Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

Wednesday, 15 Safar 1443 / 22 September 2021

INDEX BERITA

Kuasa Hukum Bersikukuh tak Ada Aliran Uang ke Juliari

Monday, 09 Aug 2021 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Juliari Peter Batubara bersikukuh tidak pernah menerima aliran duit terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 ini memang murni kasus suap. Kuasa Hukum Juliari, Maqdir Ismail,...

Kubu Juliari Batubara Heran Pengajuan JC Eks PPK Kemensos

Wednesday, 23 Jun 2021 02:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa Hukum Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, mengaku tak habis pikir dengan siasat yang digunakan mantan pejabat pembuatan komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso...

Pengacara Sebut tak Ada Permintaan Fee dari Juliari 

Tuesday, 08 Jun 2021 09:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara mantan menteri sosial (mensos) Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, menyatakan Matheus Joko Santoso ingin melemparkan tanggung jawab kepada kliennya terkait fee pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan...

Dalam Pledoi, Pengacara Nurhadi Sebut Jaksa KPK Zalim

Saturday, 06 Mar 2021 06:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan sekertaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, dan menantunya, Rezky Herbiyono, menyampaikan nota pembelaannya melalui tim kuasa hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (5/3) malam. Dalam nota...

Jaksa KPK Jelaskan Pola Korupsi Mantan Sekretaris MA

Wednesday, 03 Mar 2021 06:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan pola korupsi mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Jaksa menilai Nurhadi sebagai dalang (puppet master) dalam perbuatan korupsi. "Dalam kasus ini kita bisa melihat...

KPK: Penasihat Hukum Nurhadi Berasumsi Soal Pemukulan

Monday, 01 Feb 2021 07:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penasihat hukum Nurhadi (NHD), Maqdir Ismail, berasumsi atas pemukulan yang dilakukan kliennya terhadap salah satu petugas Rutan KPK. Padahal, Maqdir tidak mengetahui kronologi insiden tersebut.  Nurhadi...

KPK Bantah Batasi Hak Tahanan

Thursday, 14 Jan 2021 23:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah membatasi hak tersangka maupun terdakwa untuk melakukan pertemuan dengan kuasa hukum mereka. Lembaga antirasuah itu memastikan kalau pertemuan pengacara dan...

Pengacara: BG dan Iwan Bule tak Terkait Perkara Nurhadi

Sunday, 15 Nov 2020 13:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara mantan sekretaris MA Nurhadi, Maqdir Ismail, menyebutkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Budi Gunawan (BG) dan mantan kepala Polda Metro Jaya Komjen (Purn) Mochamad...

Kuasa Hukum Bersyukur Romi Dikeluarkan dari Tahanan KPK

Thursday, 30 Apr 2020 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum bersyukur mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi dikeluarkan dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK) Rabu (29/4) malam. KPK menindaklanjuti...

PDIP Persilakan KPK Geledah DPP

Tuesday, 21 Jan 2020 08:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku siap memberikan akses kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah DPP partai. Hal tersebut dapat dilakukan kalau KPK telah tertib...

Tim Hukum PDIP Nilai Wajar KPK Mundur tanpa Keributan

Tuesday, 21 Jan 2020 07:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Hukum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) angkat bicara terkait rekaman CCTV yang menunjukan tidak adanya keributan saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keluar dari gedung...

Ajukan PK Setnov Bantah Terima 7,3 Juta Dolar AS

Wednesday, 28 Aug 2019 17:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto mengajukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) ke M‎ahkamah Agung (MA) terkait putusan perkara korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik. Sidang...

Masih Ada Kekurangan Utang LBI, Maqdir: Tagih Saja

Friday, 21 Jun 2019 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Maqdir Ismail menilai seharusnya pemerintah mengajukan gugatan atau penagihan kepada Sjamsul Nursalim sebagai pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) bila dipandang terjadi kekurangan bayar dalam...

Pengacara: Novanto Ingin Kontemplasi di Penjara

Tuesday, 01 May 2018 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR Setya Novanto mengaku ingin berkontemplasi (merenung) saat menjalani vonis 15 tahun penjara. Vonis itu dijatuhkan majelis hakim kepadanya dalam perkara korupsi KTP-elektronik (KTP-el).  "Alasan...

Jelang Vonis Setnov, Kuasa Hukum Berharap Majelis Hakim Adil

Tuesday, 24 Apr 2018 09:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto akan menjalani sidang vonis kasus mega korupsi KTP Elektronik hari ini, Selasa (24/4). Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail berharap agar...