Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

INDEX BERITA

Jelang Pilkada, Ini Pesan Mahfud

Tuesday, 24 Nov 2020 11:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, meminta semua elemen masyarakat dan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 untuk menjaga situasi kondusif....

Kondisi Anggota TGPF yang Ditembak KKSB Membaik

Saturday, 17 Oct 2020 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Sesmenko Polhukam) Tri Soewandono mengatakan kondisi Bambang Purwoko saat ini terus membaik. Bambang merupakan anggota Tim Gabungan Pencari...

Kemenkopolhukam Apresiasi Gelar Perkara Kasus Pinangki

Tuesday, 08 Sep 2020 15:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Sugeng Purnomo mengatakan,
pihaknya mengapresiasi gelar perkara kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dilakukan oleh...

BIN tak di Bawah Kemenkopolhukam, Legislator: Progresif

Sunday, 19 Jul 2020 16:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Willy Aditya menilai langkah presiden mengeluarkan peraturan presiden (Perpres) 73 Tahun 2020 tentang  Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sudah tepat. Di dalam...

Soal Pembentukan Tim Pemburu Koruptor, Ini Kata Komisi III

Wednesday, 15 Jul 2020 07:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery merespons rencana pengaktifan Tim Pemburu Koruptor (TPK) seperti yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD. Herman mengingatkan, agar tim yang dibentuk...

Mahfud: Perbaiki Sistem Perekrutan Politik, Cegah Korupsi

Friday, 03 Jul 2020 19:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendorong sistem perekrutan politik diperbaiki untuk memutus mata rantai perilaku kolusi dan korupsi di Tanah Air....

Mahfud MD Ingatkan Penegak Hukum untuk tak Gantung Kasus

Monday, 22 Jun 2020 20:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan pembangunan hukum harus terus berjalan meski terdapat pandemi Covid-19. Penyelesaian pengadilan mesti dilakukan dengan cepat dan jangan...

Menkopolhukam Ajak Masyarakat Perluas Silaturahim

Tuesday, 26 May 2020 19:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengajak masyarakat untuk memperluas silaturahim sesuai dengan ajaran agama. "Silaturahim kalau sekarang namanya jaringan. Kalau kita...

Kemenkopolhukam: Waspadai Aksi Radikal Saat Pandemi Covid-19

Wednesday, 20 May 2020 22:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mewaspadai aksi teror yang dilakukan kelompok radikal dengan memanfaatkan situasi pandemi Covid-19. Selain itu, sulitnya kondisi kehidupan...

Mahfud: Sholat Id Berjamaah di Lapangan Dilarang

Tuesday, 19 May 2020 13:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan kegiatan keagamaan yang bersifat masif seperti sholat berjamaah di masjid atau sholat id di lapangan merupakan...

Jangan Sampai Media Kolaps di Tengah Pandemi

Monday, 18 May 2020 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabid Media Massa Kemenko Polhukam, Beben Nurfadilah, menyampaikan, jangan sampai pandemi Covid-19 menggoyahkan media massa. Semua pihak harus peduli dengan situasi media massa saat ini karena melalui...

Mahfud Sebut Semua Pihak Bekerja Pastikan Keamanan

Wednesday, 18 Mar 2020 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut semua pihak terkait bekerja untuk memastikan keamanan secara umum maupun pusat ekonomi di tengah wabah virus corona...

Mahfud: Jangan Curiga Berlebihan Terhadap Omnibus Law

Tuesday, 10 Mar 2020 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritisi omnibus law RUU cipta kerja. Namun, ia mengatakan, hal tersebut jangan disertai kecurigaan berlebihan. "Mari...

Mahfud: Besok, 29 Kapal Nelayan Pantura Melaut di Natuna

Monday, 09 Mar 2020 21:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setidaknya 29 kapal nelayan Pantura, Jawa, akan melaut mencari ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, mulai 10 Maret 2020. Kapal-kapal berkapasitas di atas 100 gross tonage...

Mahfud Soroti Penceramah Dipilih karena Jago Melucu

Friday, 06 Mar 2020 00:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyoroti stasiun televisi yang justru memilih penceramah agama yang hanya mengandalkan kelucuan saat tampil. Padahal, ia menambahkan, kedalaman ilmu...

Timbun Barang demi Keuntungan Kejahatan Subversif Ekonomi

Thursday, 05 Mar 2020 18:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebut penimbunan suatu barang untuk mencari keuntungan dari isu virus corona (Covid-19) bisa dianggap sebagai kejahatan subversif...

Mahfud: Masyarakat Jangan Panik Soal Sembako

Wednesday, 04 Mar 2020 05:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, pemerintah mengetahui adanya panic buying setelah ada warga yang dinyatakan positif virus corona (Covid-19). Pemerintah meminta masyarakat...

