Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

Tuesday, 14 Safar 1443 / 21 September 2021

INDEX BERITA

Mural Kritis dan Janji Kebebasan Berekspresi

Friday, 20 Aug 2021 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Bambang Noroyono, Febrianto Adi Saputro, Haura Hafizhah, Ali Mansur, Eva RiantiAksi reaktif aparat kepolisian menyikapi mural-mural bernuansa kritis yang betebaran di sejumlah daerah dipandang sebagai tindakan yang...

Soal Pasal Penghinaan, PSHK UII Sayangkan Sikap Pemerintah

Wednesday, 23 Jun 2021 07:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyayangkan, sikap pemerintah yang masih mengajukan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dalam...

Pasal Hina Presiden Dihidupkan Lagi, Wamenkumham: Keliru

Monday, 14 Jun 2021 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Prof Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan, adanya anggapan pasal terkait penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP sama...

Pasal Penghinaan Presiden Dinilai Masih Diperlukan di KUHP

Sunday, 13 Jun 2021 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Agus Surono, menilai pasal penghinaan presiden masih diperlukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, Agus melihat...

Jokowi Mania: Masyarakat Sulit Bedakan Kritik dan Menghina

Sunday, 13 Jun 2021 12:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, menilai problem masyarakat saat ini adalah kesulitan dalam memahami antara kritik dan menghina. Oleh karena itu ia berharap agar pasal...

Pasal Penghinaan Presiden Berpotensi Bungkam Kritik

Sunday, 13 Jun 2021 11:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, menyoroti keberadaan pasal 218 dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden...

Anggota DPR Sarankan RKUHP tak Perlu Dibahas Sejak Awal

Thursday, 10 Jun 2021 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, menyarankan agar tidak semua pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dibahas ulang. Tetapi cukup beberapa pasal saja...

Mahfud Ungkap Pandangan Jokowi Soal Penghinaan Presiden

Thursday, 10 Jun 2021 12:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengungkap percakapan yang ia lakukan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang polemik perlu tidaknya pasal penghinaan...

Pasal Penghinaan Presiden RKUHP Beda dengan Putusan MK

Thursday, 10 Jun 2021 12:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP saat ini berbeda dengan pasal sejenis yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah...

Empat Pasal di RKUHP yang Dinilai Mengkhawatirkan

Thursday, 10 Jun 2021 08:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut setidaknya terdapat empat pasal sangat mengkhawatirkan dalam RUU KUHP. Keempat pasal tersebut yaitu pasal 218, 219 tentang Penyerangan...

Menkumham: Pasal Penghinaan Presiden untuk Lindungi Diri

Thursday, 10 Jun 2021 05:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pasal penghinaan kepala negara di RKUHP bukan untuk membatasi kritik. Ia mengatakan, pasal itu ada karena setiap...

Dalih Pasal Penghinaan Presiden: Demi Batasan Bangsa Beradab

Wednesday, 09 Jun 2021 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrianto Adi Saputro, Rizky Suryarandika, Antara Pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menuai polemik. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Ini Empat Pasal UU ITE yang Direvisi

Wednesday, 09 Jun 2021 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo meminta kajian guna merivisi pasal-pasal yang ada di Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dianggap masyarakat sebagai bentuk kriminalisasi. Menteri Koordinator bidang...

Disebut Beda Sikap, Mahfud: Agak Ngawur

Wednesday, 09 Jun 2021 20:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut pernyataan yang mengatakan sikapnya berbeda terhadap pasal penghinaan kepada presiden di RKUHP agak ngawur. Menurut Mahfud,...

Pasal Penghinaan Presiden Disarankan Jadi Ranah Perdata

Wednesday, 09 Jun 2021 15:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyarankan agar pasal terkait penghinaan presiden-wakil presiden yang diatur dalam RKUHP dialihkan menjadi ranah perdata. Sehingga penyelesaian kasusnya tidak melibatkan...