Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

Wednesday, 10 Rabiul Akhir 1442 / 25 November 2020

INDEX BERITA

Pakar: Tak Perlu Ada Pusat Legislasi Nasional

Tuesday, 29 Oct 2019 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menilai pembentukan Pusat Legislasi Nasional tidak perlu dilakukan. Sebab saat ini, masih ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang efektif...

Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?

Sunday, 01 Sep 2019 04:57 WIB

Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara dan Staf Pengajar FH Univiversitas KHairun TernatePartai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P, yang pada tahun 1999-2002 bersama sejumlah partai lain menghubah UUD...

Pakar: Pemerintah Wajib Jalankan Rekomendasi Pansus Pelindo

Friday, 16 Aug 2019 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Tata Negara, Margarito Kamis, berpendapat rekomendasi yang diputuskan Pansus Pelindo II dan disetujui DPR RI pada Rapat Paripurna, Kamis (25/7), lalu bersifat mengikat. Dengan...

PPP Siapkan Kader untuk Bakal Calon Menteri Agama

Friday, 16 Aug 2019 05:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah kader untuk posisi bakal calon menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendatang. Salah satu posisi...

Mungkinkah Menghidupkan GBHN Lagi di Era Jokowi?

Thursday, 01 Aug 2019 04:57 WIB

Oleh: DR Margarito Kamis, Pakar Hukum Tata Negara dan Staf Pengajar FH Univiversitas KHairun TernatePartai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDI-P, yang pada tahun 1999-2002 bersama sejumlah partai lain menghubah UUD...

Perlukah Adaya Kementerian Keamanan Nasional Kabinet Jokowi?

Tuesday, 16 Jul 2019 05:01 WIB

Oleh: Margarito Kamis, Doktor HTN dan Staf Pengajar FH Univ KHairun TernatePilpres berakhir sudah. Jokowi-Ma’ruf telah ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Titik. Prabowo, pria yang...

Diperiksa KPK, Margarito: Prosedur Pemeriksaan Anggota DPR

Monday, 27 Nov 2017 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai diperiksa sebagai saksi ahli kasus Korupsi KTP-el, Setya Novanto, Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menjelaskan seputar pemeriksaan dirinya kepada wartawan di halaman Gedung KPK,...

'Anies Baswedan Punya Hak Hentikan Reklamasi'

Saturday, 04 Nov 2017 06:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai proyek reklamasi Teluk Jakarta berstatus ilegal karena tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres)  Nomor 52 Tahun 1995. Margarito menegaskan Gubernur DKI...

Video HTI Dinilai Lemahkan Opini Penerbitan Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 05:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan pemutaran video Muktamar HTI sebelum pemerintah memberikan keterangan pada sidang uji materi Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017 pada...

Pakar Pertanyakan Peristiwa Genting Pemicu Perppu Ormas

Thursday, 07 Sep 2017 00:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Margarito Kamis pertanyakan mengenai keadaan genting yang memaksa Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas. Ia menilai tidak ada keadaan genting yang membuat diterbitkannya...

PT 20 Persen Disebut tak Punyai Basis Argumen Konstitusi

Tuesday, 25 Jul 2017 06:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 tidak mempunyai basis argumen konstitusi. Menurutnya angka 20...

'PT 20 Persen Bukan untuk Penguatan Sistem Presidensial'

Monday, 24 Jul 2017 20:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis membantah UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen bisa meningkatkan sistem presidensial yang dianut Indonesia....

Pengamat: Ambang Batas Presiden 20 Persen Inkonstitusional

Monday, 24 Jul 2017 19:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen bertentangan dengan konstitusi. Pasalnya, frasa dalam Pasal...

Pengamat Yakin Presidential Threshold 20 Persen Rontok di MK

Monday, 24 Jul 2017 13:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mendukung penuh rencana digugatnya UU Pemilu dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK)....

Penyelesaian Kasus Novel Disebut Pengaruhi Wibawa Presiden

Wednesday, 17 May 2017 11:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, Presiden Joko Widodo tidak bisa berdiam diri dalam menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan....

Margarito: Pasal Makar Rawan Disewenang-wenangkan Penguasa

Tuesday, 04 Apr 2017 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, pengajuan gugatan uji materi Pasal 87 dan Pasal 110 KUHP terkait perencanaan dan permufakatan makar ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai...

Pengamat: Mendagri Gunakan Logika Hukum Sendiri untuk Aktifkan Ahok

Wednesday, 08 Feb 2017 17:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mempertanyakan logika hukum Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang bersikukuh status Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunggu tuntutan hasil...

Presiden dan Mendagri Langgar UU Jika Aktifkan Ahok Jadi Gubernur

Wednesday, 08 Feb 2017 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan alasan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebutkan penonaktifan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menunggu pembacaan penuntutan...