Mahfud Minta Masyarakat Jaga Ideologi Pancasila

Monday, 02 Mar 2020 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta kepada seluruh masyarakat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), untuk menjaga ideologi Pancasila dan tidak...

Mahfud Persatukan Peradi Agar Bantu Wacana Pembangunan Hukum

Thursday, 27 Feb 2020 10:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, merasa beberapa waktu ke belakang advokat absen dalam wacana pembangunan hukum yang tengah pemerintah lakukan, misalnya Omnibus...

11 Pos Lintas Batas Negara Ditargetkan Rampung Akhir 2020

Thursday, 20 Feb 2020 07:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana merampungkan 11 pos lintas batas negara (PLBN) tahap kedua di lima provinsi. Dari 11 PLBN tersebut, baru satu...

Pemerintah Tegaskan Komitmen Usut Pelanggaran HAM Masa Lalu

Thursday, 31 Oct 2019 20:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator...

Mahfud Ajak Masyarakat Cegah Penyebaran Paham Radikal

Sunday, 27 Oct 2019 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meminta masyarakat Kalbar untuk mencegah menyebarnya paham radikal di lingkungan sekitarnya. Ia mengatakan paham radikal yang dapat merusak...

Jaksa Agung akan Temui Mahfud Bahas Tim Pemburu Koruptor

Sunday, 27 Oct 2019 10:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyatakan akan bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD untuk membicarakan soal Tim Pemburu Koruptor. Tim Pemburu...

Pemerintah Segera Pulihkan Semangat Kebersamaan di Wamena

Tuesday, 08 Oct 2019 18:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah segera mengambil langkah cepat untuk pemulihan semangat kebersamaan di Wamena, Papua. Itu dilaksanakan beriringan dengan proses pemulihan bangunan-bangunan fisik yang rusak pascakerusuhan pada 23 September...

Wiranto Bersyukur Upaya Kacaukan Negeri Dapat Diantisipasi

Monday, 30 Sep 2019 22:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengaku bersyukur usaha untuk mengacaukan negara dapat ditemukan oleh aparat kepolisian. Hal ini terkait dengan penangkapan Laksamana Muda...

Wiranto: Ada Pernyataan Negatif Soal Pelecehan Bendera

Monday, 19 Aug 2019 16:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyebutkan ada pernyataan negatif oleh sejumlah oknum terkait pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur. Pernyataan negatif itu merupakan...

Kemenko Polhukam Apresiasi Naiknya Indeks Demokrasi di Jatim

Friday, 09 Aug 2019 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Wawan Kustiawan menyampaikan arahannya mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat. Capaian IDI 2018 Provinsi Jawa Timur sendiri...

Kemenko Polhukam Harap Kenaikan Indeks Demokrasi Terjaga

Tuesday, 30 Jul 2019 05:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berharap kenaikan indeks demokrasi Indonesia yang dipaparkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (29/7) bisa terjaga. Deputi...

Wiranto Minta Tim Asistensi Hukum Beri Masukan Bermanfaat

Thursday, 04 Jul 2019 21:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menginstruksikan Tim Asistensi Hukum terus memberikan masukan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kerja Tim Asistensi Hukum akan berakhir pada...

Kemenko Polhukam Evaluasi Penegakan Hukum Usai Pemilu

Thursday, 04 Jul 2019 18:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) menggelar rapat pembahasan terkait evaluasi proses penegakan hukum usai perhelatan Pemilu serentak 2019. Pembahasan untuk memastikan bahwa proses...

Gas Air Mata Meledak di Dekat Kemenko Polhukam

Thursday, 27 Jun 2019 21:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ledakan terjadi di jalan dekat gedung Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Kamis (27/6) sore. Polisi menyebut, ledakan itu terjadi dari...

Eggi Sudjana Bawa Saksi Dalam Pemeriksaannya

Tuesday, 14 May 2019 01:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana membawa saksi fakta dalam pemeriksaannya sebagai tersangka di Polda Metro Jaya, Senin (15/4). Saksi tersebut merupakan pendukung Joko Widodo dalam Pilpres...

JK tak Setuju Tim Hukum Nasional Disebut Seperti Zaman Orba

Monday, 13 May 2019 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan pembentukan tim hukum nasional oleh Kementerian bidang Politik, Hukum dan Keamanan bukan sengaja untuk membidik pihak yang berbeda pendapat dengan Pemerintah....

Wiranto Bantah Tim Hukum Kemenko Polhukam Bernuansa Politik

Thursday, 09 May 2019 20:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, menepis anggapan bahwa pembentukan tim bantuan hukum untuk kantornya bernuansa politik. Menurutnya, nuansa pembentukan tim tersebut...

