Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

INDEX BERITA

Pengamat Hukum: Kebebasan Informasi Harus Bertanggung Jawab

Wednesday, 05 Aug 2020 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat dan akademisi hukum, Dea Tunggaesti menanggapi soal video Anji dan Hadi Pranoto di Youtube. Dia mengingatkan, kebebasan menyebar informasi mesti diiringi tanggung jawab untuk memastikan...

YLBHI Nilai Pelanggaran HAM Makin Buruk

Thursday, 16 Jan 2020 01:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi 2020 akan menjadi tahun yang mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat atau warga Indonesia. Terdapat beberapa indikator untuk menyatakan...

Tito: Kebebasan Menyampaikan Pendapat tak Bersifat Mutlak

Monday, 25 Nov 2019 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai penyeimbang negara demokrasi. Akan tetapi, kata dia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ataupun kebebasan...

Jokowi Ingin Sesekali Demo tak Dijaga Polisi

Wednesday, 30 Oct 2019 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya keinginan untuk membiarkan demonstrasi berjalan tanpa penjagaan aparat keamanan. Keinginan presiden tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko di istana, Rabu...

YLBHI: Dandhy Dilepas Tapi Berstatus Tersangka

Friday, 27 Sep 2019 07:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan aktivis Dandhy D Laksono sempat ditangkap Polda Metro Jaya untuk dimintai ketetangan. Dandhy saat ini sudah dilepas...

Dandhy Laksono Berstatus Tersangka

Friday, 27 Sep 2019 06:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Revolusi Reza, menilai penangkapan pendiri Watchdoc sekaligus sutradara Sexy Kilers, Dandhy Dwi Laksono, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dandhy saat ini...

Gerakan Buruh dan Rakyat Desak Pembebasan Dandhy Laksono

Friday, 27 Sep 2019 04:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mengecam penangkapan terhadap aktivis HAM dan jurnalis yang juga pembuat film Sexy Killers, Dandhy Laksono. Penangkapan terhadap jurnalis dinilai mencederai demokrasi...

Deputi KSP: Kebebasan Sampaikan Pendapat tak Absolut

Sunday, 02 Jun 2019 00:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi IV Kepala Staf Kepresidenen Eko Sulistyo menilai pada era demokrasi saat ini setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengatakan, kebebasan tersebut tidak...

Pengamat Ini Jelaskan Aturan Soal Kebebasan Berpendapat

Sunday, 16 Sep 2018 02:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto mengatakan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat tidak boleh memicu konflik. Pernyataan tersebut terkait aksi jalan sehat...

Pilpres 2019 Harus Adil Bagi Dua Kubu

Thursday, 30 Aug 2018 01:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus tetap mengedepankan keadilan di dua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan...

YLBHI Pandang Deklarasi #2019GantiPresiden Sah Saja

Thursday, 30 Aug 2018 00:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, deklarasi #2019GantiPresiden justru seharusnya dilindungi. Isnur memandang, deklarasi tersebut sebagai suatu bentuk penyampaian pendapat."Sah-sah...

Indeks Demokrasi Naik Tapi Kebebasan Berpendapat Turun

Thursday, 16 Aug 2018 02:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Indeks Demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menemukan bahwa secara keseluruhan, indeks demokrasi meningkat namun variabel...

Pemerintah: UU ITE tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Friday, 03 Nov 2017 00:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi...

Profesor dari UII Ini Sebut Perppu Pembubaran Ormas Melanggar Konstitusi

Wednesday, 17 May 2017 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut...

Kemenkominfo: UU ITE Baru Lebih Berkeadilan

Tuesday, 29 Nov 2016 03:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi, lebih berkeadilan dibandingkan...

Ketua DPD: Berpendapat Harus Ada Etika dan Sopan Santun

Friday, 06 Nov 2015 07:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau hate speech. Meski sebagian pihak menuding SE Kapolri menekan kebebasan dalam berpendapat, Ketua Dewan Perawakilan Daerah (DPD)...

Surat Edaran Hate Speech Kekang Kebebasan Berpendapat di Medsos

Thursday, 05 Nov 2015 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dinilai sudah mengekang kebebasan berpendapat di media sosial. Surat edaran tersebut pun dianggap akan membungkam demokrasi di...

Jokowi Kritik Media, Hanafi: Tegakkan Jurnalisme Damai

Saturday, 15 Aug 2015 21:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai substansi krirtik Presiden Joko Widodo benar. Sebab, media khususnya televisi, menyuguhkan tontonan yang edukatif dan menjunjung tinggi jurnalisme damai. “Media, khususnya...

Kritik Jokowi Dinilai Lahir dari Pengalaman dengan Media

Saturday, 15 Aug 2015 21:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai jadi obyek ‘Bullying’ media. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, hal itulah yang membuat Jokowi melancarkan...

Elite Politik Saling Maki, Pengamat: Perlu Ada Batasan

Monday, 09 Mar 2015 04:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dedy Mulyana meminta pers dan media massa lebih selektif dalam melakukan pemberitaan. Belajar dari hebohnya pemberitaan...

Ahok VS DPRD, Buah Masyarakat Belum Siap Hadapi Kebebasan Berpendapat

Monday, 09 Mar 2015 03:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya pejabat pemerintah yang dengan mudah mengucapkan kata tak pantas belakangan ini, dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam memasuki era kebebasan berpendapat. Pakar komunikasi politik...

PKS Klaim RUU Ormas Prodemokrasi

Wednesday, 26 Jun 2013 21:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sebagai prodemokrasi karena mendukung kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi."RUU Ormas sudah berubah dibandingkan ketika kami menolaknya pada November 2012 hingga...

Pemimpin Dunia Akan Terus "Awasi" Myanmar Pasca Bebasnya Suu Kyi

Tuesday, 16 Nov 2010 00:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan dengan para dutabesar asing dan diplomat di Yangon. Sumber di kalangan diplomat menyebutkan, Suu Kyi tidak menerima dokumen apapun...

Aung San Suu Kyi Tuntut Kebebasan Berpendapat

Tuesday, 16 Nov 2010 00:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  YANGON--Pasca pembebasannya, tokoh oposisi Myanmar sekaligus pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menyatakan akan kembali ke ajang politik. Ia menyerukan rakyat Myanmar menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan...