REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya metode omnibus law bukanlah sesuatu yang baru dilakukan di...
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Bambang Hendroyono mengatakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menyederhanakan prosedur perizinan usaha. "Semangat yang diusung RUU ini adalah penyederhanaan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menolak aturan dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang memberikan kewenangan kepada peraturan pemerintah untuk mengatur sanksi administrasi. Namun, PWI mendukung...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKB Maman Imanulhaq mengomentari terkait adanya kesalahan tik dalam pasal 170 draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pemerintah perlu membahas ulang sebelum dibahas...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menilai pemerintah perlu menyisir kembali draf RUU Cipta Kerja. Pasalnya, RUU yang telah diserahkan seharusnya tidak boleh ada kesalahan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak boleh mengekang kebebasan pers. Mahfud mengatakan, ia telah berbicara...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali menegaskan bahwa ruang dialog dengan pekerja dan buruh masih terbuka lebar terkait penyusunan omnibus law cipta kerja. Ida menjelaskan, pemerintah membentuk tim...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan pemerintah dan DPR masih membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk membahas pasal-pasal ketenagakerjaan dalam Rancangan UU Cipta Kerja. Karena itu, pemerintah mengharapkan asosiasi...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Muhammad Muraz menanggapi terkait adanya aturan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memberi kewenangan presiden mencabut peraturan daerah (perda) yang bertentangan...
REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah tengah gencar-gencarnya menggulirkan Omnibus Law untuk menghapus pasal-pasal di dalam undang-undang yang dinilai mengganggu iklim investasi. Salah satu Omnibus Law yang diajukan pemerintah yakni UU Cipta Lapangan...
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Omnibus Law bisa saja berhenti di tengah jalan. Fahri beranggapan,...
Phone: 021 780 3747
Fax: 021 799 7903
Email:
newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi)
sekretariat@republika.co.id (Redaksi)
marketing@republika.co.id (Marketing)
Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved