tidak bisa dimulai dengan menaikkan gaji. Akan tetapi seharusnya dimulai dengan kompetisi yang sehat di...