REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar meminta Pemerintah Pusat menunda sementara penghapusan tenaga honorer yang akan dilakukan pada tahun depan. Hal itu agar meminimalisasi suasana kegaduhan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengaku keterjangkauan server dan pengisian data peserta telah menjadi kendala utama selama pemerintah melangsungkan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di bidang kesehatan."Kami mengakui...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai janji Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) untuk mengangkat satu...

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Surabaya, Rachmad Basari menjamin 25 ribu tenaga kerja non-ASN atau outsourcing di lingkungan Pemkot Surabaya tetap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Nur Baitih merespons pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas yang menyampaikan tiga opsi tentang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, mengatakan, persoalan data tenaga non aparatur sipil negara (ASN) atau tenaga honorer terjadi karena sebelumnya...

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung telah mendata lebih dari 4.000 tenaga honorer sejauh ini. Pendataan dilakukan setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun...

REPUBLIKA.CO.ID,SOLO -- Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo mengatakan banyak tenaga honorer dalam pengajuan gagal karena tidak paham syarat dan mekanismenya. Khususnya pada proses penyegaran data diri. Kepala...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah pusat akan meminta kepala daerah untuk mengaudit ulang data tenaga honorer di daerahnya masing-masing. Untuk memastikan data tersebut benar dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pemerintah,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 25,74 triliun pada 2023 untuk penggajian formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) daerah. Anggaran itu berasal dari dana alokasi umum (DAU)...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febryan A Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mengungkap peluang membatalkan rencana penerapan kebijakan penghapusan tenaga honorer. Keberatan pemerintah daerah menanggung beban biaya gaji ASN Pegawai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat melontarkan wacana untuk membatalkan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023. Wacana ini muncul seiring menguatnya penolakan dari pemerintah daerah.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyebut lebih dari sejuta honorer dan tenaga kesehatan (nakes) diangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, ingatkan instansi negara untuk segera melakukan pendataan tenaga Non ASN. Hal ini dikarenakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Amin Purwani mengaku, ada lebih dari tiga ribu tenaga honorer di wilayahnya. Ribuan tenaga honorer tersebut mengisi...