Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

Thursday, 12 Syawwal 1441 / 04 June 2020

INDEX BERITA

Salah Ketik Omnibus Law, DPR: Diperbaiki Saat Pembahasan

Thursday, 20 Feb 2020 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, terkait alasan pemerintah bahwa ada pasal yang salah ketik di RUU Cipta Kerja (Ciptaker) seperti Pasal 170, akan...

Salah Ketik, Pemerintah Sebaiknya Bahas Ulang Omnibus Law

Thursday, 20 Feb 2020 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKB Maman Imanulhaq mengomentari terkait adanya kesalahan tik dalam pasal 170 draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pemerintah perlu membahas ulang sebelum dibahas...

Puan Maharani Ajak Ulama Beri Masukan RUU Omnibus Law

Wednesday, 19 Feb 2020 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para ulama memberi masukan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Omnibus Law seperti Cipta Kerja dan Perpajakan yang akan segera memasuki tahap...

RUU Omnibus Law Salah Ketik, MPR RI: Gitu Aja Kok Repot

Wednesday, 19 Feb 2020 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satunya terkait adanya kesalahan dalam penulisan pemerintah pusat yang bisa...

Soal Salah Ketik Draft Omnibus Law, Mahfud: Cuma Satu Pasal

Tuesday, 18 Feb 2020 20:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebutkan bahwa permasalahan salah ketik pada draft Omnibus Law RUU Cipta Kerja cuma satu pasal.

"<i>Ndak</i>...

Mahfud: Kesalahan Ketik Omnibus Law di Kemenko Perekonomian

Tuesday, 18 Feb 2020 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mengakui adanya kesalahan ketik dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pasal 170 Ayat (1). Kesalahan ketik ini disebutnya...

Omnibus Law Salah Tik, Mahfud: Tak Apa-Apa Biasa Saja

Tuesday, 18 Feb 2020 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Mahfud MD mengakui terdapat kesalahan tik dalam dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pasal 170 ayat (1). Dalam pasal itu...

Omnibus Law Bukan untuk Untungkan Investor

Tuesday, 18 Feb 2020 14:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Karena menurutnya, saat...

DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law

Tuesday, 18 Feb 2020 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pengakuan pemerintah terkait adanya kesalahan ketik di dalam 170 ayat (1) draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dasco...

Dasco Tanggapi Omnibus Law yang Dinilai Sentralistik

Tuesday, 18 Feb 2020 13:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang dikritik sejumlah pihak lantaran dinilai terlalu sentralistis. Ia mengatakan hal tersebut...

Soal PP Gantikan UU, Airlangga: Ada Salah Pengertian

Tuesday, 18 Feb 2020 10:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang digodok memberi celah otoriter bagi pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa secara...

Istana Harus Buktikan Omnibus Law Bukan Bentuk Otoriter

Tuesday, 18 Feb 2020 10:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia Hendri Satrio merespons berbagai polemik yang muncul setelah Pemerintah menyerahkan draf Omnibus Law Rancangan...

Mahfud Pastikan Ada Kesalahan dalam Omnibus Law

Tuesday, 18 Feb 2020 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, undang-undang (UU) tak bisa diubah dengan peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (Perpres). Ia memastikan, pasti...

Omnibus Law, DPR: Pemerintah tak Bisa Ubah UU dengan PP

Monday, 17 Feb 2020 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan pemerintah tidak dapat mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Azis merespons Pasal 170 Ayat (1) rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja...

Soal Omnibus Law, Ini Saran Fahri Hamzah untuk Pemerintah

Monday, 18 Feb 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Omnibus Law bisa...