REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) dan Satuan Tugas Foreign Terrorist Fighter (Satgas FTF) akan melakukan asesmen dan verifikasi terhadap warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang ada...

REPUBLIKA.CO.ID, FALLS CHURCH – Pengadilan banding telah memerintahkan sidang hukuman baru untuk seorang warga Amerika, Mohamad Khweis yang bergabung dengan kelompok militan ISIS. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara setelah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan bahwa terdapat 1.276 warga negara Indonesia (WNI) terdata sebagai eks kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Data tersebut...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur The Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia Ruby Kholifah menyampaikan pentingnya mengkaji risiko yang kemungkinan terjadi sebagai konsekuensi atas pemulangan anak dari WNI yang terlibat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah masih menyusun payung hukum terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS di Timur Tengah. Payung hukum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS. Akan tetapi, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsudin memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut...

REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah memutuskan untuk menolak pemulangan WNI eks ISIS yang kini terdapat di sejumlah negara di Timur Tengah. Salah satu alasan pemerintah menolak pemulangan eks ISIS itu karena khawatir...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pemerintah untuk memulangkan anak-anak eks-ISIS dinilai perlu berhati-hati. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan cermat mempertimbangkan keselamatan rakyat Indonesia secara luas. "Pemerintah tidak perlu tergesa-gesa terkait hal ini....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS, merupakan keputusan yang terburu-buru. YLBHI mengatakan, seharusnya pemerintah melakukan pemilahan derajat keterlibatan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan, secara hukum, status warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS tidak dicabut. Hal itu disampaikan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan, Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dalam menyikapi status kewarganegaraan eks ISIS. Menurut dia,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan antisipasi Pemerintah untuk mencegahnya masuknya eks kombatan kelompok militan ekstremis ke Indonesia. Ini disampaikan Ma'ruf, setelah Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memulangkan,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan, pemerintah memang tidak berkewajiban memulangkan warga negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Namun, pemerintah juga tidak bisa melarang warganya...

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto,  Muhammad Fauzan mengatakan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan ekstra terhadap eks kombatan ISIS yang berasal dari Indonesia....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa mendukung langkah pemerintah menolak pemulangan WNI eks ISIS. Kendati demikian, seharusnya keputusan tersebut tidak berlaku untuk anak-anak. Bahkan, Desmond...