Sunday, 4 Jumadil Akhir 1442 / 17 January 2021

Sunday, 4 Jumadil Akhir 1442 / 17 January 2021

INDEX BERITA

M Jasin: Irjen Biasanya Takut Dipecat Jika...

Sunday, 28 May 2017 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama M Jasin mendukung dilakukannya evaluasi terhadap peran dan kedudukan Irjen dalam menjalankan fungsi pengawasan di suatu Kementerian. Hal ini karena...

Itjen Kemenag Sebut Beberapa Faktor Turunnya Opini Laporan Keuangan

Thursday, 27 Oct 2016 22:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menyebut beberapa faktor yang dapat menurunkan opini laporan keuangan Kementerian Agama oleh BPK. Itjen Kemenag juga telah mengambil langkah agar bisa jadi...

Jasin: Pemprov DKI Jakarta Berpotensi Selewengkan Dana Bansos

Wednesday, 09 Dec 2015 00:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin menyatakan pemerintah DKI Jakarta berpeluang menyalahgunakan anggaran bantuan sosial (bansos). Kesimpulan itu ia dapatkan lewat penelitian KPK...

Ini yang akan Dilakukan Kemenag untuk Hindari Rapor Merah KPK

Saturday, 03 Jan 2015 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pada tahun 2014 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) memperoleh rapor merah dari KPK terkait pelayanan publik. Agar tidak terjadi hal serupa, maka pada tahun 2015 Kemenag melakukan beberapa...

Dana Transportasi Penghulu Cair Bulan Desember

Thursday, 27 Nov 2014 09:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Dana transportasi bagi para penghulu yang telah melaksanakan tugas pencatatan nikah segera dapat dicairkan.  "Insya Allah awal Desember," kata Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Machasin, Kamis (27/11). Ia mengakui berbagai persyaratan...

Jasin Pastikan Uang Tunjangan Penghulu Cair Awal Desember

Wednesday, 26 Nov 2014 11:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Agama (Kemenag) memastikan uang transportasi dan jasa profesi untuk penghulu akan cair pada awal Desember mendatang.  "Kira-kira keluarnya uang transport dan jasa profesi untuk penghulu diusahakan dalam waktu dekat....

Lambannya Pencairan Tunjangan Penghulu Rawan Gratifikasi

Wednesday, 19 Nov 2014 16:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Inspektur Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) M Jasin menilai prosedur pencairan tunjangan profesi dan transportasi penghulu atas dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terlalu lama. Hal tersebut dikhawatirkan memicu...

Jasin: Penghapusan Posisi Wamen di Kemenag, Itu Hak Presiden

Wednesday, 05 Nov 2014 07:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi mundur dari jabatannya pada Selasa (4/11) kemarin. Hal tersebut dilakukan sesuai keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk menghapus jabatan wakil...

Inilah 20 Zona Integritas Kemenag Guna Cegah Korupsi

Monday, 03 Nov 2014 22:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya mencegah dan menutup peluang korupsi di tubuh Kementerian Agama (Kemenag), Inspektur Jenderal Kemenag M Jasin menetapkan 20 zona integritas yang harus ditaati seluruh pegawai...

Jokowi Diminta Perbaiki Instrumen Tabungan Haji

Monday, 20 Oct 2014 23:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Presiden Joko Widodo diminta memperbaiki instrumen tabungan haji menjadi lebih baik dengan membasiskan operasionalnya pada teknologi informasi."Pemerintah Jokowi harus memulai terbentuknya instrumen tabungan haji yang lebih baik. Sekarang ini...

Pembatasan Haji Berkali-kali Harus Diterapkan Tahun Depan

Thursday, 09 Oct 2014 13:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Inspektorat Jenderal Kementerian Agama mendesak pemerintah untuk segera menerapkan aturan terkait pembatasan haji muali tahun 2015 nanti karena antrean yang sudah sangat panjang. “Demi kemaslahatan umat mulai tahun 2015 atau...

