Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

Saturday, 3 Jumadil Akhir 1442 / 16 January 2021

INDEX BERITA

Kejakgung Kembalikan Berkas Kasus Paniai ke Komnas HAM

Friday, 20 Mar 2020 15:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengembalikan hasil penyelidikan dugaan pelanggaran HAM peristiwa Paniai, Papua pada tahun 2014 ke Komisi Nasional (Komnas) HAM. Kejakgung menilai hasil penyelidikan Komnas...

Pelanggaran HAM Paniai, Komnas Tunggu Respon Kejakgung

Monday, 24 Feb 2020 22:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaporan Komnas HAM, Muhammad Choirul Anam mengatakan pihaknya belum menerima satupun berkas pemberitahuan dari Kejaksaan Agung (Kejakgung) tentang tindak lanjut penyelidikan dugaan pelanggaran HAM Berat...

Mahfud MD: Kasus HAM Masa Lalu Bisa Diselesaikan Nonyudisial

Wednesday, 20 Nov 2019 05:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyebutkan, penyelesaian kasus kejahatan hak asasi manusia (HAM) di masa lalu dapat dilakukan melalui jalur nonyudisial. Itu...

12 Kasus HAM Berat Belum Selesai

Friday, 08 Nov 2019 08:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengklaim baru menyelesaikan tiga dari 15 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang ditangani. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyebut, tiga kasus tersebut...

Komnas HAM: Polisi Mendapat Aduan Masyarakat Terbanyak

Wednesday, 07 Aug 2019 17:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebutkan selama 2018, kepolisian mendapatkan aduan terbanyak dari masyarakat melalui Komnas HAM. Polri menerima 1.670 dari 6.098 aduan masyarakat. Komisioner...

Imparsial: Sumpah Pocong tak Selesaikan Kasus Langgar HAM

Saturday, 02 Mar 2019 00:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Organisasi peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Imparsial menegaskan sumpah pocong tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pada 1998, melainkan harus melalui proses peradilan."Mereka ini harus belajar bahwa...

Komnas HAM Soroti Visi Misi Capres-Cawapres

Saturday, 20 Oct 2018 10:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti belum adanya komitmen untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dalam visi dan misi dua pasangan calon presiden dan wakil presiden...

Kejagung Tunggu Kelengkapan Bukti Penyelidikan Kasus HAM

Friday, 15 Jun 2018 23:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BOGOR -- Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya masih menunggu kelengkapan bukti dari penyelidikan Komnas HAM terhadap terjadinya dugaan pelanggaran HAM berat. Prasetyo mengungkapkan, Kejaksaan Agung kesulitan memproses...

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Berat Minim Bukti

Friday, 01 Jun 2018 16:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung M Prasetyo menyampaikan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM sulit dilanjutkan lantaran minimnya bukti. Selama ini, kata dia, koordinasi dengan Komnas HAM terus dilakukan namun...

Komnas Perempuan Ingatkan Pemerintah Ungkap Tragedi Mei 1998

Sunday, 07 May 2017 17:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas Perempuan kembali akan mengadakan acara bertema “Mewujudkan Pemerintahan yang Ingat, Hormat dan Adil pada Sejarah” di Makam Massal Korban Mei 98, TPU Pondok Ranggon, Jakarta...

Wiranto: Pemerintah akan Selesaikan Kasus Pelanggaan HAM

Monday, 21 Nov 2016 23:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengatakan niat pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran kasus hak asasi manusia (HAM) di Papua masih kuat."Ini semua harus...

Hari Pahlawan, LBH Jakarta Peringati 18 Tahun Tragedi Semanggi I

Thursday, 10 Nov 2016 18:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 10 November ini selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta juga mengingatkan bahwa Tragedi Semanggi I yang menewaskan sejumlah pemuda...

Kontras: Meski Ditolak, tapi MK Pertimbangkan Penyelesaian Kasus HAM

Thursday, 25 Aug 2016 09:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang...

Wiranto Jadi Menteri, Kemenlu: Indonesia-Timor Leste Tetap Baik

Thursday, 28 Jul 2016 17:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dilantiknya Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sempat menuai kekhawatiran memburuknya hubungan antara Indonesia dengan Timor Leste. Sebab Wiranto dituding...

Wiranto 'Tantang' Pihak yang Menudingnya Melanggar HAM

Thursday, 28 Jul 2016 13:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto yang ditunjuk Presiden menjadi Menkopolhukam berjanji akan melanjutkan penyelesaian kasus HAM masa lalu yang sebelumnya sudah dimulai oleh Luhut Binsar Panjaitan....

Penyelesaian Kasus 65, Luhut: Kita akan Gabungkan Dua Rekomendasi

Friday, 03 Jun 2016 02:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat seperti pembantaian massal 65 terus bergulir. Setelah pemerintah melakukan simposium untuk menyelesaikan hal tersebut, muncul simposium tandingan dari pihak purnawirawan...

Kapolri: Penanganan Kasus HAM Papua Tunggu Kejakgung

Friday, 29 Apr 2016 17:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua masih menunggu gelar perkara yang akan dilakukan Kejaksaan Agung (Kejakgung)."Ada tiga kasus pelanggaran HAM...

Dua Kasus Pelanggaran HAM Papua Siap Dibawa ke Pengadilan

Wednesday, 27 Apr 2016 10:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Imdadun Rahmat membenarkan dua kasus pelanggaran HAM di Papua siap dibawa ke pengadilan HAM setelah pihaknya berkomunikasi dengan Jaksa...

Komnas HAM Apresiasi Niat Pemerintah Selesaikan Kasus HAM di Papua

Friday, 22 Apr 2016 09:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas HAM Ottu Nur Abdullah menyampaikan pujiannya terhadap pembahasan dugaan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua. Pertemuan yang dipimpin langsung Menkopolhukam Luhut Pandjaitan...

Kontras: Rekonsiliasi HAM Hanya Upaya Sangkal Kejahatan

Monday, 11 Apr 2016 12:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai langkah rekonsiliasi terhadap pelaku kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah upaya menyangkal kejahatan. "Tawaran rekonsiliasi adalah sebagai...

Pemerintah Belum Tegas Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Friday, 01 Apr 2016 08:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus menggodok mekanisme terkait penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu. Kepala Setara Institute, Hendardi mengatakan upaya pemerintah tersebut...

Jokowi Diminta Bentuk Komite Penuntasan Pelanggaran HAM

Monday, 21 Mar 2016 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Setara Institute mendesak Jaksa Agung tunduk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Hal ini berkaitan dengan penegakan proses hukum dan/atau rekonsiliasi akuntabel terhadap kasus pelanggaran hak...

Ini Alasan Pemerintah Pilih Jalan Non Yuridis untuk Penyelesaian Kasus HAM

Tuesday, 16 Feb 2016 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk menempuh jalur non yuridis dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu. Deputi Bidang Analisis Data dan Informasi Strategis Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Andogo...

'Perintah UU, Kejagung Lakukan Penyelidikan Pelanggaran HAM'

Thursday, 11 Feb 2016 21:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi menuturkan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM telah secara jelas mengatur tentang pengadilan bagi pelanggaran HAM. Untuk itu...

Ibu Korban HAM: Sudah 430 Kali Demo, Belum Ada Keadilan

Thursday, 11 Feb 2016 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aliansi korban pelanggaran HAM audiensi dengan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Irman Gusman. Kedatangan mereka untuk menanyakan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran HAM. (Baca:...

DPD Cari Solusi Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Thursday, 11 Feb 2016 19:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) masa lalu perlu didorong penyelesaiannya demi keadilan bagi keluarga korban. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman...

Pemerintah Upayakan Rekonsiliasi 6 Kasus Pelanggaran HAM

Wednesday, 30 Sep 2015 19:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Agung Prasetyo menyebut pemerintah tengah mengupayakan rekonsiliasi untuk enam kasus besar terkait pelanggaran HAM di masa lalu. Enam kasus itu yakni kasus 1965/1966, Trisakti, Semanggi...

Pemerintah Susun Format Penyelesaian Kasus HAM

Wednesday, 30 Sep 2015 17:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih menyusun format untuk penyelesaian kasus-kasus terkait hak asasi manusia. Penyusunan dilakukan dengan meminta pandangan dari sejumlah kalangan dan juga organisasi yang bergerak di bidang advokasi...

Setara Institute: Pelanggaran HAM Berat Harus Dibuka ke Publik

Sunday, 24 May 2015 23:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan, sejak awal telah mendesak Presiden untuk membuat komisi rekonsiliasi dan kebenaran melalui Keputusan Presiden. Bonar menekankan dalam komisi rekonsiliasi tidak...

Kontras Akan Surati DPR Tentang Dua isu Ini

Sunday, 14 Dec 2014 15:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (Kontras) menegaskan akan terus mengawal pengusutan berbagai pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan. Terkait hal tersebut, koordinator...

Kontras: Negara Gagal Jawab Problem Pembelaan HAM

Sunday, 14 Dec 2014 15:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengeluarkan catatan akhir tahun yang akan menyoroti akuntabilitas negara terkait HAM. Kontras memiliki tiga indikator utama untuk melihat...

Soal Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, DPR: Dibuat Untuk Kasus Apa?

Wednesday, 10 Dec 2014 21:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Al Muzammil Yusuf, mengatakan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus melalui persetujuan DPR. Kejaksaan Agung dapat menindaklanjuti pembentukan pengadilan tersebut, setelah...

JK: Pemerintah Berusaha Selesaikan Kasus HAM

Wednesday, 10 Dec 2014 18:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kasus pelanggaran HAM di Indonesia belum berhasil diselesaikan hingga kini. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menegaskan pemerintah akan berupaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang belum...

Jokowi-JK Didesak Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM

Wednesday, 27 Aug 2014 15:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- SETARA Institute mendesak presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dengan melakukan rekonsiliasi nasional. "Kami mendesak pemerintahan...

Komnasham: Presiden Terpilih Harus Tuntaskan Kasus HAM

Sunday, 18 May 2014 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG-- Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) Siti Noor Laila mengingatkan, siapa pun yang terpilih menjadi presiden Indonesia mendatang harus menyelesaikan tujuh dari 10...

'Siapa pun Jaksa Agungnya, Kasus HAM Tetap Jalan di Tempat'

Friday, 31 Aug 2012 21:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Penyidikan kasus pelanggaran hak azasi manusia (HAM) dikhawatirkan tetap jalan di tempat. Siapa pun Jaksa Agungnya, perkara pelanggaran HAM diyakini sulit untuk diproses lebih lanjut."Karena tidak...

Kepolisian Terbanyak Diadukan Pelanggaran HAM

Thursday, 30 Aug 2012 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama lima tahun kerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2007-2012, terdapat ribuan pengaduan kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Skala pengaduan kasus dari tahun...

Darmono: Kasus HAM 1965 Bisa Diselesaikan Melalui Rekonsiliasi

Tuesday, 31 Jul 2012 05:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA --  Wakil Jaksa Agung, Darmono, menyatakan temuan Komnas HAM terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa 1965, bisa diselesaikan melalui rekonsiliasi atau penyelesaian di luar pengadilan."Tapi...