Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

Saturday, 7 Syawwal 1441 / 30 May 2020

INDEX BERITA

Ray: Omnibus Law Sesuai dengan Kebutuhan Saat Ini

Wednesday, 13 May 2020 10:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia kini. Menurutnya, semangat dari omnibus law untuk...

Pakar: Pembahasan Omnibus Law Harus Penuhi Hukum

Monday, 11 May 2020 12:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus mengatakan pembahasan Omnibus Law harus memenuhi unsur hukum. Yaitu, sejumlah asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan...

Omnibus Law Ditunda, Buruh Batalkan Rencana Aksi

Friday, 24 Apr 2020 16:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh membatalkan rencana demonstrasi yang sedianya akan digelar pada 30 April 2020 untuk menolak Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Niat demo tersebut urung dilaksanakan lantaran...

FPKS Gabung Panja RUU Ciptaker Setelah Covid-19 Tuntas

Monday, 20 Apr 2020 23:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Fraksi PKS di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan, fraksinya akan bergabung dalam keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja setelah...

Baleg: Masukan Publik Penting Bagi RUU Cipta Kerja

Monday, 20 Apr 2020 23:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan, masukan publik yang komprehensif terkai RUU Cipta Kerja, sangat penting...

Alasan PKS tak Kirim Nama untuk Panja RUU Ciptaker

Monday, 20 Apr 2020 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS tak mengirimkan nama untuk panja pembahasan RUU Ciptaker. Anggota badan legislasi (Baleg) fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan PKS keberatan jika RUU ini dibahas...

Panja RUU Omnibus Law Ciptaker Terbentuk, PKS tak Ikut

Monday, 20 Apr 2020 16:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengesahkan nama pimpinan dan anggota panja pembahasan RUU Cipta Kerja, Senin (20/4) siang. Dari total 37 anggota panja, tidak ada satu pun...

Baleg Jadwalkan Uji Publik Omnibus Law RUU Ciptaker

Saturday, 04 Apr 2020 07:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Salah satu yang diagendakan adalah uji publik, yang rencananya akan mengundang pihak-pihak yang...

Fraksi PAN: Dahulukan Atasi Covid-19 Dibanding Omnibus Law

Friday, 03 Apr 2020 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) meminta DPR lebih fokus membantu memberantas pandemi virus corona (Covid-19) dibandingkan membahas Omnibus Law. PAN menilai, saat ini semua pihak harus...

Panja Omnibus Law RUU Ciptaker Pastikan Libatkan Buruh

Friday, 03 Apr 2020 17:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi memastikan, panitia kerja (panja)...

Pandemi Corona, KSPI: DPR tak Punya Nurani Bahas Omnibus Law

Friday, 03 Apr 2020 13:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) merasa kecewa dengan DPR RI yqng sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg)....

Pemerintah Berupaya Akomodir Pekerja Kreatif di Omnibus Law

Monday, 16 Mar 2020 22:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Agatha Widianawati mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tidak hanya memperhatikan kesejahteraan buruh atau...

Buruh Purwakarta Bakal Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

Friday, 13 Mar 2020 07:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA — Aliansi Buruh Purwakarta akan menggelar aksi turun ke jalan menyerukan tuntutan. Kali ini aksi akan digelar untuk menyuarakan penolakan pada omnibus law yang dinamakan aksi Getol Pisan (Gerakan...

Omnibus Law Diharapkan Akomodasi Semua Kepentingan Nasional

Friday, 13 Mar 2020 02:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, mengingatkan pemerintah agar keberadaan omnibus law harus mengakomodasi kepentingan nasional. Dia meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap usaha kecil,...

Syarief: Pertemuan dengan PKS tak Terkait Omnibus Law

Thursday, 12 Mar 2020 16:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dijadwalkan bertemu Kamis (12/3), malam ini. Wakil Ketua Umum Syarief Hasan mengungkapkan pertemuan nanti bukan soal penentuan sikap terkait RUU...

Istana Jamin Omnibus Law tak Rugikan Buruh

Thursday, 12 Mar 2020 13:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memastikan penyusunan omnibus law, terutama terkait ketenagakerjaan, tidak akan merugikan buruh. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan, penyusunan RUU cipta kerja ini bertujuan...

Mahfud: Jangan Curiga Berlebihan Terhadap Omnibus Law

Tuesday, 10 Mar 2020 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi omnibus law RUU cipta kerja. Namun, ia mengatakan, hal tersebut jangan disertai kecurigaan berlebihan. "Mari...

Surya Paloh Tanggapi Penolakan Publik Terhadap Omnibus Law

Tuesday, 10 Mar 2020 06:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi penolakan publik terhadap RUU omnibus law cipta kerja. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. "Kita harus pahami bahwa konsekuensi...