Cuti Habis, Ahok Jadi Gubernur Lagi? Pengamat: Jangan Mengada-ada

Wednesday, 08 Feb 2017 16:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Masa cuti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta akan selesai setelah waktu kampanye pada akhir pekan ini. Kembalinya Ahok sebagai gubernur DKI padahal telah...

Pengamat: Ahok Jangan Cari-Cari Alasan yang Justru Jadi Bumerang

Wednesday, 14 Dec 2016 14:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai, pernyataan Basuki T Purnama alias Ahok yang menyebutkan niatnya mengatakan menggunakan surah Al Maidah ayat 51, karena ada politisi...

Pengamat: Apa Ahok Tahu yang Dibicarakannya Itu Alquran?

Wednesday, 14 Dec 2016 13:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengimbau, Gubernur DKI Jakarta Non Aktif Basuki T Purnama alias Ahok, untuk mencari alasan pembelaan yang sesuai hukum. Menurutnya, nota...

DPR Diminta Penuh Pertimbangan Kaji Perppu Kebiri, Ini Alasannya

Thursday, 12 May 2016 21:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berencana membuat peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait Kebiri melalui persetujuan DPR RI. Namun Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan DPR perlu berhati-hati...

Hukum Kebiri Bisa Menghilangkan Hak Konstitusional Warga

Thursday, 12 May 2016 18:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuntutan pemerintah yang mendesak hukum kebiri dan memberi chip sebagai sanksi berat bagi pelaku kejahatan seksual dianggap melanggar konstitusi warga negara. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis...

Pengamat: Ada Tiga Alat Bukti Permulaan Kasus Lahan RS Sumber Waras

Friday, 01 Apr 2016 07:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dari UI Margarito Kamis menyebutkan ada tiga alat bukti permulaan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang bisa...

Penambahan Nomenklatur Harus Diatur Perpres

Sunday, 13 Mar 2016 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengatakan perubahan atau penambahan nomenklatur kementerian harus diatur oleh Peraturan Presiden. Karena, penambahan, penghapusan dan pergantian nama kementerian merupakan kewenangan presiden...

Penyadapan oleh KPK tak Perlu Izin

Wednesday, 17 Feb 2016 14:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menegaskan penyadapan merupakan mahkota bagi Komisi Pemberantasan Korupsi oleh karena itu tidak perlu izin kepada siapa pun."Soal sadap menyadap ini...

Publik Mulai Lupa Kasus BLBI

Friday, 19 Jun 2015 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan masyarakat mulai melupakan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seiring dengan berlarut-larutnya penuntasan kasus tersebut."Masyarakat mulai melupakan kasus BLBI...

Proses Hukum BW Harus Tetap Berlanjut

Tuesday, 26 May 2015 16:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan proses hukum terhadap Bambang Widjojanto (BW), harus tetap dilanjutkan. Ia menilai, permintaan penghentian kasus BW tidak memiliki latar belakang...

Pakar: Komisioner KPK Dipilih yang Sejalan dengan Pemerintah

Sunday, 24 May 2015 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum Margarito Kamis menilai, kendali panitia seleksi (pansel) KPK di bawah Sekretariat Negara (Setneg) dan Presiden Jokowi berpeluang dipilihnya komisioner yang sejalan dengan pemerintah. Dengan...

'Pansel Wajib Dorong Perbaikan Praperadilan di KPK'

Friday, 22 May 2015 19:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengatakan panitia seleksi (pansel) KPK wajib merekrut calon komisioner yang mampu mendorong perbaikan sistem pra peradilan di KPK. Dia menilai...

Dua Saksi Ahli Budi Gunawan Malah Masuk Pansel KPK

Monday, 18 May 2015 13:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masa jabatan pimpinan KPK Jilid III akan berakhir Desember 2015. Pemerintah menyatakan dalam waktu dekat panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK Jilid IV segera dibentuk. Telah...

'Pendanaan Desa Adalah Hal yang Unik'

Monday, 04 May 2015 23:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum dan tata negara Margarito Kamis menilai pemberian pendanaan kepada desa adalah sesuatu yang menarik. Ia berharap model pendanaan ini bisa lebih modern dari yang...

Pengamat: Dana Desa Bisa Jadi Gula Manis dalam Dunia Politik

Monday, 04 May 2015 21:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan, dana desa berpotensi dipolitisasi oleh oknum tertentu. Bahkan ia mengibaratkan program tersebut sebagai gula-gula yang manis dalam dunia politik."Anda...

