Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

INDEX BERITA

Pemprov Babel Terbitkan Izin Lokasi Perairan Pertama

Wednesday, 05 Aug 2020 09:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG--Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Babel menerbitkan Izin Lokasi Perairan (ILP) perdana kepada PT Wijaya Mandiri Teknik Kreasi. Pemberian ILP ini...

Wacana Pengoperasian Trem di Kota Bogor Kian Matang

Friday, 17 Jul 2020 05:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Rencana untuk mengaplikasikan moda transportasi berbasis rel atau trem di Kota Bogor terus dipersiapkan. Meskipun di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)...

PT Pos Ingin Program Kirim Buku Gratis Berpayung Hukum

Thursday, 22 Nov 2018 19:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pos Indonesia ingin program kirim buku gratis memiliki payung hukum untuk melindungi perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya dari program tersebut ditanggung sepenuhnya oleh PT Pos...

Kemenkes Harap Ada Payung Hukum Terkait Istitaah Kesehatan Jamaah Haji

Tuesday, 03 Nov 2015 11:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Kementerian Kesehatan (Kemnekes) menilai perlu ada payung hukum yang jelas terkait isthitaah kesehatan jamaah haji. Kepala pusat kesehatan haji Kemenkes Fidiansjah mengatakan payung hukum tersebut dapat menjadi...

Wagub DKI Minta Ada Payung Hukum untuk Ojek

Saturday, 15 Aug 2015 07:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat  meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemhub) segera membuatkan payung hukum bagi keberadaan ojek di Jakarta. Pasalnya...

Ketum BSMI: Payung Hukum Diperlukan Pemda Aceh untuk Atasi Pengungsi Rohingya

Thursday, 02 Jul 2015 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, LANGSA -- Penangan pengungsi Rohingya asal Myanmar yang ditempatkan di Aceh memerlukan perhatian dari semua pihak. Pemerintah Indonesia juga memiliki peranan besar untuk mengatasi masalah imigran yang melibatkan...

Emil Siapkan Payung Hukum ‘Kota Metropolitan’

Friday, 06 Mar 2015 09:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG – Wali Kota Bandung Ridwan Kami mengatakan, Bandung akan memperoleh bantuan dana monorel dari APBN sebesar Rp 5 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mempercepat pembangunan transportasi...

'Payung Hukum Pasca-PNPM MP Berakhir'

Friday, 20 Feb 2015 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KLATEN -- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) akan berakhir pada April mendatang. Koordinator Kota (Korkot) Klaten meninggalkan warisan dana Rp 29,9 miliar. Pelaku PNPM hingga saat ini bingung,...

LIPI: Payung Hukum Otsus Papua Memadai

Saturday, 16 Nov 2013 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R. Siti Zuhro menilai payung hukum otonomi khusus bagi Provinsi Papua sudah memadai, tinggal peningkatan koordinasi...

UII Kaji Payung Hukum Pengelolaan Dana Haji

Saturday, 16 Nov 2013 22:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkaji payung hukum pengelolaan dana haji. Kajian tersebut dilakukan dalam diskusi terbatas yang digelar Sabtu (16/11), dan dihadiri pengamat ekonomi keuangan Islam...

UII Kaji Payung Hukum Pengelolaan Dana Haji

Saturday, 16 Nov 2013 18:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengkaji payung hukum pengelolaan dana haji. Kajian tersebut dilakukan dalam diskusi terbatas yang digelar Sabtu (16/11).Diskusi tersebut dihadiri pengamat ekonomi keuangan...

Perguruan Tinggi Terancam tak Miliki Payung Hukum

Friday, 01 Mar 2013 21:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Koordinator Asosiasi Profesor Indonesia Profesor Satryo Soemantri Brodjonegoro mengaku khawatir perguruan tinggi (PT) tidak akan punya payung hukum jika permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dikabulkan...

Pilgub Lampung Butuh Payung Hukum

Sunday, 27 Jan 2013 09:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Lampung dipercepat menjadi tahun 2013 dari sebelumnya tahun 2014, membutuhkan payung hukum yang jelas dari pemerintah. Bila penyelenggaraannya tidak ada dasar...

Wapres: Payung Hukum Diperlukan Guna Tangani Krisis

Wednesday, 26 Sep 2012 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Boediono mengatakan negara memerlukan payung hukum kuat yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan jika terjadi krisis ekonomi seperti beberapa tahun lalu. "Undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan...

Pembukaan Asrip G 30 S PKI Harus Miliki Payung Hukum

Thursday, 05 Jul 2012 19:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Kepala Arsip Nasional M Asichin menuturkan pembukaan kembali arsip tentang Gerakan 30 September (G 30 S PKI) kepada masyarakat umum harus memiliki payung hukum yang jelas...

Penyederhanaan Penyaluran Dana BOS Harus 'Dipayungi' Hukum

Thursday, 09 Dec 2010 06:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Rencana penyederhanaan penyaluran dana pendidikan bantuan operasional sekolah (BOS) mulai 2011 mendatang oleh Kemendiknas perlu didukung payung hukum dari pemerintah pusat. "Saya khawatir rencana ini tidak dilandasi payung...

Pengerukan 13 Sungai di Jakarta Molor Lagi

Tuesday, 22 Jun 2010 04:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemprov DKI menargetkan penerbitan payung hukum untuk proses pinjaman ke Bank Dunia sebesar Rp 1,5 triliun bisa diterbitkan Juli 2010. Pemprov DKI Jakarta berencana memanfaatkan dana pinjaman untuk proyek...

Tunggu Payung Hukum, 60 Persen Kuota PTN Lewat Jalur Nasional

Tuesday, 18 May 2010 04:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mewajibkan kepada seluruh perguruan tinggi negeri (PTN)  mengalokasikan 60 persen kuota penerimaan mahasiswa baru melalui jalur penerimaan nasional, yaitu seleksi nasional masuk perguruan...