Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

Saturday, 2 Zulqaidah 1442 / 12 June 2021

INDEX BERITA

Muba Raih Penghargaan Daya Saing Daerah Berkelanjutan Award

Thursday, 05 Nov 2020 18:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Inovasi berbasis prinsip keberlanjutan belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Namun, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dibawah komando Bupati Muba Dr Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ MBA dan...

 KPPOD: RUU Cipta Kerja Bisa Gerus Kewenangan Pemda

Thursday, 02 Jul 2020 00:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksana Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti soal klaster Adminsitrasi Pemerintahan dalam Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang saat ini tengan dibahas di DPR. Direktur...

KPPOD: Kebijakan Bantuan Covid-19 di Pusat tak Harmonis

Sunday, 03 May 2020 17:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai sejumlah regulasi di tingkat pemerintah tak harmonis dalam penanganan Covid-19. Perbedaan kebijakan antarkementerian soal penerima...

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Friday, 21 Feb 2020 04:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah...

KPPOD: Pilkada Harus Langsung Sesuai Prinsip Otonomi Daerah

Tuesday, 12 Nov 2019 18:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) harus dilakukan secara langsung. Hal tersebut sesuai prinsip otonomi daerah (otda)...

Fenomena Desa Fiktif, Verifikasi Kemenkeu Dinilai Lemah

Wednesday, 06 Nov 2019 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai verifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atas pengalokasian dana desa lemah. Menurut dia, fenomena desa...

Pemekaran Papua, Pemerintah Ditagih Desain Penataan Daerah

Monday, 04 Nov 2019 12:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menagih pemerintah pusat menerbitan penataan daerah. Strategi penataan daerah menjadi penting menyusul rencana memekarkan Papua...

KPPOD: Anggota DPD Sebaiknya dari Kalangan Independen

Saturday, 28 Jul 2018 18:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan anggota DPD sebaiknya memang berasal dari kalangan independen yang merepresentasikan daerah secara utuh. Karena...

Pengamat: Tidak Perlu Sampai Ada Pencabutan Hak Politik ASN

Monday, 25 Jun 2018 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) merilis hasil penelitian terbaru terkait adanya temuan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lima provinsi. Untuk...

KPPOD Rekomendasikan Cabut Hak Politik ASN tak Netral

Monday, 25 Jun 2018 01:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Adanya temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di beberapa provinsi jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 membuat netralitas ASN kembali dipertanyakan. Direktur Eksekutif Komite...

KPPOD Soroti Temuan Pelanggaran Netralitas ASN di 5 Provinsi

Sunday, 24 Jun 2018 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) telah melakukan penelitian terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 di lima provinsi. Dari penelitian...

Soal THR di Daerah, Mendagri Sebaiknya Konsultasi ke BPK

Wednesday, 06 Jun 2018 17:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng menyarankan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkonsultasi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait risiko instruksi pergeseran...

KPPOD: Perizinan Sumber Korupsi Kepala Daerah

Monday, 14 May 2018 03:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai banyaknya kasus korupsi yang terjadi di daerah lantaran bupati dan birokratnya memiliki kekuasaan yang besar. Salah satu sumbernya adalah...