Sunday, 29 Safar 1444 / 25 September 2022

INDEX BERITA

Periksa Gamawan Fauzi, KPK Dalami Proses Pengadaan KTP Elektronik

Friday, 01 Jul 2022 00:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan KTP elektronik kepada mantan menteri dalam negeri (mendagri) Gamawan Fauzi. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Paulus Tanos yang saat...

Pihak-Pihak yang Diuntungkan dari Proyek KTP-El

Thursday, 14 Dec 2017 04:43 WIB

...

KPK Periksa Miryam Soal Pemberian Keterangan Palsu

Friday, 19 May 2017 11:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani dalam penyidikan tindak pidana korupsi memberikan keterangan tidak benar pada...

Hakim Tolak Permohonan Hadirkan Miryam di Sidang Praperadilan

Monday, 15 May 2017 15:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim kuasa hukum Miryam S Haryani mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghadirkan Miryam di sidang Praperadilan. Selain itu, mereka meminta pada hakim agar proses pemeriksaan KPK...

Ini Argumentasi KPK untuk Sidang Praperadilan Miryam

Tuesday, 09 May 2017 04:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait proses sidang praperadilan yang diajukan mantan anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Hanura Miryam...

PPP Minta Anggotanya Cabut Persetujuan Hak Angket KPK

Tuesday, 09 May 2017 04:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PURWOKERTO -- Ketua Umum PPP Romahurmurziy menegaskan, partainya masih terus mencermati perkembangan di internal parlemen terkait masalah penggunaan hak angket terhadap KPK. Secara organisatoris, Romi menyebutkan PPP telah secara...

HNW Yakin Hak Angket KPK tak Berlanjut, Fahri Ngotot Bentuk Pansus

Tuesday, 09 May 2017 00:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan sikap fraksi PKS di DPR RI yang tetap konsisten tidak akan mengirimkan anggotanya dalam Pansus Angket ke Komisi...

Hak Angket KPK dari DPR Bisa Dikenai Pasal 21 UU Korupsi

Thursday, 04 May 2017 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menyatakan pengajuan hak angket oleh DPR kepada KPK terkait penyerahan BAP dan membuka rekaman pemeriksaan Miryam Haryani bisa...

Saksi Sebut Kontrak Proyek KTP-El Sering Diubah

Thursday, 04 May 2017 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya menjadi saksi dalam sidang kedua belas kasus proyek KTP-El di PN Tipikor Jakarta, Kemayoran,...

Panitia Hak Angket KPK Diprediksi Bubar Sendiri

Tuesday, 02 May 2017 17:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Machfud MD memprediksi panitia hak angket tidak akan terlaksana meski sudah diputuskan oleh DPR. Menurutnya...

Hak Angket KPK Bisa Batal, Dua Hal Ini Syaratnya

Tuesday, 02 May 2017 17:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar menyatakan hak angket DPR untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebetulnya cacat hukum. Namun masalahnya, palu sudah diketuk...

KPK akan Periksa 4 Saksi Terkait Kasus Miryam

Tuesday, 02 May 2017 13:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK dijadwalkan memeriksa empat orang saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi terkait Miryam S Haryani. Keempat saksi ini diperiksa terkait pemberian keterangan tidak benar pada persidangan...

DPR Ingin Hak Angket KPK, Oce Madril: Buka Data Hukum Bisa Dipidana

Saturday, 29 Apr 2017 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara, Oce Madril mengatakan, memaksa membuka data-data penegakan hukum adalah sebuah pidana. Larangan membuka informasi tindak pidana, kata dia, sudah tertuang dalam undang-undang....

Hak Angket KPK Dinilai Gambarkan Konflik Kepentingan di Internal DPR

Saturday, 29 Apr 2017 15:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andi Syafrani menilai bergulirnya hak angket KPK semata-mata karena adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan DPR RI. Jika tidak...

Fahri Hamzah Ungkap Alasannya Ketok Palu Hak Angket KPK

Friday, 28 Apr 2017 13:59 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR telah memutuskan untuk menggunakan hak angket tentang pelaksanaan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang paripurna, Jumat (28/4). Hak angket tersebut diputuskan di tengah-tengah interupsi...