PDIP Ingin Omnibus Law Ciptaker tak Sampai Rugikan Buruh

Monday, 09 Mar 2020 19:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memastikan dialog antara pemerintah dan semua pihak terkait Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). PDIP mengatakan, Omnibus Law...

PDIP Janji Pemerintah Buka Dialog Soal RUU Ciptaker

Monday, 09 Mar 2020 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan selaku partai pendukung pemerintah mendukung omnibus law RUU Cipta Kerja. Kendati demikian, PDI Perjuang berjanji akan memastikan pemerintah membuka diri dan berdialog dengan semua pihak...

Pakar Nilai Omnibus Law Bakal Buka Lapangan Pekerjaan

Sunday, 08 Mar 2020 01:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menilai positif Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, rancangan Undang-Undang itu dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan...

PDIP Bentuk Tim Khusus Kaji Omnibus Law Ciptaker

Saturday, 07 Mar 2020 21:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus Law Cipta Kerja guna menjabarkan seluruh konsepsi partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Daftar ini akan...

Podcast Republika: Lika-Liku Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Saturday, 07 Mar 2020 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di Indonesia. Sebagian besar menilai RUU Cipta Kerja akan membawa dampak buruk bagi pekerja di...

PDIP Tampung Aspirasi Terkait RUU Omnibus Law Ciptaker

Saturday, 07 Mar 2020 12:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan tim khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). PDIP akan menerima segala aspirasi publik terkait...

Datangi Cikeas, Upaya Airlangga Lobi SBY Soal Omnibus Law

Friday, 06 Mar 2020 16:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Arif Satrio Nugroho, Antara

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada Kamis (5/3) menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri...

KODE Inisiatif Sebut RUU Omnibus Law Munculkan Pasal Zombie

Thursday, 05 Mar 2020 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menilai sejumlah pasal di Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional. Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara menyebut ada sejumlah pasal...

KODE Inisiatif: 31 Pasal RUU Omnibus Law Inkonstitusional

Thursday, 05 Mar 2020 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menyoroti pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan sebanyak 31 RUU...

Tolak Omnibus Law Ciptaker, Ini Lima Tuntutan Mahasiswa

Wednesday, 04 Mar 2020 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4). Koordinator BEM SI Wilayah...

FPKB: Omnibus Law Cipta Kerja Akselerasikan Atasi Kemiskinan

Wednesday, 26 Feb 2020 23:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FKB DPR RI mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Fathan Subchi, menilai RUU Cipta...

Mahfud: Permasalahan Omnibus Law Muncul Akibat Tiga Hal

Wednesday, 26 Feb 2020 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan permasalahan yang timbul terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diakibatkan tiga hal. Salah...

Alasan DPR Belum Bahas Omnibus Law dan Klaim Airlangga

Wednesday, 26 Feb 2020 17:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro
 
DPR memutuskan untuk menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga berakhirnya masa reses pada 23 Maret....

Kiara: Omnibus Law Cipta Kerja Rugikan Nelayan Indonesia

Wednesday, 26 Feb 2020 02:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Indonesia. Beleid RUU Cipta Kerja saat ini...

Pimpinan DPR Belum Sepakat Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Tuesday, 25 Feb 2020 17:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI berpotensi tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sejauh ini, pimpinan DPR RI belum juga melakukan rapat...

Guru Besar UI Sayangkan Drafter RUU Cipta Kerja

Saturday, 22 Feb 2020 00:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyayangkan para drafter atau konseptor Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab, ada ketidakpahaman yang dicanangkan dan diinginkan...

Pasal Pers di Omnisbus Law Dipermasalahkan, Ini Kata Golkar

Friday, 21 Feb 2020 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar siap menerima masukan dari Dewan Pers dan asosiasi pers lainnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam RUU itu sejumlah pihak keberatan...

Menaker Persilakan Buruh Sampaikan Masukan ke Tim di Kemenko

Friday, 21 Feb 2020 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mempersilakan buruh untuk menyampaikan masukan melalui tim yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membuat tim yang terdiri...

PWI Dukung Kenaikan Sanksi Pidana untuk Pers

Friday, 21 Feb 2020 08:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Namun, PWI mendukung...

Alasan Politikus PDIP Dukung Aturan Halal dalam Omnibus Law

Friday, 21 Feb 2020 07:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang...

Infografis Omnibus Law, Salah Ketik atau Salah Tafsir?

Friday, 21 Feb 2020 04:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Draf RUU Cipta Kerja BAB XIII tentang ketentuan lain-lain

Pasal 170 

Ayat 1: "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini...

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Friday, 21 Feb 2020 04:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah...