REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menyebut Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah sesuai dengan kebutuhan Indonesia kini. Menurutnya, semangat dari omnibus law untuk...

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Sunny Ummul Firdaus mengatakan pembahasan Omnibus Law harus memenuhi unsur hukum. Yaitu, sejumlah asas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh membatalkan rencana demonstrasi yang sedianya akan digelar pada 30 April 2020 untuk menolak Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Niat demo tersebut urung dilaksanakan lantaran...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kelompok Fraksi PKS di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Almuzzammil Yusuf mengatakan, fraksinya akan bergabung dalam keanggotaan Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja setelah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka mengatakan, masukan publik yang komprehensif terkai RUU Cipta Kerja, sangat penting...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PKS tak mengirimkan nama untuk panja pembahasan RUU Ciptaker. Anggota badan legislasi (Baleg) fraksi PKS Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan PKS keberatan jika RUU ini dibahas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR mengesahkan nama pimpinan dan anggota panja pembahasan RUU Cipta Kerja, Senin (20/4) siang. Dari total 37 anggota panja, tidak ada satu pun...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menyusun jadwal pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja. Salah satu yang diagendakan adalah uji publik, yang rencananya akan mengundang pihak-pihak yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) meminta DPR lebih fokus membantu memberantas pandemi virus corona (Covid-19) dibandingkan membahas Omnibus Law. PAN menilai, saat ini semua pihak harus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja akan dibawa ke Badan Legislasi (Baleg). Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi memastikan, panitia kerja (panja)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) merasa kecewa dengan DPR RI yqng sepakat membawa RUU omnibus law Cipta Kerja (Ciptaker) untuk diserahkan ke Badan Legislasi (Baleg)....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabag Hukum dan Kerjasama Luar Negeri (KLN) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Agatha Widianawati mengatakan bahwa Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) tidak hanya memperhatikan kesejahteraan buruh atau...

REPUBLIKA.CO.ID,PURWAKARTA — Aliansi Buruh Purwakarta akan menggelar aksi turun ke jalan menyerukan tuntutan. Kali ini aksi akan digelar untuk menyuarakan penolakan pada omnibus law yang dinamakan aksi Getol Pisan (Gerakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar ekonomi Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika, mengingatkan pemerintah agar keberadaan omnibus law harus mengakomodasi kepentingan nasional. Dia meminta pemerintah untuk memastikan perlindungan terhadap usaha kecil,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dijadwalkan bertemu Kamis (12/3), malam ini. Wakil Ketua Umum Syarief Hasan mengungkapkan pertemuan nanti bukan soal penentuan sikap terkait RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Istana Kepresidenan memastikan penyusunan omnibus law, terutama terkait ketenagakerjaan, tidak akan merugikan buruh. Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, menjelaskan, penyusunan RUU cipta kerja ini bertujuan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi omnibus law RUU cipta kerja. Namun, ia mengatakan, hal tersebut jangan disertai kecurigaan berlebihan. "Mari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi penolakan publik terhadap RUU omnibus law cipta kerja. Menurut dia, penolakan tersebut merupakan hal yang wajar. "Kita harus pahami bahwa konsekuensi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memastikan dialog antara pemerintah dan semua pihak terkait Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker). PDIP mengatakan, Omnibus Law...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan selaku partai pendukung pemerintah mendukung omnibus law RUU Cipta Kerja. Kendati demikian, PDI Perjuang berjanji akan memastikan pemerintah membuka diri dan berdialog dengan semua pihak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menilai positif Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, rancangan Undang-Undang itu dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan akan membentuk tim khusus untuk mengkaji Omnibus Law Cipta Kerja guna menjabarkan seluruh konsepsi partai melalui pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Daftar ini akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di Indonesia. Sebagian besar menilai RUU Cipta Kerja akan membawa dampak buruk bagi pekerja di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyiapkan tim khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). PDIP akan menerima segala aspirasi publik terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nawir Arsyad Akbar, Arif Satrio Nugroho, Antara

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, pada Kamis (5/3) menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menilai sejumlah pasal di Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja inkonstitusional. Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara menyebut ada sejumlah pasal...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menyoroti pasal-pasal yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Peneliti KODE Inisiatif Rahmah Mutiara mengatakan sebanyak 31 RUU...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/4). Koordinator BEM SI Wilayah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa FKB DPR RI mendukung penuh pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sekretaris Fraksi PKB DPR RI, Fathan Subchi, menilai RUU Cipta...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD mengatakan permasalahan yang timbul terkait Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja diakibatkan tiga hal. Salah...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar, Febrianto Adi Saputro
 
DPR memutuskan untuk menunda pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja hingga berakhirnya masa reses pada 23 Maret....

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyebut Omnibus Law RUU Cipta Kerja merugikan dan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan Indonesia. Beleid RUU Cipta Kerja saat ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di DPR RI berpotensi tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sejauh ini, pimpinan DPR RI belum juga melakukan rapat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyayangkan para drafter atau konseptor Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab, ada ketidakpahaman yang dicanangkan dan diinginkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar siap menerima masukan dari Dewan Pers dan asosiasi pers lainnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam RUU itu sejumlah pihak keberatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mempersilakan buruh untuk menyampaikan masukan melalui tim yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membuat tim yang terdiri...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Namun, PWI mendukung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII Diah Pitaloka mengungkapkan alasan dirinya mendukung pengaturan sertifikasi halal dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). Aturan itu memungkinkan ormas Islam yang...

REPUBLIKA.CO.ID, Draf RUU Cipta Kerja BAB XIII tentang ketentuan lain-lain

Pasal 170 

Ayat 1: "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah...