Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

Thursday, 3 Ramadhan 1442 / 15 April 2021

INDEX BERITA

Ahli Hukum: Ada Implikasi Hukum Presiden Tiga Periode

Wednesday, 24 Mar 2021 14:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti mengataka,n terdapat implikasi hukum bila wacana masa jabatan presiden tiga periode diterapkan di Indonesia. "Ada implikasi  tapi negatif, karena masa...

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah, Ahli Hukum Ingatkan Tito

Thursday, 19 Nov 2020 17:43 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Mimi Kartika, Nawir Arsyad Akbar Mendagri Tito Karnavian baru saja menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Tito mengingatkan...

Pakar: Mendagri tak Bisa Langsung Berhentikan Kepala Daerah

Thursday, 19 Nov 2020 17:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengingatkan, menteri dalam negeri (mendagri) tak bisa langsung memberhentikan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah....

Pakar: Alasan Jokowi tak Keluarkan Perppu Menyesatkan

Sunday, 03 Nov 2019 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang (Perppu) atas UU KPK dinilai menyesatkan. Sebab, Jokowi memutuskan tidak mengeluarkan perppu untuk menghormati proses uji materi...

Bivitri: Jokowi Bisa Tolak Pembahasan Revisi UU Tentang KPK

Sunday, 08 Sep 2019 02:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan Presiden Joko Widodo bisa menolak untuk membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi...

Pengamat: KPK tak Perlu Punya Dewan Pengawas

Sunday, 08 Sep 2019 00:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat sekaligus pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu memiliki dewan pengawas, sebagaimana yang diusulkan oleh DPR dalam usulan...

Pakar: Pemblokiran Internet di Papua tak Punya Dasar Hukum

Monday, 26 Aug 2019 20:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti menilai pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah di Papua dan Papua Barat tidak memiliki...

Pakar Sebut Sebagian Keterangan Saksi 02 Terklarifikasi

Monday, 24 Jun 2019 05:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan keterangan saksi dari pemohon, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang diberikan di dalam sidang sudah ada beberapa yang bisa diklarifikasi....

Permintaan Perlindungan Saksi Sebaiknya Disampaikan MK

Sunday, 16 Jun 2019 17:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengomentari keinginan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  dalam melindungi saksi dan pakar ahli yang akan...

Pengamat: Tim Hukum Nasional Bisa Peruncing Perbedaan

Tuesday, 07 May 2019 19:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menilai pembentukan tim hukum nasional sangat tidak bijak jika melihat kondisi politik bangsa saat ini. Menurutnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang...

Pengamat Hukum: Janji Politik tak Bisa Dipidanakan

Wednesday, 21 Nov 2018 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat hukum Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menilai janji politik yang diucapkan oleh politisi tak bisa dipidanakan. Bivitri mengungkapkan hal tersebut merespons pernyataan...

Oso Disebut Memang tak Berkeinginan Ikuti Putusan MK

Sunday, 18 Nov 2018 22:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso), disebut memang tak berkeinginan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persyaratan pencalonan perseorangan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah...

Grace Natalie Dilaporkan Menista Agama, Ini Kata Pakar Hukum

Saturday, 17 Nov 2018 08:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai keliru pelaporan terhadap Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie ke Bareskrim Polri. Grace dilaporkan Persaudaraan Pekerja Muslim...

Pakar Hukum: Rekrutmen Caleg untuk Kumpulkan Suara

Tuesday, 13 Nov 2018 00:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai banyaknya calon legislatif yang direkrut oleh partai politik untuk mengumpulkan suara demi tercapainya ambang...

Bivitri Susanti, Pegiat Antikorupsi: Ada Kultur Jabatan Bukan Amanah

Wednesday, 13 Apr 2016 14:00 WIB

Mengapa masih banyak kepala daerah yang nekat melakukan korupsi? Banyak kepala daerah yang merasa tindakan yang dilakukannya itu benar. Terlebih, ketika mau meraih jabatan itu, mereka mengeluarkan biaya yang...