REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG--Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel menerbitkan Izin Lokasi Perairan (ILP) perdana kepada PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi. Pemberian ILP ini...

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Rencana untuk mengaplikasikan moda transportasi berbasis rel atau trem di Kota Bogor terus dipersiapkan. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia ingin program kirim buku gratis memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya dari program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT Pos...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Kesehatan (Kemnekes) menilai perlu ada payung hukum yang jelas terkait isthitaah kesehatan jamaah haji. Kepala pusat kesehatan haji Kemenkes Fidiansjah mengatakan payung hukum tersebut dapat menjadi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat  meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera membuatkan payung hukum bagi keberadaan ojek di Jakarta. Pasalnya...

REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Penangan pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditempatkan di Aceh memerlukan perhatian dari semua pihak. Pemerintah Indonesia juga memiliki peranan besar untuk mengatasi masalah imigran yang melibatkan...

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kami mengatakan, Bandung akan memperoleh bantuan dana monorel dari APBN sebesar Rp 5 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan transportasi...

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) akan berakhir pada April mendatang. Koordinator Kota (Korkot) Klaten meninggalkan warisan dana Rp 29,9 miliar. Pelaku PNPM hingga saat ini bingung,...

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro menilai payung hukum otonomi khusus bagi Provinsi Papua sudah memadai, tinggal peningkatan koordinasi...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkaji payung hukum pengelolaan dana haji. Kajian tersebut dilakukan dalam diskusi terbatas yang digelar Sabtu (16/11), dan dihadiri pengamat ekonomi keuangan Islam...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkaji payung hukum pengelolaan dana haji. Kajian tersebut dilakukan dalam diskusi terbatas yang digelar Sabtu (16/11).Diskusi tersebut dihadiri pengamat ekonomi keuangan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Koordinator Asosiasi Profesor Indonesia Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku khawatir perguruan tinggi (PT) tidak akan punya payung hukum jika permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dikabulkan...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung dipercepat menjadi tahun 2013 dari sebelumnya tahun 2014, membutuhkan payung hukum yang jelas dari pemerintah. Bila penyelenggaraannya tidak ada dasar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono mengatakan negara memerlukan payung hukum kuat yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan jika terjadi krisis ekonomi seperti beberapa tahun lalu. "Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kepala Arsip Nasional M Asichin menuturkan pembukaan kembali arsip tentang Gerakan 30 September (G 30 S PKI) kepada masyarakat umum harus memiliki payung hukum yang jelas...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Rencana penyederhanaan penyaluran dana pendidikan bantuan operasional sekolah (BOS) mulai 2011 mendatang oleh Kemendiknas perlu didukung payung hukum dari pemerintah pusat. "Saya khawatir rencana ini tidak dilandasi payung...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemprov DKI menargetkan penerbitan payung hukum untuk proses pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun bisa diterbitkan Juli 2010. Pemprov DKI Jakarta berencana memanfaatkan dana pinjaman untuk proyek...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri (PTN)  mengalokasikan 60 persen kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penerimaan nasional, yaitu seleksi nasional masuk perguruan...