Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

Tuesday, 29 Ramadhan 1442 / 11 May 2021

INDEX BERITA

FPPP: Hormati Putusan MK Terkait Syarat Verifikasi Parpol

Thursday, 06 May 2021 13:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta semua pihak menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7...

PPP: Dihilangkan Frasa Agama Bertentangan UU Sisdiknas

Monday, 08 Mar 2021 06:13 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP di MPR RI menyayangkan hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekretaris Fraksi PPP MPR...

FPPP Bantah Ada Tarik Ulur Kepentingan di Prolegnas 2021

Saturday, 13 Feb 2021 14:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi membantah adanya tarik ulur kepentingan fraksi-fraksi di DPR terhadap beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), terkait belum disahkan-nya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas...

Baidowi: Fraksi PPP akan Tetap Kritisi RUU BPIP

Sunday, 17 Jan 2021 15:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan PPP Fraksi PPP tetap akan mengkritisi isi dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Badan Legislasi...

PPP: Pemerintah Sukses Jaga Stabilitas Politik 2017

Saturday, 30 Dec 2017 21:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Fraksi PPP DPR RI Reni Marlinawati menilai Pemerintah sukses menjaga stabilitas politik nasional sepanjang 2017, termasuk dalam menjalin sinergi dengan legislatif yang berjalan baik. "Stabilitas politik...

PPP: Kader Akar Rumput Menolak Perppu Ormas

Friday, 08 Sep 2017 14:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PPP DPR RI masih mengkaji dan mendiskusikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan karena banyak kader akar rumput partai itu...

Fraksi PPP Janjikan Mediasi Keluhan Para Korban First Travel

Saturday, 19 Aug 2017 08:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR menjanjikan untuk menyuarakan para calon jamaah umrah korban First Travel. Hal ini setelah perwakilan Fraksi PPP beraudiensi dengan ratusan...

Romi: Fraksi PPP tak Kirim Kader dalam Pansus Hak Angket KPK

Monday, 08 May 2017 20:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Ketua DPP PPP Romahurmuziy menegaskan Fraksi PPP DPR tidak akan mengirimkan kadernya dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK, karena partainya secara tegas menolak digulirkannya hak tersebut. "Kami...

PPP: Parpol Lain Jangan Ikut Klaim RUU Pesantren

Tuesday, 11 Oct 2016 22:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meminta partai lain tidak asal mengklaim terkait Rancangan Undang-undang Pesantren dan Madrasah yang direncanakan menjadi prolegnas prioritas 2017, awalnya merupakan usulan...

Pemerintah Diminta Terbitkan Produk Hukum Usai Batalkan Perda

Saturday, 18 Jun 2016 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk menerbitkan produk hukum setelah melakukan pembatalan pada sejumlah Peraturan Daerah (Perda). Hal ini untuk memberikan hak pada Pemerintah Daerah atau masyarakat luas untuk...

PPP: Ivan Haz Masih Tersangka, Belum Ada Sanksi

Thursday, 03 Mar 2016 18:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memberikan sanksi terhadap anggota DPR RI dari partai tersebut Ivan Haz yang menjadi tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Sekretaris Fraksi...

Fraksi PPP Tolak Raperda Minuman Beralkohol

Tuesday, 26 Jan 2016 06:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PANGKALPINANG -- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran, Pengadaan dan Penjualan...

Fraksi PPP Belum Tentukan Sikap Soal Revisi UU KPK

Friday, 09 Oct 2015 14:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara Fraksi PPP di DPR Arsul Sani mengatakan fraksinya belum menentukan sikap terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sehingga apabila ada anggota Fraksi...

Fraksi Demokrat-PPP Sepakat Gubernur Dipilih DPRD

Friday, 08 Mar 2013 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PAN, Abdul Hakam Naja, mengatakan hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP yang sepakat dengan pemilihan gubernur secara tidak langsung melalui...

Jika RUU Miras Disahkan, Minimarket Dilarang Jual Mihol

Friday, 14 Dec 2012 19:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika RUU Miras yang sudah disetujui DPR dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas 2013) nanti disahkan, maka peredaran, penjualan, dan produksi minuman beralkohol (mihol) di Indonesia...