Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

INDEX BERITA

KPU Belum Pastikan Sirekap Jadi Hasil Resmi Pilkada 2020

Wednesday, 26 Aug 2020 07:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memerlukan kajian terhadap penggunaan sistem informasi rekapitulasi elektronik (Sirekap) menjadi hasil resmi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Saat ini, Sirekap...

KPU Sebut E-Rekap Hemat Biaya Produksi Logistik Pemilu

Wednesday, 22 Jan 2020 18:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyiapkan rekap elektronik atau e-rekap sebagai solusi penghematan biaya produksi logistik pemilihan umum (Pemilu). Pada Pemilu Serentak 2019, penyediaan distribusi logistik memakan...

Perludem Sarankan E-Rekap di Pilkada 2020 Hanya Uji Coba

Tuesday, 03 Dec 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Menurut dia, Komisi Pemilihan...

KPU Uji Coba E-Rekap Pilkada Awal 2020

Saturday, 30 Nov 2019 16:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menguji coba rekapitulasi hasil penghitungan secara elektronik atau e-rekap untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada awal tahun 2020. Uji...

KPU Harap Desain Rekapitulasi Elektronik Rampung September

Friday, 09 Aug 2019 08:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis mengatakan, pihaknya telah merampungkan fokus grup diskusi (FGD) sesi pertama terkait rekapitulasi suara elektronik atau e-recap yang berlangsung pada...

KPU: Dasar Hukum E-Rekap tidak Cukup Hanya PKPU

Wednesday, 31 Jul 2019 21:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan dasar hukum untuk pelaksanaan rekapitulasi elektronik (e-rekap) tidak cukup jika hanya menggunakan peraturan KPU (PKPU). Tanpa dasar hukum...

Perludem: Perlu Revisi UU Pilkada untuk Penerapan Rekap-El

Thursday, 25 Jul 2019 18:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik (rekap-el). Sebab, dia menilai UU Pilkada...