Pelanggar Hukum Pascapemilu akan Ditindak Tegas

Wednesday, 08 May 2019 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menegaskan Kemenkopolhukam akan membentuk tim khusus bagi sebagian orang yang mencoba melawan hukum. Nantinya tim ini akan diisi...

KSP Imbau Masyarakat Hindari Hasutan yang Langgar Konstitusi

Tuesday, 07 May 2019 20:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau masyarakat Indonesia untuk memilih informasi. Moeldoko mengingatkan masyarakat agar menghindari hasutan yang mengajak kepada tindakan inkonstitusional terkait proses Pemilu 2019. "Masyarakat sudah sangat...

Tim Hukum Nasional Tunjukkan Ketidakpercayaan pada Aparat

Tuesday, 07 May 2019 19:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, melihat pembentukan tim hukum nasional sebagai ketidakpercayaan pemerintah terhadap mekanisme penegakan hukum yang ada....

Pengamat: Tim Hukum Nasional Bisa Peruncing Perbedaan

Tuesday, 07 May 2019 19:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai pembentukan tim hukum nasional sangat tidak bijak jika melihat kondisi politik bangsa saat ini. Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang...

Wiranto akan tutup Akun Media Sosial Ujarkan Kebencian

Tuesday, 07 May 2019 18:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menegaskan, akan menutup akun-akun media sosial yang melakukan ujaran kebencian, menghasut, radikalisme, dan sebagainya. Wiranto menegaskan Kemenkopolhukam fokus dengan...

Moeldoko: Tim Hukum Nasional untuk Lindungi Masyarakat

Tuesday, 07 May 2019 18:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menegaskan pembentukan Tim Hukum Nasional oleh Menko Polhukam Wiranto justru baik bagi demokrasi dan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut dia,...

KSP: Tim Hukum Nasional tidak Halangi Kebebasan Demokrasi

Tuesday, 07 May 2019 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan Tim Hukum Nasional yang hendak dibentuk oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan merupakan badan internal. Karena itu, ia menegaskan, tim...

JK Soal Tim Hukum Nasional: Tidak Semua Kritik Kena Hukum

Tuesday, 07 May 2019 16:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan tim hukum nasional yang akan dibentuk Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) berlaku bagi semua orang...

Wiranto: Generasi Muda Rentan Terpapar Radikalisme

Wednesday, 24 Apr 2019 21:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut generasi muda lebih rentan terpapar paham radikalisme. Sebab, sebagian besar generasi muda memiliki akses terhadap internet. "Kita tahu generasi...

Wiranto Minta Kecurangan Pemilu Dilaporkan Melalui Hukum

Monday, 22 Apr 2019 15:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta seluruh pihak untuk melaporkan kecurangan Pemilu 2019 melalui jalur hukum dan lembaga yang ditetapkan, yakni Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi...

Wiranto Soal Hoaks Suara Luar Negeri: Jangan Bikin Kacau

Thursday, 11 Apr 2019 15:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan informasi sudah selesainya penghitungan suara pemilu di luar negeri adalah kabar bohong atau hoaks. Menurut Wiranto, masyarakat...

Menko Polhukam: Aparat Pastikan Keamanan Pemilih di TPS

Wednesday, 27 Mar 2019 14:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menekankan seluruh aparat keamanan TNI/Polri akan memastikan keamanan setiap pemilih di tempat pemungutan suara pada 17 April 2019. Untuk...

Wiranto: Pemilu Bukan Arena Memecah Persatuan

Wednesday, 27 Mar 2019 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan pemilu bukan lah arena atau momentum untuk memecah persatuan bangsa. Wiranto mengatakan pemilu merupakan kewajiban konstitusional sebagai...

Wiranto: Membangun dari Perbatasan Bukan Omong Kosong

Tuesday, 19 Mar 2019 18:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MOROTAI -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, mengatakan pembangunan dari kawasan perbatasan dan pinggiran bukan merupakan omong kosong. Menurut dia, pembangunan dari perbatasan sangat...

Panitia: Tak Boleh Ada Atribut Parpol di Reuni 212

Sunday, 02 Dec 2018 00:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Koordinator Dewan Pengarah Reuni 212 Slamet Maarif menegaskan kegiatan silaturahim persaudaraan alumi 212 tidak bermuatan politik praktik. Dia menegaskan komitmen itu telah diteruskan pada jajaran...

Kemenkopolhukam Ingatkan Hal Ini untuk Panitia Reuni 212

Sunday, 02 Dec 2018 00:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Sri Yunanto, mengingatkan penyelenggara Reuni 212 untuk berhati-hati kegiatan mereka dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu. Ia pun berharap...