Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

INDEX BERITA

Implementasi Otsus Papua Disebut Belum Efektif

Monday, 15 Feb 2021 22:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menemui Ketua Fraksi Demokrat MPR RI, Benny K. Harman. Dalam pertemuan tersebut Pigai mengatakan bahwa implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus)...

Demokrat Pertimbangkan Revisi UU Cipta Kerja

Thursday, 05 Nov 2020 10:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Didik Mukrianto mengatakan fraksinya akan mempertimbangkan langkah-langkah untuk mengusulkan revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sikap Demokrat...

F-Demokrat Pertimbangkan Legislative Review UU Cipta Kerja

Wednesday, 21 Oct 2020 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR akan mempertimbangkan opsi legislative review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini seperti yang didorong oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said...

Demokrat: Tuduhan Airlangga tidak Pantas

Friday, 09 Oct 2020 08:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tuduhan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto terkait adanya pihak-pihak tertentu di balik demo UU Cipta Kerja (Ciptaker) oleh berbagai elemen masyarakat dinilai tidak etis. Tuduhan Airlangga...

Alasan Fraksi Demokrat Kembali Ikut Bahas RUU Ciptaker

Wednesday, 26 Aug 2020 10:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah sempat menarik diri dari pembahasan RUU Cipta Kerja beberapa bulan lalu, Fraksi Demokrat kembali masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk membahas Omnibus Law tersebut....

Ini Alasan Fraksi Demokrat Tolak RUU HIP

Tuesday, 16 Jun 2020 14:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR menjadi salah satu pihak yang sejak tegas menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Alasan utamanya agar DPR fokus dalam...

Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Thursday, 11 Jun 2020 09:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto berpendapat, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) tetap sebesar empat persen. Salah satu alasannya agar suara rakyat yang menggunakan...

Demokrat: RUU HIP Harus Merujuk pada TAP MPRS XXV Tahun 1966

Monday, 01 Jun 2020 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Legislasi (Baleg (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menilai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) merupakan RUU yang sangat fundamental dan mendasar...

Didik: Pelonggaran PSBB Jangan karena Pertimbangan Politik

Monday, 18 May 2020 22:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengingatkan, pelonggaran kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) idelnya harus pada pertimbangan kesehatan dan keselamatan rakyat....

Pemerintah Diminta tak Keluarkan Kebijakan Membingungkan

Monday, 18 May 2020 17:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Demokrat meminta pemerintah tak mengeluarkan kebijakan dan diksi yang membingungkan terkait Covid-19. Hal ini dinilai membuat bingung masyarakat dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Anggota Fraksi...

Demokrat Desak Pemerintah Pastikan tak Ada Perbudakan ABK

Sunday, 10 May 2020 15:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto menyayangkan adanya tindakan kasus pembuangan jenazah anak buah kapal (ABK) asal Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus dapat memastikan tak...

Tiga Catatan Kritis Partai Demokrat Terkait Perppu 1/2020

Tuesday, 05 May 2020 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menyetujui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dilanjutkan pembahasannya ke dalam pengambilan keputusan tingkat II atau ke dalam rapat paripurna.  Meskipun mendukung, Fraksi...

Demokrat Tarik Diri dari Panja RUU Minerba dan RUU HIP

Wednesday, 22 Apr 2020 23:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya menarik diri dari keanggotaan tiga Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal itu untuk...

Demokrat Tolak Rapid Test Anggota DPR

Tuesday, 24 Mar 2020 12:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menolak rencana DPR RI melakukan rapid test corona terhadap legislator dan keluarganya. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menilai seyogianya anggota DPR memiliki rasa...

Fraksi Demokrat Pertanyakan Langkah KPK Hentikan 36 Perkara

Friday, 21 Feb 2020 10:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mempertanyakan langkah KPK menghentikan 36 perkara dugaan korupsi di tingkat penyelidikan. Sebab, ia mengatakan, penghentian...

Demokrat Pasrah Soal Pembentukan AKD DPR RI

Sunday, 20 Oct 2019 18:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengaku pasrah dengan pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurut partai berlambang mercy itu, pembagian AKD ditentukan oleh partai pemenang pemilihan umum (Pemilu) 2019. "Kan yang...

Fraksi Demokrat Siap Bantu Jokowi di Parlemen

Wednesday, 11 Sep 2019 09:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat di DPR RI siap untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di parlemen. Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan, pihaknya...

Fraksi Demokrat Sebut Ada 14 Kerawanan Pemilu

Thursday, 28 Dec 2017 19:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat DPR RI menilai, untuk mencegah munculnya kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, tidak cukup hanya mengandalkan peran penyelenggara dan pengawas pemilu...

Arsul Sani Usulkan Antarfraksi Bertemu Bahas Pansus Hak Angket KPK

Monday, 22 May 2017 14:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Arsul Sani mengatakan meski sampai saat ini polemik hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut. Namun pihaknya...

Fraksi Hanura Kaji Anggotanya Masuk Pansus Angket KPK

Friday, 19 May 2017 13:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Hanura masih mengkaji anggotanya yang tepat untuk didelegasikan menjadi anggota Panitia Khusus Angket KPK. Sebelumnya hasil Rapat Badan Musyawarah pada Kamis (18/5) menunda pembahasannya. "Sesuai hasil...

Pembahasan Hak Angket KPK Ditunda Hingga Pekan Depan

Friday, 19 May 2017 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, kelanjutan pembahasan  kelanjutan Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda hingga pekan depan.  Dia menjelaskan, saat ini  Pimpinan DPR...

Fraksi Demokrat Tolak Hak Angket Setelah Konsultasi SBY

Thursday, 27 Apr 2017 18:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat menolak hak angket KPK yang diusulkan Komisi III DPR karena mengarah pada pelemahan KPK. Keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Ketua Umum DPP Partai...

Demokrat Pertanyakan Pembiaran Unjuk Rasa di Kediaman SBY

Monday, 06 Feb 2017 22:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Demokrat DPR RI menyesalkan adanya pembiaran unjuk rasa di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sekretaris Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan sungguh mengenaskan unjuk rasa yang...

Demokrat Minta Terminologi Pencemaran Nama Baik Diperjelas

Tuesday, 14 Jun 2016 19:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta terminologi pencemaran nama baik dalam revisi UU nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diperjelas agar...

Demokrat: Revisi UU Terorisme Jangan Langgar HAM

Tuesday, 16 Feb 2016 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto meminta revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) sehingga...

Fraksi Ini Belum Putuskan Interpelasi Kebijakan BBM Naik

Tuesday, 25 Nov 2014 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Fraksi Partai Demokrat DPR hingga sekarang belum memutuskan apakah akan menggunakan hak interplasi atau tidak terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami ...

DPR: Kenaikan Harga BBM Dinilai Kurang Tepat

Wednesday, 05 Nov 2014 17:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah Jokowi-JK pada akhir tahun ini dinilai kurang tepat. Pernyataan tersebut banyak dilontarkan oleh banyak pihak, termasuk...

Fraksi Demokrat Dukung Prabowo-Hatta

Tuesday, 17 Jun 2014 12:00 WIB

JAKARTA -- Mayoritas  anggota Fraksi Partai Demokrat memantapkan dukungannya kepada pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan menggelar deklarasi di Jakarta. Deklarasi tersebut digagas Ketua Fraksi Partai Demokrat...

Dukungan Demokrat untuk Prabowo-Hatta

Monday, 16 Jun 2014 19:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 115 dari 148 anggota fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dukungan untuk pencalonan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai capres dan Cawapres pada pemilu 9 Juli...

Fraksi Demokrat Dukung Prabowo Secara Permanen

Monday, 16 Jun 2014 13:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Mayoritas anggota Fraksi Partai Demokrat (115 dari 148 anggota) secara resmi mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai presiden 2014. Dukungan ini akan diberikan secara permanen di parlemen apabila...

KPK Periksa Anggota Fraksi Demokrat Terkait Anas

Wednesday, 02 Apr 2014 11:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota Komisi XI dari fraksi Partai Demokrat, Paiman dalam kasus kasus dugaan tindak pidana penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan Pusat Pendidikan,...

Demokrat Akan Rotasi Anggota Fraksi DPR

Friday, 22 Nov 2013 16:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai Demokrat akan segera melakukan rotasi penempatan anggotanya di DPR. "Rotasi komisi memang akan dilaksanakan. Memang ada nuansa rotasi di komisi-komisi," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat,...

PIA F-Demokrat Sahur Bersama, Bukan Kampanye

Monday, 22 Jul 2013 06:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam menyemarakkan Ramadhan dan mengimplementasikan slogan mengutamakan kepentingan rakyat, para istri anggota DPR Fraksi Demokrat (PIA FPD DPR), menggelar acara sahur on the road, kemarin dini...

Demokrat: Pilgub Tak Langsung Hemat Biaya

Friday, 08 Mar 2013 18:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat, Abdul Wahab Dalimunthe, mengatakan pemilihan gubernur secara tidak langsung melalui DPRD lebih menghemat biaya pemilukada. Jika seorang calon gubernur...

'Pilkada Langsung, Wujud Pelaksanaan Demokrasi'

Friday, 08 Mar 2013 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi II DPR RI dari PDIP Budiman Sujatmiko mengatakan, pemilihan gubernur secara langsung tetap harus dilakukan. Sebab pemilihan langsung merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi, Jumat, (8/3).PDIP, ujar Budiman, ...

Fraksi Demokrat-PPP Sepakat Gubernur Dipilih DPRD

Friday, 08 Mar 2013 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PAN, Abdul Hakam Naja, mengatakan hanya Fraksi Demokrat dan Fraksi PPP yang sepakat dengan pemilihan gubernur secara tidak langsung melalui...

Keselamatan Demokrat Bergantung SBY

Monday, 04 Feb 2013 17:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Elektabilitas yang terus merosot menimbulkan kekhawatiran dari semua kader Partai Demokrat. Sebagai partai penguasa, menurunnya tingkat keterpilihan menjelang Pemilu 2014 dikhawatirkan membuat Demokrat menjadi terpuruk."Seperti hasil...

Inpres Kamnas tak Mungkin Dibentuk untuk Langgar HAM

Tuesday, 29 Jan 2013 14:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan Instruksi Presiden (inpres) tentang Keamanan Nasional (Kamnas) kemarin, muncul reaksi pro dan kontra terhadap aturan tersebut. Reaksi tersebut terkait...

Fraksi Demokrat Dumai Tolak Bahas RAPBD 2013

Sunday, 13 Jan 2013 19:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, DUMAI -- Fraksi Demokrat Plus DPRD Dumai, Riau menarik diri dalam pembahasan Rancangan APBD tahun 2013 karena menilai Ranperda ABPD Perubahan 2012 belum sempurna dan cacat hukum dan...

Demokrat tak Setuju Masa Kerja Timwas Century Diperpanjang

Tuesday, 11 Dec 2012 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat menolak melanjutkan perpanjangan masa kerja tim pengawas (Timwas) kasus Bank Century DPR. Sebab, Fraksi Partai Demokrat menilai kinerja KPK dalam mengusut kasus Bank...

Demokrat: Hentikan Pembahasan Revisi UU KPK

Thursday, 11 Oct 2012 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Fraksi Partai Demokrat belum mengusulkan revisi UU KPK dicabut dari program legislasi nasional (Prolegnas). Fraksi Demokrat secara resmi hanya menyatakan agar pembahasan revisi UU KPK dihentikan....

Nurhayati Senang Anas Dipanggil KPK

Wednesday, 04 Jul 2012 11:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat, DPR-RI, Nurhayati Assegaf menyambut baik pemanggilan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum oleh KPK. Ini kali kedua Anas dipanggil KPK. "Saya kira ini...

Anas Kembali Diperiksa KPK Besok

Tuesday, 03 Jul 2012 11:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan keterangan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi pembangunan sarana olahraga Hambalang.Rencananya, KPK akan kembali memanggi Anas untuk...

Datangi KPK, Anas 'Dikawal' Petinggi Demokrat

Wednesday, 27 Jun 2012 11:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (27/6), memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi Hambalang. Anas didampingi oleh beberapa petinggi...

Ini Dia Resep Rahasia Anas Bangkitkan Demokrat

Friday, 22 Jun 2012 15:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengaku punya resep khusus untuk mengatasi terus merosotnya elektabilitas partai saat ini. Hanya saja, ia enggan membaginya secara luas.  "Soal teknis itu...

Hayono Minta DPP Demokrat Dewasa

Monday, 18 Jun 2012 13:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Hayono Isman meminta agar para pengurus DPP bersikap dewasa dan kesatria. Yaitu, untuk mencari jalan keluar dari kondisi partai yang elektabilitasnya terus...

Anas Dianggap tak Hargai Pendiri Demokrat

Friday, 15 Jun 2012 17:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pendiri Partai Demokrat, Andi Saiman mengatakan, Anas Urbaningrum tak menghargai para pendiri dengan tak hadir pada pertemuan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) di Hotel Sahid,...

Jafar Hafsah: Kader 'Pengganggu' Mundur Saja!

Friday, 15 Jun 2012 10:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua DPP Partai Demokrat, Jafar Hafsah menegaskan kembali pernyataan ketua dewan pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yaitu, agar kader yang sudah mengganggu konstelasi partai lebih baik...

Pengamat: Anas Dilangkahi, Demokrat Terpecah

Wednesday, 13 Jun 2012 11:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menyatakan tidak diundangnya ketua Umum partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam pertemuan antara DPD Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembinanya...

Janggal! Anas tak Diundang Pertemuan SBY-DPD

Wednesday, 13 Jun 2012 11:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ada yang janggal dari pertemuan antara pengurus DPD Partai Demokrat dengan Ketua Dewan Pembina malam tadi di Cikeas. Pasalnya pertemuan itu ternyata tidak melibatkan...