REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengamat dan akademisi hukum, Dea Tunggaesti menanggapi soal video Anji dan Hadi Pranoto di Youtube. Dia mengingatkan, kebebasan menyebar informasi mesti diiringi tanggung jawab untuk memastikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memprediksi 2020 akan menjadi tahun yang mengancam hak asasi manusia (HAM) rakyat atau warga Indonesia. Terdapat beberapa indikator untuk menyatakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai penyeimbang negara demokrasi. Akan tetapi, kata dia, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum ataupun kebebasan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata punya keinginan untuk membiarkan demonstrasi berjalan tanpa penjagaan aparat keamanan. Keinginan presiden tersebut diungkapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko di istana, Rabu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan aktivis Dandhy D Laksono sempat ditangkap Polda Metro Jaya untuk dimintai ketetangan. Dandhy saat ini sudah dilepas...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Revolusi Reza, menilai penangkapan pendiri Watchdoc sekaligus sutradara Sexy Kilers, Dandhy Dwi Laksono, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Dandhy saat ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mengecam penangkapan terhadap aktivis HAM dan jurnalis yang juga pembuat film Sexy Killers, Dandhy Laksono. Penangkapan terhadap jurnalis dinilai mencederai demokrasi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi IV Kepala Staf Kepresidenen Eko Sulistyo menilai pada era demokrasi saat ini setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Namun, ia mengatakan, kebebasan tersebut tidak...

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Agus Riwanto mengatakan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat tidak boleh memicu konflik. Pernyataan tersebut terkait aksi jalan sehat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 harus tetap mengedepankan keadilan di dua kubu calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai, deklarasi #2019GantiPresiden justru seharusnya dilindungi. Isnur memandang, deklarasi tersebut sebagai suatu bentuk penyampaian pendapat."Sah-sah...

REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Indeks Demokrasi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar menemukan bahwa secara keseluruhan, indeks demokrasi meningkat namun variabel...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Informasi dan Transaksi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Prof Mudzakir menegaskan, rencana penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membubarkan organisasi masyarakat dinilai melanggar konstitusi. Menurut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah direvisi, lebih berkeadilan dibandingkan...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kapolri menerbitkan Surat Edaran (SE) terkait ujaran kebencian atau hate speech. Meski sebagian pihak menuding SE Kapolri menekan kebebasan dalam berpendapat, Ketua Dewan Perawakilan Daerah (DPD)...

REPUBLIKA.CO.ID,‎ JAKARTA -- Surat edaran Kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dinilai sudah mengekang kebebasan berpendapat di media sosial. Surat edaran tersebut pun dianggap akan membungkam demokrasi di...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais menilai substansi krirtik Presiden Joko Widodo benar. Sebab, media khususnya televisi, menyuguhkan tontonan yang edukatif dan menjunjung tinggi jurnalisme damai. “Media, khususnya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mulai jadi obyek ‘Bullying’ media. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hanafi Rais, hal itulah yang membuat Jokowi melancarkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar komunikasi politik sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dedy Mulyana meminta pers dan media massa lebih selektif dalam melakukan pemberitaan. Belajar dari hebohnya pemberitaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Banyaknya pejabat pemerintah yang dengan mudah mengucapkan kata tak pantas belakangan ini, dinilai sebagai bentuk ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam memasuki era kebebasan berpendapat. Pakar komunikasi politik...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Keadilan Sejahtera menilai Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan sebagai prodemokrasi karena mendukung kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berekspresi."RUU Ormas sudah berubah dibandingkan ketika kami menolaknya pada November 2012 hingga...

REPUBLIKA.CO.ID, YANGON--Tokoh oposisi Myanmar, Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan dengan para dutabesar asing dan diplomat di Yangon. Sumber di kalangan diplomat menyebutkan, Suu Kyi tidak menerima dokumen apapun...

REPUBLIKA.CO.ID,  YANGON--Pasca pembebasannya, tokoh oposisi Myanmar sekaligus pemenang hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menyatakan akan kembali ke ajang politik. Ia menyerukan rakyat Myanmar menyatukan kekuatan untuk memperjuangkan...