Direkrut Tim Independen, Kemenag Jamin Badan Haji Profesional

Monday, 06 Oct 2014 16:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah berjanji proses pembentukan dan perekrutan pegawai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan dilakukan secara profesional yang direkrut secara terbuka oleh Tim Independen bentukan presiden. "Kita akan mendapatkan  orang-orang yang...

Dana Setoran Haji Kini Bisa Diinvestasikan

Thursday, 02 Oct 2014 23:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pasca Rancangan Undang-Undang pengelolaan Dana Haji disahkan pada 29 September lalu, pemerintah membuka peluang bagi calon jamaah haji reguler dalam antrean untuk berinvestasi. “Manfaat dari pengelolaan dan pengembangan keuangan...

Indonesia Harus Kembangkan E-Hajj

Tuesday, 30 Sep 2014 11:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pemerintah Indonesia didorong untuk memperkenalkan elektronik hajj atau e-hajj pada 2015 agar terkoneksi dengan program e-hajj pemerintah Arab Saudi.    “E-hajj berorientasi untuk kemudahan jamaah dan peningkatan kualitas layanan jamaah yang...

Layanan Haji Buruk, Pemerintah Indonesia Merasa Disepelekan

Tuesday, 30 Sep 2014 11:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Kerjasama pemerintah Indonesia selama bertahun-tahun dengan pihak pengelola haji di Arab Saudi tak pernah mulus. Selalu ada praktik wanprestasi dari pihak Saudi yang berulang setiap tahunnya. “Mereka menganggap jamaah Indonesia...

Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji Masuk Finalisasi

Wednesday, 24 Sep 2014 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wacana pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui RUU Pengelolaan Keuangan Haji yang terpisah dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag tinggal menunggu pengesahan DPR. “BPKH mengelola keuangan haji ...

Mantan Ketua KPK: Itjen Harus Audit Kinerja

Tuesday, 09 Sep 2014 07:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal (Itjen) harus melakukan pendampingan dan Review Laporan Keuangan dengan Pencegahan Pendekatan Agama (PPA). “Audit kinerja untuk mengukur capaian kinerja dikaitkan dengan efisiensi dan ketaatan penggunaan...

Inspektorat Tidak Bergigi?

Tuesday, 09 Sep 2014 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas kementerian, Inspektorat Jenderal (Itjen) bertugas mengawal kinerja di masing-masing kementerian. Makanya, dalam menjalankan tugas, Itjen harus melakukannya sesuai amanat PP No. 60 tahun 2008...

Saudi Desak RI Perbaiki Siskohat

Monday, 01 Sep 2014 10:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Irjen Kemenag M. Jasin menyatakan sistem IT (Information and Technology) haji Indonesia mendesak untuk segera diperbaiki karena pada penyelenggaraan haji 1435 H/2014 M belum bisa terintegrasi dengan sistem di...

Resmi, Nikah Gratis di Kantor KUA Berlaku Senin

Saturday, 05 Jul 2014 19:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Akhirnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani dan mengesahkan draf Revisi Peraturan Pemerintah (RPP) nomor 47 tahun 2004 menjadi PP nomor 48 tahun 2014. Selanjutnya, Sekretaris Negara (Sesneg) akan...

Jasin: Menteri Jadi Tersangka Kemenag Jalan Terus

Monday, 26 May 2014 02:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Sekretaris Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hasan Fauzi mengatakan, Rapat Koordinasi Pejabat Eselon I Kementerian Agama RI pada Ahad (25/5) sama sekali tidak membahas soal kasus...

Kemenag Persempit Gerak Korupsi

Wednesday, 12 Mar 2014 12:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Amri AmrullahJAKARTA — Kementerian Agama (Kemenag) semakin mempersempit ruang gerak korupsi dan gratifikasi. Upaya itu tampak dari diluncurkannya unit program sistem pencegahan korupsi dan gratifikasi di lingkungan...

Irjen: Lebih dari 5 Pegawai Kemenag Miliki Rekening Mencurigakan

Tuesday, 29 Jan 2013 18:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menandatangani persetujuan bahwa lebih dari lima pegawai Kemenag yang diduga memiliki rekening mencurigakan dari dana haji ditindalanjuti Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi...

Kemenag Dalami Temuan PPATK

Friday, 04 Jan 2013 17:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektur Jenderal Kementerian Agama, M Jasin, mengaku pihaknya belum melakukan komunikasi dengan PPATK terkait penyebutan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 80 triliun per tahun....

'Saweran' Buat Penghulu Bakal Dibatasi

Wednesday, 12 Dec 2012 06:00 WIB

Laporan Selesai, Irjen Kemenag akan Panggil Dirjen Haji

Tuesday, 11 Dec 2012 17:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan haji dan umrah yang sudah dilaksanakan pada beberapa waktu lalu, sudah diselesaikan laporan-laporannya. Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag), M Jasin, segera akan memanggil Direktur...

Jasin: Revisi UU KPK Memang Belum Perlu

Tuesday, 11 Dec 2012 16:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja Badan Legislasi (Baleg) Revisi UU KPK DPR memutuskan untuk mencabut pembahasan revisi UU KPK di program legislasi nasional (Prolegnas) di Sidang Paripurna DPR. Mantan...

Penghulu Terima Duit Lebih dari Rp 30.000, Termasuk Suap

Tuesday, 11 Dec 2012 15:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Survei Integritas Sektor Publik terhadap seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Dalam paparan tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) hanya meraih nilai 6. Nilai tersebut tentunya masih di...

Menag Minta Bawahannya Berhemat

Tuesday, 04 Dec 2012 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama Suryadharma Ali meminta kementeriannya hemat anggaran. “Saya temukan ada bantuan komputer untuk madrasah tapi tidak ada listrik di madrasah itu. Kan tentu tidak bermanfaat komputernya,"...

Polri Segera Koordinasi dengan Dewan Pers Terkait Laporan Panda Nababan

Wednesday, 16 Nov 2011 18:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berkas laporan Panda Nababan terkait kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochamad Jasin telah dilimpahkan kepada Mabes Polri. Penyidik Polri...

Polri: Kami tidak Takut Tangani Kasus yang Melibatkan Pimpinan KPK

Tuesday, 15 Nov 2011 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Berkas laporan Panda Nababan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin dilimpahkan ke Mabes Polri. Polri pun menegaskan tetap akan memproses kasus ini meskipun...

Bantah Kasus M Jasin Kedaluarsa, Polisi akan Gelar Perkara

Tuesday, 15 Nov 2011 19:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Berkas perkara laporan Panda Nababan terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin dilimpahkan dari Polres Jakarta Pusat ke Mabes Polri. Penyidik Polri akan segera melakukan...

Polri Bantah Wakil Ketua KPK M Jasin Jadi Tersangka

Monday, 14 Nov 2011 16:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kuasa hukum Panda Nababan mengatakan dalam penanganan kasus laporannya di Polres Jakarta Pusat, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Mochammad Jasin telah ditetapkan sebagai...

Jadi Tersangka Pencemaran Nama Baik, Wakil Ketua KPK: Semestinya ke Dewan Pers Saja

Monday, 14 Nov 2011 14:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Wakil Ketua KPK M Jasin ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terhadap politisi PDIP Panda Nababan. Pasalnya, Jasin melontarkan pernyataan yang dianggap menyudutkan Panda Nababan.Menanggapi hal tersebut,...

Laporan Pencemaran Nama Baik Libatkan M Jasin Sudah Kedaluwarsa?

Monday, 14 Nov 2011 14:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan pencemaran nama baik  melibatkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan, Mochammad Jasin dilimpahkan ke Mabes Polri dari Polres...

Polri Didesak Periksa Tersangka M Jasin

Monday, 14 Nov 2011 13:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Panda Nababan dilimpahkan ke Mabes Polri. Panda Nababan pun meminta agar penyidik Polri segera memeriksa tersangka dalam laporan tersebut yaitu...

Wakil Ketua KPK M Jasin Jadi Tersangka, Kasusnya Kini di Mabes Polri

Monday, 14 Nov 2011 13:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kasus tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, fitnah dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Panda Nababan, dilimpahkan ke Mabes Polri dari Polres Jakarta Pusat. Dalam laporan tersebut,...

Hayo, Siapa yang Ditangkap KPK di Tebet?

Thursday, 25 Aug 2011 18:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Menjelang hari raya Idul Fitri, Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan tangkap tangan. Namun, belum ada informasi rinci yang disebutkan  oleh KPK.“Benar, KPK tangkap tangan, ,” kata Wakil...

Total Nilai Proyek 'Ditangani' Nazaruddin Rp 6,037 Triliun

Sunday, 14 Aug 2011 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, di berbagai kementerian. "Total nilai proyeknya...

Basuki: Nazaruddin tak Akan Seperti Gayus

Sunday, 14 Aug 2011 08:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Mako Brimob Kelapa Dua, Kota Depok, Kompol Basuki, menjamin Nazaruddin tidak bisa keluar masuk sembarangan tanpa adanya kepentingan untuk penyidikan. "Saya jamin tidak...

Nazaruddin Bermalam di Rutan Brimob

Sunday, 14 Aug 2011 08:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK - Tersangka kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet Sea Games, Muhammad Nazaruddin, bermalam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Kota Depok, Jawa Barat untuk pertama kalinya setelah menjalani...

Teknologi Bantu 'Giring' Nazaruddin ke Kolombia

Sunday, 14 Aug 2011 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Keberhasilan Interpol menangkap buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Nazaruddin, tidak terlepas dari peran kemajuan teknologi komunikasi. Dengan bantuan teknologi tersebut, Nazaruddin dapat "digiring" dan kemudian ditangkap...

ICW: Dana Sewa Pesawat Korupsi Baru

Sunday, 14 Aug 2011 06:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai dana Rp 4 miliar untuk kepulangan Muhammad Nazaruddin dari Kolombia ke Indonesia bermasalah. Hal itu terjadi karena dalam APBN tidak dialokasikan dana...

Johnson: Banyak Kejanggalan Kepulangan Nazaruddin

Sunday, 14 Aug 2011 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Sekjen Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Johnson Panjaitan, menegaskan banyak kejanggalan kepulangan Muhammad Nazaruddin ke Indonesia. Yang paling mencolok, kata dia, adalah kedatangan rombongan aparat penjemput mantan bendahara...

KPK Penjarakan 40 Anggota DPR dan Delapan Menteri

Thursday, 11 Aug 2011 20:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya memberantas korupsi telah menyeret dan memenjarakan 40 orang anggota DPR-RI dan delapan orang menteri yang terlibat kasus pidana korupsi."Anggota...

Usai Tangkap Sesmenpora, Ade Rahardja Diancam Nazaruddin

Thursday, 28 Jul 2011 17:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja mengaku mendapat ancaman teror dari Muhammad Nazaruddin beberapa hari setelah penangkapan Sesmenpora, Wafid Muharram. Namun, Ade tidak pernah menggubris ancaman tersebut.Ade menceritakan...

Ade Rahardja Akui Bertemu Nazaruddin Bahas Kasus

Thursday, 28 Jul 2011 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, menuding beberapa kali bertemu dengan Deputi Penindakan KPK, Ade Rahardja. Ade sendiri tidak  membantah pernah bertemu dengan...

M Jasin Minta Seluruh Petinggi KPK yang Disebut Nazaruddin Ikut Diperiksa

Tuesday, 26 Jul 2011 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – M Jasin, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan yang juga dituding Muhammad Nazaruddin ikut merekayasa kasus suap pembangunan wisma atlet, menyatakan siap diperiksa tim pengawasan internal dan komite...

Jasin:Seumur-umur Saya Belum Pernah Ngobrol dengan Anas Urbaningrum

Tuesday, 19 Jul 2011 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tersangka kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games, M Nazaruddin menuding tiga orang unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diatur untuk merekayasa  penyidikan kasus tersebut. Namun, KPK...

Terkait Pencemaran Nama Baik, Panda Nababan akan Diperiksa Polisi

Monday, 23 May 2011 12:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyidik Kepolisian Sektor Metropolitan Tanah Abang akan memeriksa anggota Komisi II DPR RI, Panda Nababan, terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan Wakil Ketua...