Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

Thursday, 11 Rabiul Akhir 1442 / 26 November 2020

INDEX BERITA

Komnas HAM: Kemenkominfo tak Perlu Buat Aturan Blokir Medsos

Wednesday, 21 Oct 2020 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tak perlu menerbitkan peraturan menteri soal mekanisme pembatasan media sosial. Sebab, pembatasan media sosial...

Komnas HAM: Kematian Pendeta Yeremia tak Berdiri Sendiri

Saturday, 17 Oct 2020 22:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan peristiwa kematian Pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua, tidak berdiri sendiri. Peristiwa ini bagian dari rentetan peristiwa...

Komnas HAM Diminta Dampingi Autopsi Pendeta Yeremia 

Saturday, 17 Oct 2020 21:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Komnas HAM diminta oleh keluarga almarhum Pendeta (Pdt) Yeremia Zanambani untuk mendampingi proses autopsi yang akan digelar dalam waktu dekat ini. "Tim juga mendapatkan pemintaan langsung dari...

Komnas HAM Dorong Jokowi Berikan Grasi untuk Terpidana Mati

Wednesday, 14 Oct 2020 22:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM RI mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan grasi atau pengampunan untuk terpidana mati. Data hingga 15 Oktober 2019, ada 271 terpidana yang sedang menunggu hukuman...

Komnas HAM Sudah Lakukan Penyelidikan Mandiri Intan Jaya 

Sunday, 04 Oct 2020 20:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah melakukan penyelidikan secara mandiri guna mengusut serangkaian peristiwa kekerasan dan pembunuhan yang terjadi di Intan Jaya, Papua. "Sudah beberapa...

7 September, Mengenang Cak Munir dan Pembelaan HAM Indonesia

Monday, 07 Sep 2020 13:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada 7 September 2004, pembela Hak Azasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib tewas dibunuh dengan cara diracun Arsenik saat berada di pesawat menuju Amsterdam, Belanda. Sejak 2005,...

Pilkada Serentak 2020 di Jatim Diikuti Enam Calon Independen

Friday, 19 Jun 2020 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur Choirul Anam mengungkapkan, pihaknya akan segera melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung bakal pasangan calon perseorangan pada pilkada serentak 2020. Tahapan...

Komnas HAM: Cabut Asimlasi dan Perberat Hukuman Napi Berulah

Tuesday, 21 Apr 2020 14:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai pencabutan status asimilasi terhadap napi yang kembali berulah dan hukumannya diperberat penting untuk dilakukan. Menurut Komnas HAM, meski dari...

Komnas HAM Keberatan Tindak Pidana Khusus Masuk RKHUP

Tuesday, 03 Sep 2019 16:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) keberatan apabila pengaturan eksistensi tindak pidana khusus dimasukkan dalam RUU KUHP. Komnas HAM menilai tindak pidana khusus semestinya diatur dalam...

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Cerminkan Paradigma Lama

Thursday, 08 Aug 2019 20:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme mencerminkan bangkitnya paradigma lama TNI. Komnas HAM...

Komnas HAM Soroti Pendanaan TNI Atasi Aksi Terorisme

Thursday, 08 Aug 2019 19:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti aturan mengenai postur pendanaan bagi TNI dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme....

Komnas HAM Tolak Draf Perpres Tugas TNI Atasi Aksi Terorisme

Thursday, 08 Aug 2019 18:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan menolak draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme. Sebab, Komas HAM menilai ada beberapa...

Komnas HAM: Potong Tangan Koruptor tak Selesaikan Masalah

Wednesday, 02 Jan 2019 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Mohammad Choirul Anam mengatakan hukuman qisash atau potong tangan tidak akan menggurangi ataupun membuat jera para pelaku korupsi. Bahkan hukuman mati...

KPU Jatim Tetapkan DPT Pemilu 2019

Thursday, 30 Aug 2018 16:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2019 mendatang. Total DPT atau warga yang memiliki hak suara pada Pemilu 2019...

UU Antiterorisme Dikhawatirkan Memudahkan Penangkapan Orang

Saturday, 26 May 2018 20:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam masih mengkhawatirkan adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Antiterorisme. Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Tindak...

Kritik KPU, Ketua PKNU Luncurkan Buku

Friday, 15 Feb 2013 19:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Ketua Umum Partai Nasional Ulama (PKNU) Choirul Anam meluncurkan buku yang menyinggung kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fokus utama buku mengulas proses penyelenggaraan tahapan pemilu, terutama Pemilu 2014. "Buku ini...

PKNU: Ini Bukan Peleburan

Saturday, 09 Feb 2013 18:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Tak berhasil lolos menjadi peserta pemilu, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) merapat ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kesepakatan koalisi dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma...

PPP-PKNU Resmi Koalisi

Saturday, 09 Feb 2013 18:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) resmi berkoalisi. Kesepakatan koalisi dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan Ketua Umum PKNU...

Kejagung Dinilai Lamban Tindaklanjuti Upaya PK Munir

Tuesday, 04 Sep 2012 10:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lamban dalam menyikapi upaya Peninjauan Kembali (PK) kasus pembunuhan pegiat HAM, Munir. Ketua Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum), Choirul Anam, menyatakan...

UU Pemilu Potensi Picu Bentrok Massa

Thursday, 12 Apr 2012 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — UU Pemilu yang baru saja disahkan oleh DPR berpotensi memicu munculkan bentrok massa di daerah. Ini lantaran keputusan fraksi di DPR terkait beberapa pasal yang dianggap...

PKNU Protes Perubahan UU Pemilu

Tuesday, 10 Apr 2012 07:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menolak perubahan UU Pemilu Nomor 10 tahun 2008. Perundangan ini dinilai diskriminatif dan manipulatif terhadap partai nonparlemen."Secara mendasar ada tiga alasan...

PKNU Tuding RUU Pemilu Diskriminatif dan Manipulatif

Monday, 09 Apr 2012 19:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menilai perubahan Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 diskriminatif dan manipulatif sehingga memicu penolakan sejumlah partai nonparlemen."Perubahan UU Pemilu diskriminatif dan manipulatif," kata Ketua...

Choirul Anam Kembali Pimpin PKNU

Wednesday, 15 Dec 2010 05:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Duet KH Abdul Adhim Suhaimi dan Choirul Anam terpilih sebagai pemimpin Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Keduanya secara aklamasi ditetapkan sebagai ketua dewan syura dan ketua umum...

Gelar Muktamar di Kapal Laut, PKNU Masuk MURI

Tuesday, 14 Dec 2010 12:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Terobosan dilakukan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Bila acara muktamar lazimnya diadakan di hotel atau di gedung pertemuan, maka PKNU mengadakan muktamar di atas kapal laut. Atas ide uniknya...

Lukman Edy Pindah ke PKNU?

Monday, 13 Dec 2010 02:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA--Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) menggelar muktamar perdananya, 12-14 Desember. Muktamar unik yang digelar di atas Kapal Motor Penumpang Lambelu itu salah satu agendanya adalah memilih ketua umum PKNU. Beredar...