REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengataka,n terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode diterapkan di Indonesia. "Ada implikasi  tapi negatif, karena masa...

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Nawir Arsyad Akbar Mendagri Tito Karnavian baru saja menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Tito mengingatkan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan, menteri dalam negeri (mendagri) tak bisa langsung memberhentikan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang (Perppu) atas UU KPK dinilai menyesatkan. Sebab, Jokowi memutuskan tidak mengeluarkan perppu untuk menghormati proses uji materi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo bisa menolak untuk membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki dewan pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat tidak memiliki...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan keterangan saksi dari pemohon, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diberikan di dalam sidang sudah ada beberapa yang bisa diklarifikasi....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengomentari keinginan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  dalam melindungi saksi dan pakar ahli yang akan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai pembentukan tim hukum nasional sangat tidak bijak jika melihat kondisi politik bangsa saat ini. Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai janji politik yang diucapkan oleh politisi tak bisa dipidanakan. Bivitri mengungkapkan hal tersebut merespons pernyataan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), disebut memang tak berkeinginan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan perseorangan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keliru pelaporan terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Grace dilaporkan Persaudaraan Pekerja Muslim...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai banyaknya calon legislatif yang direkrut oleh partai politik untuk mengumpulkan suara demi tercapainya ambang...

Mengapa masih banyak kepala daerah yang nekat melakukan korupsi? Banyak kepala daerah yang merasa tindakan yang dilakukannya itu benar. Terlebih, ketika mau meraih jabatan itu, mereka mengeluarkan biaya yang...