Lumpuhkan PPA, Pakar Hukum Tata Negara Sorot Jaksa Agung

Thursday, 26 Mar 2015 09:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis mempertanyakan dikeluarkannya surat perintah audit kinerja Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung oleh Jaksa Agung HM Prasetyo bernomor PRINT-012/A/JA/03/2015. Menurut...

Istri Ahok tak Perlu Penuhi Panggilan DPRD

Friday, 13 Mar 2015 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menilai istri Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yakni Veronica Tan tidak perlu memenuhi pemanggilan tim hak angket DPRD...

Perpres 26/2015 Amputasi Tugas Kemenko

Thursday, 12 Mar 2015 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, mengungkapkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) 26/2015 tentang Kepala Staf Kepresidenan dapat mengambil alih tugas institusi pemerintah yang lain yakni Kementerian-kementerian...

21 Penyidik KPK Tersangka, Margarito: Itu Gila!

Wednesday, 18 Feb 2015 12:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat tata Negara Margarito Kamis mengatakan polisi akan memberikan status tersangka kepada 21 penyidik KPK. Hal itu akan sangat berdampak pada penyidikan yang dilakukan KPK terhadap...

Jadi Saksi Praperadilan BG, Ini yang Bakal Disampaikan Margarito Kamis

Wednesday, 11 Feb 2015 11:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Komjen Pol Budi Gunawan (BG), menghadirkan Ahli Hukum Tata Negara, Margarito Kamis sebagai saksi dalam sidang lanjutan praperadilan BG, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,...

KPK Didesak Umumkan Pemberi Gratifikasi ke Budi Gunawan

Wednesday, 14 Jan 2015 14:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya mengumumkan orang atau pihak yang memberi gratifikasi kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Karena tuduhan adanya gratifikasi...

Pengamat Ini Anggap tak Ada Konflik Hukum di Golkar

Friday, 12 Dec 2014 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis melihat konflik internal yang terjadi di Partai Golkar saat ini hanya pada tataran konflik secara politik. Secara aspek hukum, Margarito menganggap...

Prasetyo Mumpuni Jadi Jaksa Agung

Wednesday, 12 Nov 2014 09:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama politikus yang kini menjadi anggota DPR HM Prasetyo, yang diketahui pernah menjabat sebagai jaksa agung muda pidana umum (Jampidum) diyakini oleh pakar hukum tata negara...

Margarito: Jaksa Agung Sebaiknya NonPartai

Saturday, 01 Nov 2014 03:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Hukum Universitas Indonesia Margarito berharap Presiden Joko Widodo memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional atau non-partai."Sebaiknya profesional atau non partai," kata Margarito dalam keterangan persnya...

Pengamat Dukung Menteri Jokowi Bukan Pimpinan Parpol

Sunday, 24 Aug 2014 22:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan menteri dalam kabinetnya tidak boleh memegang jabatan penting di partai politik. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mendukung wacana dari...

Kecil Peluang Gugatan PDIP Dikabulkan MK

Sunday, 24 Aug 2014 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mendaftarkan gugatan Undang-Undang MPR, DPR,DPD, DPRD (UU MD3) No 17 Tahun 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menggugat pasal 84...

Putusan KPU Soal Daftar Pemilih Khusus Langgar Hukum?

Monday, 11 Aug 2014 16:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pakar Hukum Tata Negara Margarito menilai langkah Komisi Pemilihan Umum yang mengeluarkan peraturan KPU No.4, No.9 dan No.19 terkait Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)...

Margarito: Ada Yang Salah Dalam Penyelenggaraan Pilpres

Friday, 08 Aug 2014 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengatakan keterangan saksi dalam sidang sengketa pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi menunjukkan ada yang salah dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden 9...

Pengamat Sebut Ada Kesalahan Prosedur Dilakukan KPU

Wednesday, 06 Aug 2014 03:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa disebut-sebut masih berpeluang memenangkan gugatan sengketa Pemilou 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat hukum tata negara Universitas Khairun, Ternate, Margarito Kamis menyatakan,...

Capres Terpilih Tunggu Legalitas MK

Friday, 25 Jul 2014 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis mengemukakan, keabsahan presiden dan wakil presiden terpilih masih akan ditentukan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena adanya pasangan calon yang...

Pakar: KY Tak Bisa Awasi Hakim MK

Wednesday, 16 Oct 2013 21:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menegaskan sampai kapan pun Komisi Yudisial (KY) tidak akan bisa melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selama tidak dilakukan...

Usai Geledah BI, KPK Diminta Periksa Wapres

Wednesday, 26 Jun 2013 14:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di empat ruangan di direktorat berbeda di Bank Indonesia (BI) selama lebih dari 20 jam dalam penyidikan kasus Bank Century pada...