Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

Friday, 15 Zulqaidah 1442 / 25 June 2021

INDEX BERITA

MUI Resmi Keluarkan Fatwa Halal Vaksin Sinovac

Tuesday, 12 Jan 2021 05:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan fatwa kehalalan vaksin Covid-19 produksi Sinovac Biotech, Coronavac. Fatwa terebut dikeluarkan seiring terbitnya otorisasi keamanan dan manfaat antivirus SARS-CoV-2 tersebut...

Wapres Berharap Sertifikasi Halal Vaksin Segera Tuntas

Wednesday, 06 Jan 2021 14:30 WIB

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap sertifikasi kehalalan bisa tuntas sebelum 13 Januari 2021. Saat ini MUI tinggal menunggu pelaksanaan sidang fatwa terkait vaksin Sinovac tersebut. “Uji...

Jubir Wapres: Vaksinasi Didahului Fatwa Halal MUI

Tuesday, 05 Jan 2021 20:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru bicara wakil presiden Masduki Baidlowi memastikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat didahului dengan fatwa kehalalan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Masduki mengatakan hal itu untuk meluruskan pendapat sejumlah pihak...

MUI Sedang Tuntaskan Fatwa Halal Sinovac

Tuesday, 05 Jan 2021 19:19 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Sholeh mengatakan MUI sedang menuntaskan fatwa halal CoronaVac, vaksin COVID-19 produksi perusahaan Sinovac. "Komisi Fatwa akan melaksanakan...

Wapres Minta MUI Selesaikan Fatwa Sebelum Vaksinasi

Friday, 20 Nov 2020 17:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi menyatakan Wapres Ma'ruf telah meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) segera menyelesaikan fatwa tentang kehalalan vaksin sebelum vaksinasi dilakukan. Wapres pun memastikan,...

Wapres: Izin BPOM dan Fatwa MUI Harus Ada Sebelum Vaksinasi

Thursday, 19 Nov 2020 20:21 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait vaksin Covid-19 harus sudah terbit sebelum pelaksanaan...

UU Ciptaker, BPJPH: Fatwa Produk Halal Masih Wewenang MUI

Friday, 16 Oct 2020 17:43 WIB

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menegaskan bahwa penetapan kehalalan produk tetap menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini disampaikan Sukoso menyusul beredarnya informasi...

MUI: Omnibus Law Klaster JPH Bisa Buat Umat Bingung

Monday, 12 Oct 2020 08:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai UU Omnibus Law klaster Jaminan Prodak Halal membuat bingung umat dengan adanya ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Prodak Halal (BPJPH) dapat menerbitkan fatwa halal,...

Soal Halal, Dewan Klaim UU Ciptaker tak Lemahkan Peran Ulama

Monday, 12 Oct 2020 08:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzely menegaskan, Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) klaster Jaminan Prodak Halal tidak bermaksud melemahkan peran ulama. Menurut dia, UU Ciptaker menyempurnakan UU...

NU Bersikap Soal Fatwa Halal dalam Aturan UU Ciptaker

Friday, 09 Oct 2020 11:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, UU Cipta Kerja (Ciptaker) terus menuai kontroversi. Bahkan UU ini ternyata berpengaruh pada soal pengaturan UU halal. Dan adanya soal ini sudah menuasi sikap dari kaum nahdilyin. Melalui Ketua...

Pasal di UU Cipta Kerja yang Dinilai Lemahkan Peran Ulama

Friday, 09 Oct 2020 08:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Halal Watch (IHW) mengkritisi salah satu pasal dalam Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka). Pasal yang dianggap IHW melemahkan peran ulama itu ada di Pasal...

Pandangan Halal Institute Soal Fatwa Halal

Monday, 24 Feb 2020 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Halal Institute, Andy Soebijakto memberikan pandangannya terhadap wacana ormas-ormas Islam yang akan diberi kewenangan menetapkan kehalalan suatu produk. Sebelumnya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja...

Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga akan Rancu

Friday, 21 Feb 2020 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberian wewenang fatwa halal kepada semua ormas akan membuat standard halal di Indonesia menjadi rancu. Berbeda dengan bidang lain atau fatwa biasa, fatwa halal termasuk dalam fiqih...

Wapres: Selain Ormas, Perguruan Tinggi Bisa Pemeriksa Halal

Thursday, 20 Feb 2020 19:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,LOMBOK TENGAH -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui dalam Rancangan undang-undang Omnibus Law diatur mengenai kewenangan memberikan sertifikat halal hanya dipegang oleh Badan Penyelengaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun,...

Tanggapan Din Syamsuddin soal RUU Cipta Kerja

Thursday, 20 Feb 2020 11:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji rancangan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang di dalamnya berkaitan...